Dalam politik internasional yang anarkis dalam perspektif realisme menganggap pentingnya power atau kekuatan dan kekuasaan.Sehingga negara berupaya untuk mengembangkan kekuatan (power) yang dimanfaatkan untuk mendorong pencapaian kepentingan nasional. Dalam pandangan kaum realisme. Menurut (Viotti & Kauppi,1997) menyebutkan bahwa pendekatan realis, keamanan negara adalah faktor dominan yang penekanannya pada kekuatan (power) sebagai the driving force dari politik dunia khususnya kekuatan militer. Kawasan Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang sangat rawan akan instabilitas keamanan. Dalam sejarah menjelaskan bahwa wilayah Asia Timur merupakan wilayah yang dahulu sering terjadi konflik. Ketegangan di Asia Timur pernah melibatkan perang antara Tiongkok dan Jepang dan yang paling sengit adalah terjadinya perang Korea yang akhirnya memisahkan antara Korea Utara dan Selatan. Ketidakstabilan keamanan di kawasan Asia Timur menjadi bukti bahwa keamanan di wilayah tersebut masih menjadi prioritas untuk terus dikembangkan.

Di dalam buku “Perang Pasifik” (Ojong, 2001) pada tahun 1894-1895 terjadi perang antara China-Jepang yang berakhir dengan kekalahan China. Dan perang kedua terjadi tahun 1937-1945 pada era Perang Dunia II dan merupakan salah satu perang Asia terbesar pada abad ke-20 Jepang Harus Akui Kekalahan Perang Dunia II, pada saat PD II Jepang sempat menguasai sebagian besar wilayah di Tiongkok. Saat pendudukan, dikatan bahwa militer Jepang melakukan pelanggaran HAM berat seperti pembantaian yang di lakukan tentara Jeoang di Kota Nanking. Dan sampai sekarang peristiwa tersebut terus dipermasalahkan oleh China, bahkan China sendiri mendesak atau menuntut Jepang mengakui hal tersebut sebagai sebuah kesalahan dan pembantaian yang dilakukan jepang.Selain itu, militer Jepang juga sempat menduduki Korea sebelum terbagi menjadi dua negara pada periode 1910-1945.

Responsibilities china di kawasan dan tindakan agresif yang dilakukan china merupakan sikap atau tindakan dari tradisi yang menegaskan bahwa Tiongkok saat ini memiliki misi atau tujuan menginterpretasikan kembali tradisi konfusionime, Daoisme, dan Buddhisme yang dalam bahasa Tiongkok disebut “ Zhen yuan liu shu” yang artinya tradisi klasik dalam transformatif atau perubahan baru. China sendiri beranggapan dunia saat ini berada di dalam kondisi pragmatisme, yang dimana sebagian besar wilayah yang ada didunia saat ini sudah dipengaruhi oleh era globalisasi dan sebagian wilayah lainnya sudah dipengaruhi oleh glokalisasi, glokalisasi sendiri adalah produk yang menyesuaikan, selera atau kebutuhan pasar lokal. Yang membuat Tiongkok melalui pandangan Doaisme menganggap tidak ada satupun yang di anggap sepeleh dalam kehidupan sehari-hari dari tatanan global sampi lokal. Berakar dari filosofi tersebut semangat kerja orang China atau Tiongkok sangat tinggi dalam memajukan ekonomi di negaranya. Tradisi dan budaya yang melekat dalam sejarah Tiongkok menjadi salah satu pilar dan landasan filosofis dalam proses pengmabilan kebijakan negara begitu pula dalam bidang ekonomi. pendapatan perekonomian china di fokuskan untuk Anggaran militer China sebagaimana yang dicatat dalam Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mengalami kenaikan pada tahun 2019 anggaran yang di keluarkan China untuk militer sebesar 261 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.713 triliun”, kenaikan anggaran militer yang dilakukan Tiongkok untuk modernisasi militer mereka dan membuktikan bahwa kepentingan stabilitas keamann regional di kawasan Asia Timur menjadikan fokus utama pertahanan Tiongkok di kawasan tersebut demi menjaga stabilitas dan memperluas eksistensi militernya. (“Global Military Expenditure”, 2020). Peningkatan kekuatan militer Cina memberikan ancaman yang serius terhadap keamanan nasional Jepang di kawasan Asia Timur, Jepang sendiri telah memberikan respon yang aktif terkait dengan permasalahan Cina. Untuk meningkatnya kekuatan militer china di kawasan, Jepang mulai memepertimbangkan kembali mengenai kebijakan keamanannya untuk memutuskan mengembangkan kekuatan senjata nuklir untuk kepentingan nasional keamanan mereka di kawasan. Aliansi Semenanjung Korea tersebutlah yang membuat dan menjadikan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan saling menjalin aliansi pertahanan guna melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing dan demi menjaga stabilitas keamanan kawasan yang sangat rawan akan instabilitas keamanan.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, Jepang mulai berfokus untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap kerja sama keamanan multilateral. Jepang sendiri memutuskan untuk lebih aktif dalam upaya menjaga stabilitas atas rivalitas yang terjadi dan selalu menjaga keamanan, khususnya untuk menjaga kepentingan nasionalnya di kawasan. Upaya yang dilakukan Jepang ini terbentuk melalui Japan Self Defeanse Force (JSDF) yang mempromosikan dialog mengenai keamanan. JSDF juga merupakan bukti dan upaya eksistensi Jepang dalam kerja sama keamanan kawasan yang mencakup pertukaran tentara militer dan penelitian serta program latihan gabungan. Berlanjutnya dengan dibentuknya National Defense Program Outline (NDPO) pada 28 November 1995. Program dari NDPO sediri dari empat isu, yaitu (1) kontribusi terhadap perdamaian internasional yang diwujudkan dengan kegiatan kerja sama perdamaian internasional; (2) kontribusi terhadap promosi kerja sama internasional dalam partisipasi bantuan bencana internasional; (3) mengenai dialog keamanan dan peningkatan kerja sama antara negara-negara kawasan Asia Timur; dan (4) kerja sama Jepang dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi lainnya mengenai upaya untuk melakukan kontrol dan perlucutan senjata tujuannya untuk menghentikan penyebaran senjata pemusnah massal dan senjata konvensional lainnya, termasuk senjata nuklir (Syahrin, 2018).

Sebagai respon terhadap kondisi yang ada di kawasan dan meningkatnya elektabilitas militer Tiongkok di kawasan Jepang sendiri telah mengantisipasi ancaman tersebut dengan melakukan peningkatan anggaran belanja militer sebanyak 5,5 triliun yen untuk tahun 2021 mendatang, peningkatan kemampuan militer Jepang yang didasari resiko ancaman dari beberapa negara tetangga seperti China. Jepang terus meningkatkan anggaran militernya terkait dengan instruksi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang memberikan persetujuan mengenai peningkatan anggaran di bidang militer Jepang secara signifikan. Permasalahan sengketa perbatasan, termasuk klaim di Laut Cina Timur, menjadi faktor utama dan penentu dalam peningkatan anggaran militer Jepang. Anggaran militer yang dikeluarkan digunakan untuk menambah jumlah armada pesawat, kapal, dan kapal selam untuk mengawasi kawasan dari sikap agresif China di Laut Cina Timur (Syahrin, 2018).

Diliat dari situasi yang kompleksitas saat ini yang terjadi di kawasan Asia Timur , membuat kedua negara saling memodernisasi militer demi menjaga keamanan dan kepentingan nasional kedua negara, hal itu dibuktikan dengan meningkatnya anggaran militer tiap tahunnya, tergantung situasi dan ancaman maka semakin tinggi juga tingkat anggaran yang dikeluarkan unuk negara tersebut.

Referensi

Viotti, P. R., & Kauppi, M.V. (1997). International Relations and World Politics: Security Economy and Identity. Upper River.

Global Military Expenditure Sees Largest Annual Increase in a Decade—Says SIPRI—Reaching $1917 billion in 2019. (2020, April 27). SIPRI. https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion

Syahrin, M,N. (2018). Keamanan Asia Timur: Realitas, Kompleksitas dan Rivalitas. Komojoyo Press. https://www.researchgate.net/publication/332263254_Keamanan_Asia_Timur_Realitas_Kompleksitas_dan_Rivalitas.

Ojong,P.K. (2001). Perang Pasifik. Kompas Publisher.

Author: Hamm Ramadan