Implikasi Kebijakan One Country Two System Bagi Wilayah Hong Kong

Sebelum Tiongkok menganut kebijakan administrasi baru yaitu One Country Two System, awalnya Tiongkok menganut kebijakan administrasi One China Policy. Yaitu dimana Tiongkok sebagai negara kesatuan mengaharuskan setiap wilayah yang ada didalamnya untuk patuh mengikuti aturan yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada perbedaan antar wilayah. Berdasarkan tujuan awal Tiongkok yang ingin mempertahankan Hong Kong sebagai salah satu wilayah bagian Tiongkok, dengan itu pemerintah Tiongkok mulai berubah ke arah kebijakan administrasi baru yaitu One Country Two System, dimana berisikan tentang beberapa wilayah tertentu di Tiongkok dapat memiliki perbedaan aturan dalam politik dan ekonomi dibandingkan wilayah lainnya. Adapun kebijakan administrasi baru ini mulai dianut oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1982, dengan tujuan untuk mendamaikan paham sosialis yang dianut oleh Tiongkok dengan wilayah-wilayah bagiannya, seperti Hong Kong dan Taiwan yang menganut paham kapitalis (Ministry of Foreign Affairs, 2017). Dengan kebijakan ini, maka Tiongkok dapat menjadikan Hong Kong masuk kedalam wilayah khusus yang dapat menikmati ideologi dan kebebasan yang dimilikinya pada masa kolonial Inggris, serta pengadaan otonomi khusus dalam perekonomian. Setelah dijadikannya Hong Kong sebagai salah satu wilayah SAR di negara Tiongkok, Hong Kong memiliki beberapa poin kebebasan yang dimana tidak dimiliki oleh wilayah Tiongkok lainnya. Contohnya seperti siklus kegiatan pertukaran dolar Hong Kong tetap bisa dilakukan secara bebas, perdagangan devisa, serta emas dan pasar saham juga tetap dapat beroperasi seperti sebelumnya. Masyarakat Hong Kong merupakan masyarakat bebas yang dimana memiliki hak-hak yang dilindungi secara hukum. Pemerintah Hong Kong mengikuti pendekatan tanpa campur tangan secara umum terhadap kebijakan ekonomi yang menekankan peran utama sektor swasta. Disisi lain Hong Kong juga memiliki kebebasan dalam memajukan sektor industri, sumber daya dan terhadap pergerakan modalnya (Cateora & Graham, 2007).

Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang dijadikan Tiongkok sebagai Special Administrative Region (SAR), dengan adanya hak kebebasan yang dimiliki Hong Kong dalam sistem pemerintahan, ekonomi, politik dan lainya termasuk dalam salah satu implikasi dari adanya kebijakan One Country Two System tersebut. Proses kembalinya Hong Kong kepada Tiongkok tidak jauh dari adanya kesuksesan integrasi yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersangkutan. Dimana jalannya integrasi akhirnya menimbulkan dampak terhadap kepercayaan satu sama lain dan bagaimana proses berjalannya penyatuan kembali Hong Kong sebagai wilayah bagian Tiongkok. Hong Kong juga merupakan salah satu wilayah yang menjadi faktor pendorong terciptanya kebijakan One Country Two System di Tiongkok.

Seperti halnya Tiongkok yang menginginkan Hong Kong kembali ke pangkuannya, Hong Kong terlebih dahulu mendiskusikan rincian tawaran Tiongkok dan membahas mengenai konsesi yang akan diterima oleh Hong Kong setelah bergabung kembali dengan Tiongkok (Katz, 2008). Integrasi yang terjadi antara kedua negara tersebut merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian permasalahan perbedaan prinsip maupun sistem yang diterapkan, yang pada akhirnya tetap muncul suatu kendala dalam penyatuan kembali kedua wilayah ini. Walaupun demikian, Tiongkok berusaha menawarkan berbagai hal sebagai bentuk negosiasi dengan Hong Kong termasuk pemerintahan Inggris yang masih memiliki hak untuk menentukan Hong Kong pasti atau tidak akan kembali ke pangkuan Tiongkok. Salah satu pernyataan kesepakatan yang ditawarkan oleh Tiongkok kepada Hong Kong yaitu bahawasannya Tiongkok akan menjalankan kebijakan One Country Two Sytem dan SAR sebagai salah satu bentuk praktek dalam pelaksanaan kebijakannya. Pernyataan inilah yang menjadi salah satu cara negosiasi oleh Tiongkok agar Hong Kong menerima tawaran dari Tiongkok untuk bergabung kembali dan berada di bawah kedaulatan Tiongkok.

Berdasarkan komitmen pemerintah Tiongkok pasca Deng Xiaoping yang berniat untuk melanjutkan reformasi ekonomi dan integrasi lebih lanjut dari Tiongkok ke dalam ekonomi dunia, dengan itu sangat tidak mungkin bagi pemerintahan Tiongkok untuk memutuskan kebijakan yang sudah dapat dinilai akan membahayakan ekonomi Hong Kong yang kuat. Tepat pada saat Hong Kong kembali ke dalam bagian wilayah Tiongkok di akhir 1970an, pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa Tiongkok akan menjalankan konsep kebijakan One Country Two System dengan Hong Kong yang berada di bawah kedaulatan Tiongkok, namun Hong Kong akan tetap dapat mempertahankan identitasnya, yaitu menjalankan sistem yang berbeda terutama sistem ekonomi yang berorientasi pasar terbuka dan gaya hidup yang berbeda (Sherlock, 1997).

Referensi

Cateora, P. R., & Graham, J. L. (2007). International Marketing. Jakarta.
Katz, L. (2008). Negotiating International Business-The Negotiator’s Reference Guide to 50 Countries Around the World. Charleston.

Ministry of Foreign Affairs. (2017). Peaceful Reunification, One Country Two System. http://www.gov.cn/guoqing/2017-11/08/content_5238062.htm

Sherlock, S. (June 23, 1997). Hong Kong and the Transfer to China: Issues and Prospects. Parliament of Australia.
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/CIB9697/97cib33

Author:

15 thoughts on “Implikasi Kebijakan One Country Two System Bagi Wilayah Hong Kong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *