Fenomena Child Souldier (Tentara Anak) dalam Konflik di Sudan dan Sudan Selatan serta Upaya Penanggulangannya

Sudan ialah negara yang berada di benua Afrika dan merdeka pada tahun 1956. Namun kemerdekaan tidak menjamin terciptanya kondisi negara yang damai tanpa konflik. Berbagai konflik seperti konflik etnis, antara etnis Arab dan etnis Afrika karena adanya diskriminasi terhadap etnis Afrika, konflik agama yang disebabkan oleh keinginan Omar Al-Bashir untuk menjadikan Sudan sebagai negara islam, yang mendapat penolakan langsung dari penduduk Sudan di bagian Selatan yang sebagian besar beragama kristen (Cahyanti, 2017)., munculnya konflik di Darfur atas pemberontakan Justice and Equality Movement (JEM) dan Sudan People’s Liberation Movement (SPLM/A) yang berujung konflik dengan Janjaweed (kelompok yang disokong pemerintah Sudan), serta instabilitas negara yang menyebabkan berbagai upaya perdamaian melalui agreement atau perjanjian damai, bahkan pelucutan senjata pun tidak mampu memastikan dimasa mendatang konflik tidak akan terjadi kembali. Atas dasar tersebut, maka dilakukanlah sebuah referendum pemisahan diri Sudan bagian Selatan. Melalui berbagai ketentuan yang ada, akhirnya pada 09 Juli 2011, Sudan bagian Selatan resmi memisahkan diri dari Republik Sudan dan mendirikan negara sendiri dengan nama Republic of South Sudan (Cahyanti, 2017).

Disintegrasi tersebut pun tidak berdampak pada terciptanya kondisi wilayah yang damai, sebab konflik masih terus terjadi, baik dalam lingkup internal negara, seperti konflik tahun 2013 antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon yang membagi Sudan People’s Liberation Army (SPLA) selaku tentara Sudan menjadi 2 kelompok, yaitu yang setia kepada presiden dan yang setia kepada wakil presiden, atas ketidakpuasan Machar terhadap kepemimpinan Kiir yang dianggap gagal untuk membuat Sudan Selatan menjadi negara yang lebih baik. Maupun konflik antara Sudan dan Sudan Selatan, seperti yang terjadi pada tahun 2011, antara SPLA dan Sudan Armed Force (SAF), serta konflik sengketa wilayah Heglig di tahun 2012.

Berbagai konflik yang terus terjadi di Sudan, baik sebelum maupun sesudah disintegras menyebabkan kondisi internal negara yang tidak stabil, sehingga tidak mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di negara tersebut. Akibatnya, hak rakyat sering kali diabaikan, salah satunya ialah hak anak. Fenomena Child Soldier (anak-anak yang direkrut untuk menjadi tentara perang) pun mencerminkan sikap negara yang tidak memperhatikan anak sebagai pihak non-combatan dalam perang yang berlangsung. Fenomena itupun tentu bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur perlindungan anak selama konflik atau perang. Contohnya seperti ketentuan pada protokol tambahan 1 dan 2 Konvensi Jenewa 1949 serta dalam Convention on the Right of Child, yang secara umum menjelaskan tentang komitmen dari masing-masing negara yang berkonflik agar memastikan warga negara yang berusia dibawah 18 tahun dilarang untuk direkrut menjadi tentara atau pihak yang terlibat dalam perang. Selain itu Konvensi International Labour Organisation (ILO) juga menyatakan perekrutan paksa anak-anak untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata ialah salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak (Risnain, 2014). Statuta Roma pun menyatakan bahwa perekrutan anak berusia dibawah 15 tahun untuk menjadi seorang tentara yang turut berpartisipasi dalam perang ialah salah satu bentuk dari kejahatan perang (Risnain, 2014).

Maka dari itu, muncullah sebuah perhatian internasional dari lembaga atau organisasi internasional seperti United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) yang berperan untuk menjamin hak-hak anak, dan United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) yang berkewajiban untuk menjaga keamanan warga sipil dari konflik yang terjadi di Sudan Selatan atas mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun berkewajiban untuk menanggulangi fenomena Child Soldier.

Berbagai upaya yang telah dilakukan UNICEF dan UNMISS dalam menanggulangi perekrutan tentara anak ialah sebagai berikut :

1.    Peran UNICEF

UNICEF menyatakan bahwa ketika perang terjadi, anak-anak harus tetap diberikan hak-haknya sepeti hak mendapat pendidikan yang layak di usia sekolah, serta negara wajib melindungi anak-anak selama peperangan (Sihombing, 2016). Untuk itu, perekrutan tentara anak yang berpartisipasi dalam konflik memperlihatkan bahwa negara tidak melindungi keselamatan anak-anak selama perang, sebab dengan hal tersebut anak-anak mampu dikategorikan sebagai combatan, padahal di dalam hukum humaniter internasional, anak-anak dilindungi secara hukum selama perang dan masuk ke dalam kategori non-combatan. Untuk itu, beberapa peran UNICEF yang telah dilakukan terkait fenomena tentara anak dalam konflik Sudan, khususnya konflik Darfur ialah sebagai berikut (Sihombing, 2016). :

a.  Motivator   : Mendorong masyarakat untuk lebih peduli, mendukung, serta melindungi  hak-hak anak.

b.    Komunikator : Mengumpulkan data untuk dilaporkan dalam forum serta membuat program dalam menanggulangi kasus tentara anak di Darfur seperti program 90 dayplan for Darfur, program 120 dayplan for Darfur, dan program Disarmament, Demobization, dan Reintegration (DDR).

c.     Perantara    : Menjadi perantara dalam hal pembebasan tentara anak yang telah tergabung dalam kelompok bersenjata.

2.    Peran UNMISS

Selain UNICEFF, UNMISS sebagai badan yang bertugas untuk menjaga keamanan di Sudan pun berperan dalam menanggulangi kasus perekrutan tentara anak. Perannya bermula Ketika terjadi konflik internal pada 16 desember 2013 di Sudan Selatan yang menyebabkan sekitar 4000 anak dipaksa keluar dari sekolah untuk nantinya direkrut menjadi tentara anak oleh pihak yang berkonflik (Koos & Gutschke, 2014 dalam Soemantri, 2019). Serta tercatat pula, selama perang saudara di Sudan Selatan, pihak yang berkonflik telah merekrut 19.000 anak-anak untuk menjadi tentara (Soemantri, 2019).

Untuk menanggulangi hal tersebut, UNMISS melakukan patroli lapangan secara teratur di daerah yang terkena dampak konflik, bekerja sama dengan the Force Komandan untuk mengumpulkan informasi terkait pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak-anak, serta menentukan titik fokus untuk perlindungan, peningkatan pemantauan, dan pelaporan terhadap pelanggaran berat yang dilakukan terhadap anak (eNews Channel Afrika, 2018 dalam Soemantri, 2019).

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF maupun UNMISS ialah sebuah upaya untuk melindungi hak-hak anak di dalam sebuah negara yang berkonflik. Pemerintahan yang korup, tingginya tingkat buta huruf, serta pendiskriminasian etnis yang ada di Sudan maupun Sudan Selatan menjadi faktor utama terjadinya konflik yang berkepanjangan dan tanpa henti. Walaupun berbagai upaya dalam penyelesaian konflik telah dilakukan melalui berbagai perjanjian damai, namun perjanjian tersebut seolah seperti hitam diatas putih, karena pihak-pihak yang berkonflik selalu mengingkari perjanjian damai yang telah disepakati sebelumnya. Instabilitas negara atas konflik yang terjadi pun menyebabkan diabaikannya kesejahteraan dan hak warga negara, salah satunya ialah hak anak. Anak-anak yang seharusnya menjadi pihak non-combatan (dilindungi) dalam perang justru direkrut secara paksa untuk menjadi tentara. Di mana anak-anak berusia 13 tahun diculik, ditahan, dan dipaksa untuk bergabung dengan pihak yang berkonflik (Soemantri, 2019). Atas dasar tersebut maka sebagai respon internasional, melalui UNICEF maupun UNMISS, telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi fenomena tentara anak di Sudan maupun Sudan Selatan.

 

Referensi

Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan. Diponegoro Journal of International Relations 3(4). 84-95. https://www.neliti.com/id/publications/217539/analisis-konflik-sudan-dan-sudan-selatan-pasca-referendum-pemisahan-diri-sudan-s#cite

Risnain, M. (2014). Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8(3). 364-388. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.309

Sihombing, G. (2016). Peran UNICEF dalam Mengatasi Perekrutan Tentara Anak di Darfur, Sudan Periode 2003-2005. Journal of International Relations 2(3).96-106. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/1221

Soemantri, B. (2019). Peran UNMISS (United Nations Missions in South Sudan) dalam Pembebasan Tentara Anak di Sudan Selatan. JOM FISIP 6(2). 1-14. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/25204

Author: Novita Kusuma

34 thoughts on “Fenomena Child Souldier (Tentara Anak) dalam Konflik di Sudan dan Sudan Selatan serta Upaya Penanggulangannya

  1. Thank you author, very interesting and such a great article..
    It’s so helpful, nice and very informatif
    Keep up the good work

  2. Wow, 19.000 anak yang direkrut menjadi child soldier, angka yang nggak sedikit. Semoga dengan adanya UNMISS ini fenomena child soldier bisa perlahan dihilangkan. Sebab hak-hak anak banyak yang dilanggar di sini. Artikelmu bagus, Novita.

  3. Very interesting and informative. Thank you Novita for sharing the article with us. Keep up the good work! Stay healthy, safe, and sane. God Bless🌻

  4. Pingback:pushing taboo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *