Isu Politik Etnis di Sudan Selatan

Etnis merupakan peristiwa social yang mencerminkan “kondisi yang memiliki suatu kelompok etnis, dimana rasa identitas etnis dirasakan oleh anggota suatu komunitas etnis” dikatakan dalam Hussein & Sally (2001) dalam Shulika & Uzodike (2013). Ketidakstabilan politik, kekerasan dan konflik social yang berkepanjangan terjadi pada lebih dari setengah masyarakat Afrika yang dipercaya sebagian besar berasal pada keretakan etnis, disharmonis dan ketidaksetaraan. Kepentingan yang tidak serasi, jalan masuk yang tidak sebanding ke ranah politik dan persaingan identitas antarkelompok diikuti dengan kefanatikan dan konflik yang berujung menjadi perang saudara. Contohnya konflik di Sudan Selatan yang bersaing tentang identitas politik yang diwujudkan dalam ketidaksetaraan politik, ekonomi dan sosial budaya. Konflik-konflik tersebut telah memberikan pengaruh terhadap pilihan dan keinginan politik, pandangan terhadap peluang pembangunan dan keamanan ekonomi dan social, dan rasa salut terhadap hak asasi manusia kelompok dan individu.  

Menurut Rolandsen (2009) dalam Kon (2015) mengatakan bahwa Sudan Selatan adalah negara yang memperoleh kemerdekaannya pada 9 Juli 2011 dengan penandatanganan Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) pada tahun 2006. Masyarakat Sudan Selatan menganggap bahwa diri mereka sebagai masyarakat homogen.  Sudan Selatan dibentuk oleh lebih dari 60 kelompok etnis yang dimana persaingan antar etnis utama terpaku pada kelompok etnis unggul dari Dinka dan Nuer dan pada level yang lebih rendah, Murle.

Di era perbudakan dibawah kekuasaan Turko-Mesir 1822 dan Kondominium Inggris-Mesir pada tahun 1898 hingga 1955, terbentuk konstruksi identitas Sudan Selatan dari sejarah perjuangan bersama untuk bertahan hidup dan pelestarian budaya Afrika. Menurut De C (1995) dalam Kon (2015) mengatakan bahwa dalam melindungi etno-kultural dan kesukuan di era perbudakan, Sudan Selatan menjalankan beberapa usaha seperti, dimanifestasikan dalam perlawanan kelompok etnis Nuer dan Azande menghadapi penjajahan yang menyebabkan terbunuhnya perwira Inggris dan Gubernur Bahr El Ghazal di 1901.

Menurut Idris (2013) dalam Kon (2015) mengatkan bahwa kemerdekaan Sudan Selatan, bagaimanapun, tidak mengakhiri bentrokan suku-suku internal, pemberontakan, atau konflik perbatasan eksternal dengan Sudan. Akibatnya, Sudan Selatan terus mengalami siklus kekerasan dalam bentuk ketegangan etnis, persaingan dan ketidakpercayaan antara pemerintah dan rakyat, yang dipicu oleh tentara nasional yang tidak disiplin atau lebih baik diklasifikasikan sebagai milisi bersenjata. Masyarakat Sudan Selatan bersatu dan bertekad untuk mengakhiri kebijakan asimilasi dan pembangian aturan diperkenalkan oleh Muslim Arab di Sudan lama sejak kemerdekaan pada tahun 1956.

Di Sudan Selatan, konflik etnis tetap menjadi salah satu tantangan utama yang berdampak pada efektivitas tranformasi negara dan upaya pembangunan perdamaian. tingkat kemiskinan yang tinggi, ketergantungan uang relatif tinggi pada sumber daya minyak sebagai sumber pendapatan utama dan terbatasnya peluang politik dan ekonomi yang dapat diakses oleh banyak kelompok etnis yang kecicl, memainkan peran penting dalam memicu ketegangan etnis di Sudan Selatan.

Situasi ini dapat berkembang menjadi konflik kekerasan yang meluas dengan konsekuensi yang tidak diinginkan dari disintegrasi masyarakat yang parah, yang akan menghambat investasi, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan. Menurut Jose & marta (2002) dalam Shulika & Uzodike (2013) mengatakan bahwa hal-hal tersebut dapat meningkatkan korupsi publik dan politik, menyebabkan ketidakseimbangan politik dan dalam kasus terburuk, berubah menjadi perang saudara.

Dalam beberapa kondisi pasca-konflik, para elit sudah menggunakan modal politik dari relasi dan kesetiaan etnis mereka untuk menjumpai tantangan politik dan pemerintahan. Menurut David & Patrick (2000) dalam Shulike & Uzodike (2013) mengatakan bahwa kehancuran etnis politik dan aktivasi di sepanjang identitas baru berbasis politik adalah ciri masyarakat transisi, dimana populasi manusia dan sipil mampu menjawab perubahan dalam kukuatan politik.

Sudan Selatan mempunyai peluang untuk meniru dari pengalaman negara Afrika lainnya yang gagal seperti Rwanda, Burundi dan Suriah. Dalam hal ini Sudan Selatan dapat menggambarkan strategi dan mengangkat reformasi yang menjaminkan, yang akan menyediakan ruang politik dan ekonomi yang sebanding bagi masyarakat Sudan Selatan, terlepas dari relasi etnis mereka. Jadi, masuk faktor dari resolusi konflik dan strategi pengelolaan Pemerintah Sudan Selatan dan para pemangku kepentingannya, harus melibatkan pihak-pihak yang berkonflik dan penduduk dalam percakapan interktif yang komprehensif dan proses penyelesaiian masalah tentang reformasi lahan dan kebijakan pengelolaan.

Referensi

Kon, M. (2015). Institutional Development, Governance, and Ethnic Politics in South Sudan. Journal of Global Economics, 3(2), 1-6. https://doi.org/10.4172/2375-4389.1000147

Shulika, L. S & Uzodike, N. O. (2013) Inter-etnich conflict in South Sudan: A challenge to peace. Research.gate, 8(3), 24-30. https://www.researchgate.net/publication/282878836_Inter-ethnic_conflict_in_South_Sudan_a_challenge_to_peace

Author:

30 thoughts on “Isu Politik Etnis di Sudan Selatan

  1. Pingback:CHEE TING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *