Gerakan Anti Tenaga Nuklir di Jepang Pasca Tragedi Fukushima Daiichi

Pada Maret tahun 2011 lalu, kota Tohoku Jepang mengalami gempa bumi yang dianggap sebagai salah satu gempa terbesar yang pernah mengguncang Jepang, bahkan gempa ini juga mengakibatkan tsunami setelahnya. Tidak hanya menghancurkan bangunan dan mengacaukan sistem transformasi, gempa dan tsunami ini juga mengakibatkan terjadinya bencana nuklir Fukushima Daiichi. Bencana nuklir tersebut merupakan peristiwa mengerikan di mana terjadi tiga krisis nuklir, ledakan bahan kimia dan pelepasan radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir karena tsunami mematikan generator yang menjadi sumber daya untuk mendinginkan reaktor nuklir.

Hilangnya Kepercayaan Publik

Dampak yang dihasilkan dari bencana nuklir tersebut kemudian memperburuk persepsi masyarakat terhadap tenaga nuklir. Tiga bulan setelah peristiwa tersebut banyak terjadi aksi unjuk rasa di segala penjuru Jepang. Para pengunjuk rasa menggunakan spanduk yang bertuliskan “No Nukes!” dan “No More Fukushima!” untuk melampiaskan kemarahan mereka kepada pemerintah yang dianggap telah gagal dalam menangani dampak dari bencana nuklir. Kemudian pada Agustus 2011, protes datang dari kalangan petani dan nelayan yang mengalami kerugian besar akibat bencana nuklir. Mereka menuntut kompensasi kepada pemerintah dan juga operator pembangit nuklir Fukushima yaitu Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Selanjutnya untuk menandai enam bulan setelah gempa bumi dan tsunami, puluhan ribu orang dari berbagai kalangan memadati Tokyo sambil mengangkat spanduk yang bertuliskan “Sayonara Nuclear Power”. Mereka melampiaskan kemarahan kepada pemerintah karena penanganan krisis nuklir yang buruk dan juga menuntut penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir dan perubahan kebijakan untuk sumber energi terbarukan.

Pada satu tahun peringatan bencana, Sakamoto Ryuichi, member dari grup Yellow Magic Orchestra mengadakan konser selama 2 hari berturut-turut di Makuhari Messe Convention Centre di Chiba yang disebut sebagai No Nukes 2012 Concert. Konser yang diisi oleh penampilan dari 18 artis seperti Asian Kung-Fu Generation dan Kraftwerk ini diadakan sebagai bentuk protes dari kelompok anti tenaga nuklir. Keuntungan dari penjualan konser ini kemudian disumbangkan untuk Sayonara Genpatsu 1000 Man Nin Akushon, yaitu 10 juta petisi yang diajukan oleh masyarakat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada pembangkit listrik tenaga nuklir (Manabe, 2012)

Sebenarnya sebelum tragedi Fukushima Daiichi beberapa kali pernah terjadi penolakan terhadap energi nuklir, hanya saja aksi-aksi setelah tragedi Fukushima sangatlah menggemparkan. Pada tahun 1970-an sempat terjadi protes untuk menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun akhirnya pembangunan tetap dilakukan, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah reaktor melampaui target waktu yang sudah direncanakan. Selanjutnya pada 1974 sekelompok nelayan berhasil menggagalkan kapal bertenaga nuklir pertama di Jepang untuk merapat ke pelabuhan karena kapal tersebut menyebabkan kebocoran radiasi. Lalu pada 1988, kelompok pemuda dan aktivis memprotes uji coba pembangkit listrik tenaga nuklir di Ikata (Weiss, 2020).

Masyarakat menganggap tenaga nuklir sebagai teknologi yang sangat beresiko. Hal ini tentu tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang pernah dialami Jepang, di mana dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki pernah hancur berantakan karena dihantam oleh bom atom. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Japan Atomic Energy Relations Organization (JAERO), rasio publik yang percaya bahwa tenaga nuklir diperlukan pada tahun 2010 adalah 35,4% kemudian turun menjadi 23,5% pada 2011 setelah bencana terjadi, dan turun lagi menjadi 17,9% pada tahun 2017. Di saat yang sama, rasio masyarakat yang tidak mempercayai tenaga nuklir melonjak dari 10,2% pada 2010 menjadi 24,3% pada 2011 dan bahkan meningkat menjadi 30,2% pada 2017 (JAERO, 2018).

Selain tidak percaya kepada teknologi nuklir, masyarakat juga kehilangan kepercayaannya pada regulasi keselamatan nuklir. Keyakinan mereka bahkan belum sepenuhnya pulih meskipun sudah ada otoritas regulasi nuklir independen yang didirikan pada tahun 2012 dan standar regulasi baru yang jauh lebih ketat. Dari survei JAERO yang sama, disimpulkan bahwa rasio masyarakat yang mempercayai pemerintah dan industri nuklir masing-masing adalah 1,9 dan 1,2%, dan rasio masyarakat yang tidak mempercayai pemerintah dan industri nuklir masing-masing adalah 20,5 dan 22%. Alasan tidak dapat dipercaya tersebut adalah kurangnya keterbukaan informasi serta persiapan dan pengelolaan keselamatan yang tidak memadai (Japan Atomic Energy Relations Organization, 2018).

Reaksi Pihak Terkait

Menanggapi penolakan masyarakat terhadap energi nuklir setelah tragedi Fukushima Daiichi, Japan Atomic Energy Commission (JAEC) selaku badan pengelola tenaga nuklir di Jepang mengeluarkan pernyataan kebijakan pada tahun 2012 yang berisikan empat prinsip dasar untuk memulihkan kepercayaan publik (Suzuki, 2017).

Prinsip pertama yaitu pertanggungjawaban, bahwa pihak pengelola, dalam kasus ini yaitu pemerintah dan organisasi yang terkait harus memberikan solusi atas kemungkinan resiko yang akan dialami oleh publik. Mereka memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada publik bagaimana tindakan mereka untuk memenuhi tanggung jawab dan komitmen mereka terhadap kesejahteraan dan keselamatan publik.

Prinsip kedua adalah keterbukaan informasi yang benar, bahwa penjelasan yang diberikan kepada masyarakat merupakan informasi yang benar dan tepat waktu. Misalnya yaitu penjelasan tentang ancaman dari fasilitas nuklir ini, apa yang menjadi sasaran ancaman tersebut dan bagaimana ancaman tersebut akan terjadi. Dalam menjelaskan hal ini boleh saja menggunakan perbandingan dengan sumber energi lain, namun harus dinilai dari semua faktor, karena satu faktor saja belum tentu sesuai bahkan jika perhitungan perbandingan satu faktor tersebut sudah akurat. Namun terkadang kecepatan lebih penting daripada akurasi. Pengelola harus melaporkan setiap perubahan yang terjadi sesegera mungkin.

Prinsip ketiga adalah keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Penting untuk merancang prosedur pengambilan keputusan yang adil sebagai dasar pengambilan keputusan administratif dan untuk memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi, yang berarti masyarakat dapat melihat proses pengambilan keputusan, mengakses informasi dan memberikan masukan terhadap proses tersebut.

Prinsip terakhir yaitu penjelasan yang mudah dipahami. Penjelasan kepada masyarakat haruslah jelas, gamblang, dan juga akurat, karena seringkali masyarakat tidak dapat memahami informasi yang diberikan dan akhirnya merasa bahwa prosesnya tidak transparan.

Referensi

Japan Atomic Energy Relations Organization. (2018). Genshiryoku Ni Kannsuru Seron Chosa (Public Opinion Survey on Nuclear Energy Utilization). https://www.jaero.or.jp/data/01jigyou/pdf/tyousakenkyu29/section4.pdf

Manabe, N. (2012). The No Nukes 2012 Concert and the Role of Musicians in the Anti-Nuclear Movement. The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 10(29), 1-8. https://apjjf.org/-Noriko-Manabe/3799/article.pdf

Suzuki, T. (2017). Nuclear Energy Policy Issues in Japan After the Fukushima Nuclear Accident. Dalam P. van Ness & M. Gurtov (Eds.), Learning from Fukushima: Nuclear Power in East Asia (hlm. 9-26). ANU Press.

Weiss, T. (2020). The Campaign for Nuclear Power in Japan Before and After 2011: Between State, Market and Civil Society. Dalam D. Chiavacci, S. Grano & J. Obinger (Eds.), Civil Society and the State in Democratic East Asia: Between Entanglement and Contention in Post High Growth (hlm. 85-114). Amsterdam University Press.

Author: Hanni Shabrina

34 thoughts on “Gerakan Anti Tenaga Nuklir di Jepang Pasca Tragedi Fukushima Daiichi

  1. Pingback:샌즈카지노
  2. Pingback:canik tp9 sc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *