Energi Nuklir Jepang dan Insiden Nuklir Fukushima Daichi serta Dampaknya bagi Ekspor Perikanan Jepang

Jepang merupakan salah satu negara dengan perindustrian besar yang membutuhkan pasokan energi yang besar dan stabil. Semakin menipisnya persediaan minyak maupun batu bara serta sumber energi alam lainnya, menyebabkan ketidakstabilan dalam pemenuhan pasokan energi bagi negara negara maju tak terkecuali Jepang. Hal ini menyebabkan pencarian energi alternatif untuk memenuhi pasokan energi negara, yaitu salah satunya dengan pengembangan energi nuklir. Jepang merupakan negara yang menggunakan nuklir sebagai alternatif untuk pemenuhan pasokan energi, nuklir dianggap dapat memenuhi kebutuhan energi negara dalam jumlah besar serta dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, industri, arkeologi dan lain lain. Penggunaan nuklir untuk pemenuhan pasokan energi Jepang sudah tertuang dalam pasal 9 konstitusi nasional Jepang, mengenai penggunaan nuklir sebagai energi alternatif dan juga pelarangan pengembangan nuklir sebagai senjata, hal ini disebabkan oleh komitmen jepang akan perdamaian.

Pengembangan energi nuklir sudah dilakukan Jepang sejak 1954 dengan dana sebesar 230 juta yen. Pembangunan PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) pertama, dilakukan pada 1963 dan sampai saat ini sudah terdapat 55 PLTN di Jepang dan kemungkinan akan terus bertambah (Robertua, 2017).  PLTN tersebut adalah perusahaan swasta yang memonopoli sekaligus mengatur pembagian listrik di berbagai wilayah di Jepang, tetapi segala peraturan dan kebijakan dibentuk oleh negara. PLTN di Jepang juga menggunakan teknologi PWR (Pressurized Water Reactor) yang di impor dari Amerika Serikat dengan air laut  yang digunakan sebagai kondensor pendingin reaktor (Syaukat, 2000).

Namun, Pada tanggal 11 maret 2011 terjadi gempa bumi berskala  9.0 skalaritcher di Jepang yang menyebabkan tsunami dan berdampak pada kerusakan salah satu reaktor tenaga nuklir milik  Tokyo electric Power Company (TEPCO),  yang bernama Daichi di prefektur Fukushima dan kerusakan sistem pendingin reaktor nuklir. Hal ini menyebabkan zat radioaktif dari reaktor tenaga nuklir tersebut menyebar mencemari udara dan juga lautan (Vivoda & Graetz, 2015). Paparan radio aktif sangat berbahaya bagi kesehatan yang dapat menimbulkan kanker bahkan kematian apabila melebihi batas aman. Selain itu zat radio aktif juga berdampak terhadap hewan dan juga tumbuhan yang menyebabkan kerugian besar bagi jepang dalam sektor pertanian dan juga peternakan. zat radio aktif juga mencemari lautan di sekitaran Prefektur Fukushima dan Samudra Pasifik yang juga menyebabkan tercemarnya perikanan di perairan sekitaran fukushima dan juga perairan yang dekat dengan prefektur Fukushima.

Tercemarnya perikanan tersebut berdampak pada penjualan ikan yang menurun drastis, baik domestik maupun internasional. Pasca insiden bencana nuklir tersebut, terdapat reaksi dari dunia internasional dan negara negara lain mulai menghentikan impor sementara terhadap produk Jepang terutama pada sektor makanan dan perikanan, karena anggapan bahwa produk tersebut telah tercemar zat radioaktif yang sangat berbahaya. Negara negara yang menghentikan impor ikan dari Jepang dan juga memperketat pengawasan terhadap produk Jepang diantaranya, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea dan Singapura. Larangan untuk melakukan impor diterapkan terhadap produk ikan yang berasal dari perefektur Fukusima dan prefektur yang dekat dengan Fukushima yaitu Tochigi, Ibaraki dan Gunma (The Japan Times, 2015, dalam Robertua, 2017).

Akibat dari pelarangan impor beberapa negara terhadap produk ikan Jepang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Jepang. Kerugian perekonomian Jepang pasca insiden tersebut diperkirakan lebih dari US$ 309 milyar termasuk sektor pertanian, peternakan, makanan, perikanan dan juga melambatnya aktivitas ekonomi lainnya. Hal ini tentu memaksa Jepang untuk segera melahirkan solusi bagi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan pengecekan dan pengawasan paparan radiasi dalam sektor makanan, pangan dan juga perikanan oleh pemerintah, pengawasan juga dilakukan oleh sektor swasta seperti perusahaan, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi internasional (Sarjiati, 2018). Dalam hal ini pemerintah Jepang memerintahkan Food Society Commission (FSC) untuk melakukan penelitian terhadap dampak paparan radiasi terhadap makanan dan bahayanya terhadap kesehatan, dan pada 2012 pemerintah memberlakukan standar terhadap makanan bahwa maksimal kandungan sesium sebesar 10 Bq/kg untuk minuman, 70 Bq/kg untuk makanan bayi dan 100 Bq/kg untuk makanan umum (MHLW, 2011, dalam Sarjiati, 2018).

Upaya Jepang tersebut dilakukan untuk memastikan dan memberi bukti ilmiah bahwa produk yang di produksi Jepang sudah dilakukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah, hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap citra produk Jepang yang buruk pasca bencana nuklir Fukushima dan masyarakat serta negara negara yang sebelumnya membatasi ekspor terhadap produk Jepang tidak perlu khawatir akan bahaya radiasi yang terkandung dalam makanan maupun pangan. Namun permasalahan lain muncul ketika terdapat beberapa standar yang berbeda dari aktor lain yang juga melakukan penelitian terhadap dampak dari radiasi dan kontaminasi makanan. Hal ini tentu melahirkan kekhawatiran dan efektivitas standar dari pemerintah, sehingga menyebabkan berbagai pergolakan publik dan juga reaksi negara lain seperti Korea Selatan yang masih bertahan untuk meminimalisir impornya terhadap produk Jepang terutama dalam sektor perikanan. Namun pemerintah Jepang telah mengklaim bahwa penelitian telah dilakukan dan standarnya sudah diterapkan berdasarkan kajian ilmiah.

Referensi

Robertua, V. (2017). Krisis Legitimasi Energi Nuklir dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 7(1), 47-62. https://search.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/331

Sarjiati, U. (2018). Resiko Nuklir dan Respon Publik Terhadap Bencana Nuklir Fukushima di Jepang. Jurnal Kajian Wilayah, 9(1), 46-60. https://doi.org/10.14203/jkw.v9i1.785

Syaukat, A. (2000). Perkembangan Teknologi PWR di Jepang. Jurnal Pengembangan Energi Nuklir, 2(4), 191-198. http://dx.doi.org/10.17146/jpen.2000.2.4.2023

Vivoda, v. & Graetz, G. (2015). Nuclear Policy and Regulation in Japan after Fukushima: Navigating the Crisis. Journal of Contemporary Asia, 43(3), 490-509. http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2014.981283

Author:

54 thoughts on “Energi Nuklir Jepang dan Insiden Nuklir Fukushima Daichi serta Dampaknya bagi Ekspor Perikanan Jepang

  1. Bencana nuklir tersebut ternyata benar benar berdampak di segala bidang, dan akan meninggalkan dampak yang berkepanjangan dalam kehidupan bagi masyarakat Jepang. Artikel yang sangat menarik. Keep it up, author!

  2. 309 dollar itu jumlah yang luar biasa besar, bisa terbayang betapa stress-nya pemerintah Jepang kala itu. Dari artikel ini bisa digambarkan bagaimana kegiatan ekspor masih jadi pendongkrak ekonomi yang vital bagi suatu negara. Yaa, sama seperti di Indonesia juga. Menarik artikelnya, Okta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *