Dinamika Laut China Selatan: Peran Indonesia Sebagai Mediator Sengketa Laut China Selatan

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan beberapa negara seperti Tiongkok, Vietnam, Filiphina, Taiwan, Malaysia serta Brunei Darussalam. Berdasarkan sejarah ataupun UNCLOS (United Nation on the Law of the Sea) pada tahun 1982 tersebut Negara-negara di ASEAN ini pun merujuk ke dalam Konvensi Hukum Laut untuk menentukan batas terluar wilayah laut suatu negara. Apabila tidak diatasi dengan baik klaim tumpang tindih tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam kawasan Laut China Selatan tersebut. Sebagian besar negara yang bersengketa di kawasan ini adalah negara-negara ASEAN, isu Laut China Selatan ini dinilai sangat penting yang didasari oleh negara anggota sebagai indikator stabilitas dalam kawasan (Pudjiastuti et al., 2015). Pada tahun 2016 sebanyak tiga peristiwa yang mempengaruhi dinamika keamanan Laut China Selatan, yang pertama pada tanggal 12 Juli Arbitral Tribunal Award, Kedua 12 hari sebelum adanya Pelantikan Presiden Rodrigo Durtete, dan yang Ketiga adanya konfirmasi Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Kemenangan yang signifikan bagi Filiphina diwakili oleh Tribunal Award yang dikesampingkan oleh Presiden Duterte. Filiphina yang mengumumkan akan membagi sumber daya nya di Laut China Selatan kepada China, Presiden Duterte ini sangat tertarik dengan manfaat ekonomi dari hubungan baik dengan China, Meskipun harus mengorbankan hubungan nya dengan Amerika. Secara resmi Trans Pasific Partnership (TPP) yang dimana menjadi elemen penyeimbang didalam Asia dihapus oleh Trump tanpa mengkonfirmasikan lagi kepada negara-negara peserta TPP lainnya (Roberts, 2018).

Filiphina yang tadinya menentang klaim China, kini mulai mendekat ke China. Putusan yang memenangkan Filiphina terhadap gugatannya di Mahkamah Arbitrasi, Durtete terkesan mengabaikannya. Sikap dari Filiphina ini sendiri mengakibatkan posisi ASEAN mengabaikan idealisme sentralitas dari ASEAN itu sendiri (Priangani et al., 2020). Laut China Selatan diklaim oleh Pemerintah China baik nasionalis ataupun komunis adalah perairan mereka, Meningkatnya status ekonomi China membuat mereka percaya diri dalam menghapus aib di ratusan tahun yang lalu. Sumber daya yang ditemukan di Laut China Selatan seperti 25 triliyun kubik gas alam, serta 213 milyar barel minyak bumi yang menambah perselisihan diantara negara-negara yang bersengketa. Kehadiran Amerika Serikat yang ingin meningkatkan posisinya sebagai negara super power di kawasan Pasifik menambah rumit stabilitas kawasan Laut China Selatan. Klaim Filiphina di kawasan Laut China Selatan di dukung oleh negara Amerika, setelah adanya insiden kecil terhadap Filiphina dan Vietnam dalam hal ini China bersikap agresif dengan menguasai Kepulauan Spartly, dan juga Paracel, China juga membangun pangkalan laut pada kawasan tersebut (Junef, 2018).

Seperti halnya kondisi tersebut yang tentu saja semakin memperhatinkan mengingat konflik sengketa di Laut China Selatan yang terus menerus berlangsung, dan apabila konflik ini tidak diselesaikan dengan baik maka dampaknya dapat dirasakan oleh negara-negara didekat kawasan tersebut, baik bagi claimant states maupun non-claimant state salah satunya adalah Indonesia dimana secara geografis letaknya berdekatan dengan Laut China Selatan. Indonesia sendiri dalam hal ini tidak terlibat langsung dalam konflik Laut China Selatan serta Indonesia sendiri memiliki hubungan yang baik dengan China, karena itu Indonesia dianggap lebih dapat berperan dalam menengahi konflik atau sengketa negara-negara ASEAN dengan China (Utomo et al., 2017). Dalam hal ini Indonesia yang merupakan negara anggota ASEAN menggunakan politik luar negeri sebagai upaya Joko Widodo dalam meningkatkan ketahanan nasionalnya serta mewujudkan agenda pembangunan yang direncanakan. Hal tersebut didasari pada Indonesia dianggap oleh dunia yakni sebagai demokrasi yang berkembang, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Presiden Joko Widodo melakukan pendekatan Geopolitik berdasarkan wilayah maritim yang luas, serta segala potensi sumberdaya yang ada. Pendekatan politik Indonesia ini tidak terlepas dalam rezim di pemerintahan yang sedang berkuasa yakni pemerintahan Joko Widodo. Di kawasan Laut China Selatan ini telah dilakukan pendekatan hukum serta diplomasi yang sampai saat ini Indonesia masih aktif berdiplomasi dengan tujuan mewujudkan wilayah kawasan teritorial yang damai dan kondusif. Indonesia yang dikenal sebagai mediator kunci dalam persoalan pembangunan di ASEAN. Indonesia mengupayakan adanya kerjasama ekonomi dalam mengurangi ketegangan di kawasan Laut China Selatan, pendekatan ini baru dilakukan oleh Joko Widodo setelah adanya klaim dari China.

Indonesia mengambil inisiatif dalam sebuah workshop dengan tujuan menjadi fasilitator dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berkonflik dengan cara membicarakan adanya kerjasama di kawasan Laut China Selatan (LCS) yang nantinya dapat menemukan penyelesaian (Utomo et al., 2017). Pemerintah Indonesia dalam hal ini dikatakan cukup berhasil memanfaatkan workshop tersebut dalam penyelesaian konflik di Laut China Selatan. Workshop inni bukan ditujukan untuk menyelesaikan konflik namun lebih pada usaha dalam pemanfaatan kerjasama, serta dalam merespon dinamika konflik di LCS, ASEAN memikirkan rencana atau konsep awal dengan mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang dimana para menteri luar negeri negara anggota ASEAN ikut menandatangani pada tanggal 22 Juli 1992. Pada tanggal 4 November 2020 dengan adanya dorongan dari pemerintah Indonesia ASEAN dan juga China sepakat menandatangani Declaration on Conduct of Parties in the South Chinna Sea (DoC).

Referensi

Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Hukum, 18(02),219-240. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219-240

Priangani, A., & Hattu, J., A., R. (2020). Strategi RRC Dalam Dinamika Konflik di Laut China Selatan. Jurnal Academia Praja, 3(01), 113-133. https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v3i01.159

Pudjiastuti, T., N., & Prayoga, P. (2015). ASEAN dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur. Jurnal Penelitian Politik, 12(01), 99-115. https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.532

Roberts, C., B. (2018). ASEAN, the “South China Sea” Arbitral Award, and the Code of Conduct: New Challenges, New Approaches. Asian Politics & Policy, 10(2), 211-212. https://doi.org/10.1111/aspp.12391

Utomo, H., Prihantoro, M., & Adriana, L. (2017). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan. Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik, 3(03), 63-88. http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/download/168/pdf

Author: R.A Endah Purnamasari

Politik Internasional

45 thoughts on “Dinamika Laut China Selatan: Peran Indonesia Sebagai Mediator Sengketa Laut China Selatan

  1. Artikel yang sangat bagus, informatif, dan sangat bermanfaat. Terima kasih Endah, sudah membuat artikel ini dan membuat kita semakin menambah pengetahuan serta cara pandang yang berbeda. Good job!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *