Jepang dan Isu Terorisme di Dunia Internasional

Kata “terorisme” yaitu le terreur semula berasal dari Prancis dan digunakan untuk menyebut tindakan pemerintahan yang dihasilkan dari revolusi Prancis, dimana telah menggunakan kekerasan secara berlebihan dan menyebabkan 40.000 korban jiwa mati dipenggal. Selain itu, nuansa politik erat kaitannya dengan kata terorisme ini meskipun dalam kenyataannya motivasi dan tujuan politis juga tidak selalu menjadi unsur utama. Perbuatan jahat atau nama lain dari terorisme ini kemudian berkembang menjadi sebuah fenomena sosial yang terjadi dan dihadapi oleh masyarakat dunia sehingga menyebabkan keresahan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Pandangan dunia baik itu negara maju maupun negara berkembang memiliki persepsi yaitu perbuatan dengan cara meneror ini dilakukan tidak memandang bulu terhadap korban yang berjatuhan. Hal ini mengakibatkan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) menggelar kongres dengan tema The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders diadakan di Wina, Austria pada tahun 2000. Pada kongres ini disebutkan bahwa terorisme merupakan perkembangan dari suatu perbuatan dengan kekerasan sehingga ini dirasa perlu untuk mendapatkan perhatian bagi seluruh belahan dunia. Menurut Muladi (dalam Junaid, 2013), dikatakan bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (Extraordinary Crime) dan dibutuhkan penanganan dengan cara yang luar biasa (Extraordinary Measure) karena beberapa hal, antara lain:

  1. Terorisme dianggap sebagai suatu perbuatan yang telah menyebabkan bahaya besar (the greatest danger) bagi hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu untuk hidup dan juga untuk terbebas dari rasa takut yang ada.
  2. Target terorisme juga dipilih secara acak atau indiscriminate sehingga korbannya merupakan orang-orang yang tidak bersalah.
  3. Adanya kemungkinan untuk menggunakan senjata-senjata pemusnah masal yang berteknologi modern.
  4. Kecenderungan akan adanya hubungan yang bersifat negatif yang terbangun antara organisasi terorisme nasional dan organisasi internasional.
  5. Kemungkinan untuk terbangun kerja sama yang dilakukan antara organisasi terorisme dengan kejahatan yang bersifat nasional dan internasional.
  6. Dapat menyebabkan bahaya bagi perdamaian dan juga keamanan internasional.

Terorisme yang dianggap sebagai perbuatan jahat ini sejatinya telah terlihat sejak adanya kebudayaan manusia. Berdasarkan Franck (dalam Mustofa, 2000), mengatakan bahwa terorisme merupakan gejala historis yang dipandang telah muncul secara berkala. Pada gejala historis, terorisme dipandang sebagai gejala yang mendapatkan perhatian umum secara internasional karena dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi telah membuat aktivitas manusia berkembang tanpa mengenal batas wilayah kedaulatan suatu negara. Sejak tahun 1966, gejala terorisme telah hadir dan menjadi perhatian bagi negara di dunia.

Berbicara mengenai terorisme sangat erat kaitannya dengan peristiwa masa lalu. Peristiwa yang membuat dunia menyorotinya peristiwa itu yaitu terjadi runtuhnya gedung kembar WTC (World Trade Centre) yang berada di Amerika Serikat. Runtuhnya gedung WTC ini telah dianggap sebagai perbuatan yang keji dan tidak memiliki kemanusiaan dikarenakan akibat peristiwa menyebabkan banyak korban orang-orang yang tidak berdosa berjatuhan (Junaid, 2013). Hal ini mengakibatkan tuntutan dari internasional dimana setiap negara harus melakukan tindakan yang serius dalam menangani terorisme. Menurut Laquer (dalam Mustofa, 2002), menyimpulkan bahwa terdapat unsur yang paling menonjol yaitu ciri utama dari terorisme adalah menggunakan ancaman kekerasan dan melakukan tindak kekerasan. Selain itu, motivasi politis yang terdapat pada terorisme juga diakibatkan adanya fanatisme keagamaan. Dapat dikatakan apabila terorisme bukanlah kekerasan politik seperti kerusuhan masal, perang saudara, atau perang antarbangsa karena para pejuang kemerdekaan maupun kelompok separatisme ini tidak selalu menggunakan tindakan terorisme untuk memperjuangkan tujuan politisnya.

Isu terorisme sangat erat kaitannya dengan ancaman bagi keamanan suatu negara. Tercatat dalam sejarah, pada 20 Maret 1995 dimana Jepang mendapatkan serangan teroris melalui transportasi kereta bawah tanah. Serangan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini bernama Aum Shinrikyo menyebabkan 12 korban jiwa (Wredhanto, 2018). Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe sangat memperhatikan isu keamanan internasional. Sejak disahkannya Treaty of San Fransisco menandai kerja sama antara Jepang dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan dan pertahanan. Pasca PD II yang mengakibatkan demiliterisasi ini telah mengakibatkan Jepang hanya dapat berada dibawah kendali Amerika Serikat dalam hal pertahanan dan keamanan militernya. Hal ini juga tertera dalam Pasal 9 Konstitusi 1947 yang dibuat oleh Amerika Serikat bahwa adanya larangan bagi Jepang menggunakan kekuatan militernya untuk menyelesaikan suatu konflik.

Meskipun Jepang bergantung pada sistem sistem Amerika Serikat namun tidak membuat Jepang untuk tidak memperhatikan isu terorisme di dunia, terlebih lagi adanya insiden 9/11 yang terjadi runtuhnya gedung kembang World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat. Jepang kemudian memberikan respon terhadap kondisi dunia dan isu terorisme dengan memberikan dukungan finansial bersamaan dengan pasukan SDF-nya ke negara Afghanistan dan Irak (Wredhanto, 2018). Dukungan yang diberikan ini juga selaras dengan undang-undang anti-terorisme yang dijadikan Jepang sebagai landasan hukum dalam misi perdamaian. Dukungan ini juga tidak lepas dari ancaman mengenai terorisme terhadap wilayah kedaulatan dan juga integrasi yang dimiliki Jepang. Jika dilihat dalam geopolitik Jepang dapat dikatakan bahwa Jepang menjadi negara yang rawan terhadap serangan teroris. Dengan demikian, Jepang selalu memberikan perubahan-perubahan dalam bidang pertahanannya. Pada tahun 2006, melalui The ASEAN-Japan-Counter-Terrorism Dialogue (AJCTD) memberikan bukti bahwa Jepang secara serius menanggapi isu terorisme di dunia internasional.

Tahun 2007 menjadi titik balik bagi Jepang karena terdapat perubahan kebijakan dimana Parlemen Jepang secara resmi mengubah namanya menjadi Departemen Pertahanan yang semula bernama Badan Pertahanan. Dengan adanya pergantian nama yang mengartikan satu kementerian tunggal ini memberikan Jepang kekuatan lebih besar lagi untuk menentukan serta merancang anggaran pertahanan sehingga dapat mengajukan rancangan undang-undang tersebut. Selaras dengan adanya perubahan kebijakan, Jepang juga mereinterpretasi Pasal 9 dan membentuk The National Defense Program Guidlines (NDPG) di bulan Desember 2010. Sikap yang diambil oleh Jepang ini telah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pertahanannya dengan kerja sama yang terbangun bersama Amerika Serikat. Peningkatan kekuatan dan kekuasaan dalam memutuskan suatu kebijakan pada sektor keamanan dan pertahanan yang dimiliki Jepang menjadi cerminan akan keseriusan Jepang dalam menanggapi isu terorisme.

Referensi

Junaid, H. (2013). Pergerakan Kelompok Teorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam. Sulesana, 8(2). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1285

Mustofa, M. (2002). Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2(3). 30-38. https://media.neliti.com/media/publications/4224-ID-memahami-terorisme-suatu-perspektif-kriminologi.pdf

Wredhanto, D. M. (2018). Reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi 1947 Jepang: Potensi Ancaman dalam Komitmen Jepang Pada War on Terror, 4(4). 660-667. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21883/20153

Author: Qisthy Vidia

40 thoughts on “Jepang dan Isu Terorisme di Dunia Internasional

  1. Artikel yang menarik dan mampu menambah wawasan Saya sebagai Mahasiswi HI, khususnya isu terorisme yang menjadi trend di era modern ini. Good Job Qisthy.

  2. pembahasan mengenai bagaimana suatu negara menghadapi isu terorisme memang sangat menarik untuk dibahas. terima kasih, author! good job ☺

  3. Pingback:프라그마틱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *