Intervensi Pemerintah: Kunci Kesuksesan Pembangunan Singapura

Konsep pembangunan eksis pada periode setelah Perang Dunia II berakhir, pertumbuhan ekonomi menjalar ke berbagai kawasan termasuk kawasan Asia Timur, seperti Jepang yang telah berhasil dengan pembangunan negaranya setelah kehancuran pasca Perang Dunia II. Keberhasilan Jepang tercapai dengan Kebijakan Angsa Terbang, dimana kebijakan tersebut telah membawa Jepang menjadi pemimpin dalam perekonomian Asia. Keberhasilan pembangunan Jepang telah mempengaruhi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dimana Jepang telah memperluas pengaruhnya dengan melakukan kerja sama dengan kawasan Asia Tenggara. Singapura merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan perekonomian yang terbilang pesat. Dalam pembangunan suatu negara tidak terlepas dari adanya peran atau intervensi dari pemerintah, dimana pemerintah sering kali menjalankan intervensi yang bersifat direktif serta fasilitasit. Intervensi direktif merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, hal tersebut dilakukan dengan menghadirkan sebuah perubahan pola investasi serta produksi pada bidang tertentu. Adapun intervensi fasilitatif yang dilakukan dengan menciptakan sebuah lingkungan positif yang dijalankan bagi perusahaan swasta, yaitu dengan penyediaan barang publik berupa infrastruktur serta edukasi. (Wang, 2017, hlm. 399-412).

Singapura dalam menjalankan pembangunan ekonomi negaranya dicampuri dengan peranan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Pemerintah dalam menjalankan perannya terhadap pembangunan Singapura dilakukan dengan membentuk instansi biro perencanaan pusat yang bertugas untuk merumuskan perencanaan seta pelaksanaan ekonomi, dimana terdapat instansi, seperti Economic Development Board (EDB), Trade Development Board (TDB), Jurong Town Corporation (JTC) serta Government-linked companies (GLCs). Pemerintah Singapura berusaha untuk menarik investor asing dengan cara memberikan subsidi serta insentif terhadap pajak dalam pengembangan usaha bagi investor tersebut. Pemerintah memfasilitasi sektor ekonomi dengan memberikan fasilitas berupa infrastruktur berteknologi tinggi untuk menjamin terpenuhinya pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Peran pemerintah juga terlihat dari tindakannya yang cenderung mengontrol pasar tenaga kerja dengan menjalankan pengaturan terhadap kinerja produktivitas, pengembangan keterampilan, upah, hubungan dalam perindustrian serta pengaturan dalam bidang perekrutan tenaga asing. Adapun tindakan yang berupa pengontrolan pada kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga angka inflasi pada titik terendah serta melakukan investasi surplus anggaran dalam bidang infrastruktur. (Irawan, 2017, hlm.2-6)

Kesuksesan pembangunan perekonomian Singapura terjadi dengan adanya faktor geografi, dimana Singapura merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang terbilang kecil, untuk itu pemerintah lebih mudah dalam mengatur serta mengontrol pembangunan tersebut. Faktor luas wilayah yang menjadikan Singapura dapat memfokuskan diri pada satu titik dan hal tersebut mempermudah pemerintah dalam pengaturan serta pengontrolan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Pembangunan ekonomi di negara tersebut dapat berjalan dengan baik melihat faktor pertumbuhan yang terpusat pada satu wilayah, dimana hal-hal penentu seperti hadirnya investor asing dapat berkembang pada satu wilayah pusat dan hal tersebut telah mencakup secara keseluruhan.  Intervensi pemerintah pada pembangunan ekonomi Singapura merupakan tindakan yang dapat membantu negara tersebut dalam menjalankan pasar bebasnya. Peran pemerintah berfungsi untuk menetapkan strategi terhadap model pertumbuhan yang tepat bagi Singapura. Kebijakan luar negeri Singapura ditetapkan untuk memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi, Singapura merupakan negara yang tidak kaya sumber daya alam, untuk itu diperlukan peran pemerintah dengan kebijakan luar negerinya yang dapat membantu Singapura untuk memenuhi kepentingan sumber daya alam negaranya. 

Kestabilan politik merupakan salah satu faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Singapura merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Singapura mengadopsi ideologi demokrasi dengan cara memodifikasi ideologi tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai negara Singapura. Singapura tetap menjalankan nilai-nilai dasar dari demokrasi, akan tetapi Singapura menganut ajaran konfusianisme yang bertujuan untuk menjadikan negara tersebut ketat akan aturan serta memiliki masyarakat yang disiplin sehingga kestabilan dan keharmonisan dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut dapat mendorong pembangunan Singapura, dimana tradisi serta ajaran dasar tetap berjalan dengan baik serta kepentingan akan pasar global yang menjadi imbas dari demokratisasi dapat terpenuhi dengan baik.

Sistem satu partai membantu pemerintah untuk membentuk aturan pada tindakan korupsi, tindakan tersebut dapat menjadi momok dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana tindakan tersebut akan sangat merugikan perekonomian negara tersebut. Pemerintah memanfaatkan pemerintahan satu partai dominan untuk mewujudkan politik negara yang disiplin serta dapat membawa dampak keamanan dan kemakmuran yang cenderung menampilkan pemerintahan yang harmonis. Dalam penerapannya terhadap penetapan kebijakan, adanya sistem satu partai sangat mempermudah pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang akan diterapkan pada negara tersebut, begitu pun yang terjadi pada kebijakan yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi, suatu kebijakan dengan mudah mencapai titik terang dikarenakan tidak adanya pihak oposisi yang akan membantah atau merasa keberatan sehingga menjadi tantangan bagi pengimplementasian suatu kebijakan. (Hartati, 2018, hlm.9-10).

Singapura dalam pembangunannya berambisi untuk mengembangkan negaranya sebagai world city, yaitu sebuah negara yang menjadi pusat kerja sama, bisnis, keuangan internasional, institusi transnasional serta pusat proses informasi. Ambisi tersebut merupakan program yang dilakukan mengikuti langkah Jepang sebagai pemimpin perekonomian Asia. Pemerintah memegang peran besar untuk mewujudkan ambisi tersebut, penetapan berbagai kebijakan yang diberlakukan untuk mempermudah investor asing menanamkan modalnya di Singapura menjadi salah satu contoh nyata dari peran tersebut. Pemerintah meminimalisir kendala sempitnya pasar domestik dari faktor luas wilayah serta populasi yang kecil di Singapura dengan keikutsertaannya dalam aktivitas bisnis. Perusahaan milik negara maupun semi-negara menerima investasi modal langsung dari negara, hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat menjadi produsen kebutuhan bisnis serta produsen bagi masyarakatnya. Pemerintah melakukan privatisasi terhadap perusahaan milik pemerintah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian melalui kompetisi pasar. (Marannu, 2010, hlm.64-66).

Keterlibatan pemerintah nyatanya sangat membantu dalam pembangunan perekonomian Singapura. Pemerintah yang memanfaatkan sistem politik dinegaranya untuk menetapkan aturan terhadap pembangunan Singapura. Pemerintah memainkan peran pentingnya dalam menghadirkan investor asing maupun berbagai kerja sama yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan negaranya. Penganutan sistem demokrasi yang dimodifikasi dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang melekat bagi Singapura bertujuan untuk mengedepankan sifat disiplin sehingga pengaturan dan penerapan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan membantu proses pembangunan negara. Saat ini Singapura telah dikenal sebagai negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi serta memiliki kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang muktahir. Fakta tersebut tidak terlepas dari usaha serta intervensi pemerintah untuk membangun negaranya.

Referensi

Marannu, M. N. (2010). Singapura dan Kerja Sama Open Sky di Asean [Tesis, Universitas Indonesia]. Universitas Indonesia Library. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135843-T%2027993-Singapura%20dan%20kerja-Metodologi.pdf

Hartati, A. Y. (2018). Asian Value di Singapura (Studi Tentang Peran Konfusianisme dalam Kemajuan Politik Singapura). Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora. 3(1), 9-10. http://dx.doi.org/10.31942/sd.v3i1.2192

Irawan, D. R. (2017). The Origin of Developmental State in Singapore. Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(1), 2-6. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9_ne9QEWKwEJ:jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/jasp/article/view/368+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id

Wang, J. (2017). Innovation and government intervention: A comparison of Singapore and Hong Kong. Journal of Social Science, 47(2), 399-412. https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.12.008

Author: Rika Rahmadani

Jepang dan Negara Industri (C)

45 thoughts on “Intervensi Pemerintah: Kunci Kesuksesan Pembangunan Singapura

  1. Wah ternyata Singapura menjadikan Jepang sebagai contoh negara yang dapat diikuti untuk perkembangan negaranya ya, artikel yang sangat menarik. Keep it up, author 👍

  2. Wahh, pantes pembangunan di Singapura bagus, padahal Singapura termasuk negara dengan luas wilayah kecil yaa. Terima kasih artikelnya. Keren!

  3. menarik bgt artikelnya, pantas saja Singapura menjadi negara yang kaya, ternyata peran pemerintah lah yang ada dibalik itu. good job Rika!

  4. Artikel yang menarik dan mampu menambah wawasan tentang pembangunan perekonomian Singapura yang maju ini terdapat peran pemerintah yang membuat negara Singapura menjadi maju yang kemudian ditunjang oleh letak geografis serta sistem politik di Singapura itu sendiri. Good Job Rika

  5. Selalu menarik untuk mendapatkan wawasan terkait Singapura yang dengan segala keterbatasannya bisa menjasi salah satu negara terbaik di dunia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *