Globalisasi Politik Dalam Demokratisasi Eropa

Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Eropa merupakan salah satu pembaharu peradaban dan ilmu pengetahuan yang sudah meletakkan dasar-dasar tatanan pemerintahan secara konkrit dan sains yang mensejahterakan manusia. Masyarakat Eropa pernah masa Pencerahan atau Aufklarung yang menyebabkan perubahan terhadap kehidupan manusia yang menimbulkan dampak pada ilmu pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan perekonomian khususnya sektor industri sehingga terjadinya revolusi industri yang telah merubah kebijakan dalam perekonomian dan sosial di wilayah Eropa (Siswanto, 2014). Proses produksi dan transportasi yang pada awalnya menggunakan tenaga manusia atau hewan berubah menggunakan tenaga mesin, perubahan positif dalam faktor produksi menjadi lebih efisien dan jumlah produksi mengalami peningkatan secara signifikan.

Sekarang Eropa menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang disegani termasuk dalam segitiga kekuatan ekonomi internasional, yaitu AS, Jepang, dan Uni Eropa. Namun sebagai kekuatan dunia yang sangat berpengaruh menimbulkan permasalahan yang perlu dipahami khususnya dalam konteks globalisasi dalam bidang politik. Globalisasi dapat dikategorikan dalam globalisasi ekonomi, budaya, dan politik. Konteks globalisasi politik terjadi ketika perubahan isu politik menjadi gerakan politik yang menyebabkan pengaruh politik terhadap tatanan politik yang ada baik di tingkat regional maupun global (Siswanto, 2014).

Globalisasi dapat menjadi suatu pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada globalisasi yang akan mendorong terciptanya kesetaraan yang adil diantara individu dan masyarakat. Jika globalisasi ternyata dapat mendorong kesetaraan secara adil, maka globalisasi akan memberikan masa depan yang lebih baik bagi demokrasi (Winarno, 2009). Sebaliknya, jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dapat menjadi suatu sebagai ancaman bagi demokratisasi politik. Kesetaraan melihat pada konsepsi dalam politik bahwa masyarakat atau individu harus mempunyai kesamaan politik yang setara agar proses politik berjalan demokratis. Jika kesetaraan tidak sesuai dengan masyarakat atau individu tersebut, maka proses demokratis juga akan semakin berkurang.

Semenjak terpilihnya Presiden Mikhail Gorbachev membawa perubahan globalisasi politik di Rusia dan Eropa Tengah dan Timur (ETT) yang merupakan daerah pengaruh Rusia selama berlangsung perang dingin. Presiden Gorbachev melakukan program Glasnot (keterbukaan) dan Perestroika (restrukturisasi) yang membawa perubahan terhadap kehidupan sosial, politik,

ekonomi, dan budaya di Rusia. Bahkan, pembaruan program keterbukaan dan restrukturisasi sampai ke kawasan ETT yang merupakan sekutu Rusia. Presiden Gorbachev secara konsekuen mendukung perubahan tatanan sosial politik dan ekonomi di kawasan ETT, sehingga Fenomena ini dipahami sebagai gelombang demokratisasi yang menjatuhkan pemerintahan di ETT. Perlahan pemerintahan komunis di ETT tumbang karena mendapat tekanan dari rakyat untuk merubah pemerintahan menjadi demokratis. Selanjutnya, Gorbachev juga mengisyaratkan perlu menerima aspirasi rakyat yang berkembang di ETT. Pemerintah komunis yang berkuasa sendiri yang melakukan pembenahan internal untuk menuju tatanan demokrasi dan diterima oleh rakyat dalam transformasi politik sehingga tidak perlu jatuh korban.

Masyarakat yang berada di wilayah ETT telah merespon isu demokratisasi. Menurut Siswanto (2017) dikarenakan dari aspek eksternal yaitu Gorbachev memberi dukungan politik terhadap gelombang demokratisasi di wilayah tersebut. Keterbukaan dan Restrukturisasi juga disebarkan ke kawasan ETT sebagai upaya mendorong gelombang demokratisasi. Berbagai negara ETT yang berada di bawah kepemimpinan Rusia harus mengikuti garis kebijakan tersebut. Disisi lain, masyarakat di ETT mendukung terjadinya bentuk transformasi kebijakan politik tersebut secara realistis. Mendorong terjadinya suatu kesepakatan politik antara penguasa dan rakyat di ETT, sehingga transisi politik dari tatanan otoriter menuju tatanan demokrasi berjalan dengan aman.

Keputusan Presiden Gorbachev membawa dampak globalisasi politik yang signifikan menghasilkan Uni Soviet menjadi negara yang berdaulat dan Rusia menjadi pewaris utama negara adidaya di kawasan Eropa. Sedangkan, demokratisasi di ETT terjadi transformasi politik yang dilakukan oleh penguasa komunis sendiri dan mayoritas partai komunis yang berkuasa di wilayah tersebut mendukung terjadinya perubahan tatanan politik, lalu sisa-sisa kekuatan komunis masih ada dalam kehidupan politik di ETT. Namun, hal tersebut dipandang positif karena sisa-sisa kekuatan komunis bisa menjadi penyeimbang kekuatan pro-demokrasi yang menyebabkan kedua kekuatan terjadi saling kontrol dan koreksi yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan satu sama lain.

Globalisasi politik dalam demokratisasi di Eropa terjadi juga dalam peristiwa Tembok Berlin yang merupakan incaran dari masyarakat pejuang demokrasi di Eropa yang menginginkan hancurnya tembok yang menjadi pembatas Berlin Barat dan Berlin Timur. Tembok Berlin dibangun tahun 1948 dan pembangunan ini dipandang sebagai awal terbelahnya Eropa secara ideologi komunisme dan liberalisme, hancurnya Tembok Berlin terjadi pada tahun 1989 sebagai simbol tumbangnya Komunisme. Masyarakat di Jerman Timur dan Jerman Barat menjebol Tembok Berlin sebagai upaya memerangi simbol-simbol komunisme di Jerman, terbentuknya Tembok Berlin berdasarkan keinginan Rusia yang menjadi simbol pemimpin komunis dunia. Didukung keinginan masyarakat

Jerman Barat juga ingin kembali bersatu dengan masyarakat Jerman Timur dikarenakan selama ini mereka dipisahkan oleh Tembok Berlin (Siswanto, 2014). Pada masa Perang Dingin Tembok Berlin dijaga dengan ketat oleh pasukan Jerman Timur karena untuk mencegah menyeberangkan warga Jerman Timur ke Jerman Barat karena kebutuhan ekonomi.

Fenomena demokrasi yang terjadi di ETT dan hancurnya Tembok Berlin merupakan globalisasi politik di Eropa, hal tersebut terjadi karena dapat berupa dorongan kuat dari masyarakat dan kebijakan oleh pemimpinnya seperti halnya presiden Gorbachev atau dukungan masyarakat yang ingin merasakan demokrasi seperti hancurnya Tembok Berlin. Bangkitnya demokratisasi di Eropa dikarenakan menginginkan terjadi kesetaraan dalam politik bahwa masyarakat atau individu harus mempunyai kesamaan politik.

Referensi

Siswanto. (2014). Dinamika Masyarakat Eropa dan Globalisasi Politik: Perspektif Kajian Wilayah. Jurnal Kajian Wilayah, 5(1), 96-107. http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/125

Winarno, Budi. (2009). Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi. Jurnal Global dan Strategis, 3(2), 123-141. http://journal.unair.ac.id/JGS@globalisasi-dan-masa-depan-demokrasi-article-3236-media-23-category-8.html

Author: Aslam Syam

Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional, Politik Internasional.

43 thoughts on “Globalisasi Politik Dalam Demokratisasi Eropa

  1. Artikelnya bagus dan menarik, kalau menurut saya akan lebih terlihat persuasif kepada pembaca apabila kamu lebih spesifik menjelaskan wilayah Eropa manakah yang menjadi pusat penelitian kamu. Cheers.

  2. Pingback:private jets

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *