Belt and Road Initiative dan Kekhawatiran Debt Trap Diplomacy bagi Indonesia

Belt and Road Initiative (BRI) atau the New Silk Road merupakan program penyempurnaan kebijakan Cina yang sebelumnya dikenal dengan One Belt One Road (OBOR) di tahun 2013. Silk Road Economic Belt sebagai jalur sutra darat menghubungkan Cina dengan Asia Barat, Afrika, dan Eropa, sedangkan Maritim Silk Road sebagai jalur sutra laut menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara dan Tengah, jalur lainnya adalah Ice Road yang menghubungkan Cina dengan benua Artik dan Rusia. 

Adanya Belt Road Initiative ini, secara bertahap Cina mampu menjadi pemain global utama dalam politik dan ekonomi global. Foreign Direct Investment (FDI) serta perdagangan yang berorientasi ekspor memperkuat industrialisasi dengan cepat di pesisir tenggara Cina. Sejak bergabungnya Cina ke WTO, ekspor dan surplus perdagangan Cina telah berkembang secara eksponensial, begitu pun dengan cadangan devisa yang merupakan terbesar di dunia (Chan, 2018). 

Tahun 2016 Indonesia telah menyepakati kerjasama dengan program Belt Road Initiative Cina melalui berbagai bentuk pendanaan dan transfer tenaga kerja dari Cina dalam proses pembangunann sejumlah infrastuktur guna meningkatkan ekonomi politik Indonesia. Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 memiliki visi untuk mengoptimalkan sektor maritim yang sangat potensial sehingga Indonesia dapat memperkuat ekonomi politik serta pertahanan  di wilayah Asia Pasifik, hal ini sejalan dengan Belt Road Initiative yang komplemen dengan kebijakan Poros Maritim Global (Global Maritime Fulcrum). Mega Proyek ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, kurang lebih hingga ratusan triliun rupiah dengan rencana pembelian 609 kapal (sekitar 57.31 triliun rupiah) dan pembangunan 24 pelabuhan (sekitar 39.5 triliun rupiah). 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dibutuhkan peningkatan konektivitas antar pulau, maka perlu adanya pembangunan serta peningkatan infrastruktur dalam negeri dibawah era kepemerintahan Jokowi. Pada KTT Asia Timur ke-9 pada November 2014, Presiden Jokowi mempromosikan konsep Indonesia Global Maritime Fulcrum (GMF), pada tahun 2016 tindak lanjut dan realisasi kebijakan GMF ini ialah bekerjasama dengan Belt Road Initiative dengan skema pembiayaan bisnis ke bisnis (B-B). 

Beberapa program yang telah ditawarkan Cina kepada Indonesia diantara lain Bandara Sam Ratulangi di sulawesi Utara, pembangkit listrik tenaga air 9.000 MW di sungai Kayan-Kalimantan Timur, pembangunan di kawasan pariwisata Toba-Sumatera Utara, dan kawasan Industri Terpadu Sei Mangkei di Sumatera Utara. Namun, saat ini baru terdapat satu proyek hasil kerjasama Belt Road Initiative dengan Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang baru di realisasikan pada tahun 2018. 

Proyek besar ini pun tak jauh dari sejumlah kritikan, dari tidak konsistennya arah kebijakan luar negeri Indonesia, debt trap diplomacy, isu tenaga kerja asing, hingga neraca perdagangan Indonesia yang buruk. Pada kebijakan luar negeri Indonesia dinilai tidak tegas terhadap tindakan Cina yang terbukti ingin mengklaim perairan Natuna yang masuk kedalam nine dash line territory dan melanggar Hukum Laut Internasional (UNCLOS). Pemerintah Indonesia dinilai kurang cermat dalam menelaah motif dibalik proyek Belt Road Initiative ini yang kemungkinan sebagai bentuk jebakan utang (debt trap diplomacy) sehingga menciptakan sifat ketergantungan negara mitra seperti yang terjadi di Pakistan, Bangladesh, Srilangka, dan laos yang harus merelakan beberapa wilayah teritori mereka di ambil oleh Cina akibat utang. Motif debt trap diplomacy Cina dikhawatirkan dapat terjadi juga di Indonesia.  

Kekhawatiran muncul pada serikat pekerja domestik, ancaman datang dengan potensi masuknya sejumlah besar pekerja asing khususnya pekerja dari Cina. Di dalam negeri Cina sendiri sedang mengalami kelebihan kapasitas di sejumlah industri seperti semen dan baja. Media nasional melaporkan tentang kehadiran dan keberadaan sejumlah besar pekerja dari Cina tepatnya di daerah Morowali, Sulawesi Tengah. PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tengah membangun sebuah ladang industri. Pada area industrial IMIP keberadaan Cina memegang sebesar 66,25% saham, sementara perusahaan pertambangan Indonesia Bintang Delapan Grup memegang 33,75% saham (Yudilla, 2019). Kehadiran dan keberadaan pekerja Cina dalam jumlah besar menarik mata perhatian media nasional, disinyalir bahwa jumlahnya ribuan dan banyak dari mereka yang tidak memiliki izin bekerja serta kehadiran mereka telah memicu friksi dengan pekerja lokal. 

Indonesia telah mengalami defisit perdagangan terus-menerus dengan dengan Cina, hal tersebut yang memperkuat isu neraca perdagangan Indonesia dengan Cina buruk. Kehadiran Belt Road Initiative di Indonesia sebagai investor Cina yang berperan untuk pembiayaan infrastruktur cenderung menggunakan komponen, suku cadang, dan juga peralatan dari Cina yang menyebabkan peningkatan impor Indonesia dari Cina karena sebagian besar bagian yang diperlukan harus diimpor. Karena pengaruh pembangunan infrastruktur telah meningkatkan impor, neraca perdagangan total Indonesia pada akhirnya akan memburuk. Karena efek tersebut, pemerintah Indonesia tidak punya jalan lain selain memperbaiki rancangan pembangunan. Perbaikan infrastruktur juga diharapkan untuk meningkatkan daya saing negara yang pada gilirannya, akan meningkatkan neraca perdagangan di masa depan. Indonesia juga diharapkan agar dapat berupaya untuk menghindari overdependence pada teknologi yang berasal dari satu negara terkait. Dengan kata lain, pemerintah harus mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber teknologi. 

Selama kurang lebih tiga tahun terakhir dari 2019, utang pemerintah telah meningkat setidaknya lebih dari 40%. Potensi pembiayaan infrastruktur Belt Road Initiative pada beban fiskal pemerintah di khawatirkan akan berdampak buruk dan berkelanjutan. Kapasitas Indonesia dalam meningkatkan pendapatan terbatas, terlihat dari penerimaan pajak yang kurang dari 11% dari PDB (Yudilla, 2019). Hal tersebut yang mengakibatkan keseimbangan primer fiskal menyiratkan pemerintah perlu mengeluarkan utang baru untuk membayar bagian dari pembayaran bunga. Langkah Indonesia dalam proses pembangunan infrastruktur yang intensif dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran atas kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengelola risiko utang. 

Referensi 

Yudilla, A. (2019). Kerjasama Indonesia Cina dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluang dan Ancaman untuk Indonesia. Journal of Diplomacy and International Studies, 2(01), 52-65. https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/4427/2181 

Chan, M. H. T. (2018). The Belt and Road Initiativeā€“the New Silk Road: a research agenda. Journal of Contemporary East Asia Studies, 7(2), 104-123. https://doi.org/10.1080/24761028.2019.1580407 

8 thoughts on “Belt and Road Initiative dan Kekhawatiran Debt Trap Diplomacy bagi Indonesia

  1. Pingback:rastrear celular
  2. Pingback:CHEE TING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *