Dinamika Politik di Negeri – Negeri Timur Tengah

Di dunia Arab, negara-negara yang rakyatnya didominasi Muslim, kalau berharap demokrasi dapat diterapkan dan berkelanjutan, maka menurut Bernard Lewis perlu digelar dengan cara “perubahan bertahap dan tanpa paksaan” yang berlangsung dalam “tahap-tahap lambat” melalui reformasi dari bentuk otokrasi menjadi sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif.

Dalam realitas panggung politik internasional di negara Islam Timur Tengah, demokrasi tampaknya dimungkinkan dalam jangka panjang. Sebab secara kultural dan historis inilah wilayah paling sulit di dunia bagi kebebasan politik dan demokrasi. Dari tahun ke tahun, dinamika politik Timur Tengah senantiasa menghadirkan kejutan yang menarik. Di antara kejutan yang terjadi adalah di Republik Islam Iran, yaitu ketika walikota Teheran Mahmoud Ahmadinejad, yang kurang dikenal luas, berhasil memenangi pemilihan presiden Juni 2005.

  1. Saudi Arabia

Model dan bentuk negara-negara Arab Timur Tengah sebagian berbentuk Monarkhi (kerajaan), dan sebagian berbentuk republik. Adapun Saudi Arabia sampai sekarang masih berbentuk monarkhi absolut (meskipun ulama diajak bermusyawarah dalam masalah hukum) tanpa partai politik. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa keluarga besar kerajaan sama saja dengan partai itu sendiri. Pendiri dinasti kerajaan ini adalah Ibnu Saud pada abad ke-18. Ia berhasil menaklukkan semenanjung Arabia dan meraih kedudukan sebagai raja. Kerajaannya meliputi dua tempat paling suci dalam Islam, yaitu Mekkah dan Madinah.

Saudi Arabia adalah sebuah negara yang sangat religius dengan praktik Islam yang kaku. Meskipun demikian, keluarga kerajaan Saudi tetap mendapat kritikan dari kalangan fundamentalis. Sasaran kritik yang utama adalah kedekatan hubungan mereka dengan Amerika Serikat (AS), dan gaya hidup kerajaan. Keluarga kerajaan Saudi pernah dijelekjelekkan sebagai keluarga korup dan tidak islami oleh orang-orang Iran sejak revolusi tahun 1979, dan ini menimbulkan konflik dalam pelaksanaan haji orang-orang Iran di Mekkah (Adams, 1993).

Ada analisis dari pengamat, bahwa program demokratisasi dan perubahan sistem pemerintahan di Timur Tengah yang digagas oleh Raja Fahd yang kemudian dilaksanakan oleh Pangeran Abdullah merupakan respon terhadap rancangan Amerika Serikat (AS). Hal ini, memang tidak diketahui pasti, apakah memang demikian atau tidak. Sebab AS sendiri tidak berani intervensi langsung Monarkhi Saudi Arabia yang merupakan tabungan gemuk bagi negara Adidaya itu. Sebab 60% kebutuhan minyak AS berasal dari negara-negara Arab Timur Tengah, dan setengah dari jumlah itu bersumber dari Saudi Arabia.

2. Yordania

Negara-negara Timur Tengah pada umumnya menganut sistem politik yang belum demokratis atau tidak demokratis, berbentuk kerajaan otoriter (yang peran dan partisipasi rakyat sangat kecil di dalamnya), republik tetapi otoriter, dan sebagainya. Praktek demokrasi belum menjadi agenda utama dalam sistem perpolitikan di Yordania. Sebagai contoh, dalam rekrutmen politik, seperti pemilihan Perdana Menteri (PM), otoritas raja masih sangat kuat, demikian pula dalam pemilihan anggota parlemen, sebagian melalui pemilihan dan sebagian melalui penunjukan oleh raja.

Merespon proses perpolitikan di Timur Tengah yang belum demokratis seperti itu, termasuk di Yordania maka Amerika Serikat (AS) memprogramkan proses demokratisasi di negara-negara Timur Tengah. Oleh karena itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-8 di Georgia, Amerika Serikat (AS), di samping membicarakan masalah ekonomi global, juga membicarakan tentang prakarsa dan upaya AS dalam melakukan demokratisasi di Timur Tengah ( Esposito, 1990 ).

3. Iran

Model dan bentuk negara Iran adalah Republik. Tetapi di sisi lain, salah satu negara yang paling sering dilempari tuduhan anti-demokratis oleh AS adalah juga Republik Islam Iran. Padahal, RII mempunyai sistem pemerintahan yang paling demokratis di kawasan Timur Tengah. Rakyat Iran memiliki kebebasan berpendapat. Sejak berdirinya RII sampai sekarang, setiap tahunnya berlangsung pemilu di Iran, baik di tingkat daerah maupun nasional (Zada, 2004).

Pada awal tahun 2003, pemilu dewan kota telah berlangsung di Iran dan pemilu anggota Parlemen Islam telah diadakan pada tahun 2004. Surat kabar Iran bebas untuk merefleksikan berbagai pendapat dan pandangan mereka. Di Iran juga bebas untuk mendirikan organisasi yang legal. Adapun rekrutmen politik dalam mencalonkan diri sebagai presiden Iran melalui pemilu harus terlebih dahulu disetujui yang oleh Guardian Council disebut “Dewan Pengawas”. Selain itu juga juga masih ada badan atau instansi lain yang bersaing dalam mengadakan pengawasan.

Referensi

Adams, I. (1993). Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya. Qalam.

Esposito, J. L. (1990). Islam dan Politik. Bulan Bintang.

Zada, K. (2004). Diskursus Politik Islam. LSIP.

Author:

8 thoughts on “Dinamika Politik di Negeri – Negeri Timur Tengah

  1. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?

    I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless
    think of if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”!
    Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the best in its
    field. Awesome blog!

  2. Pingback:fresh cvv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *