Bagaimana Keadaan Sudan Selatan Setelah Merdeka?

Sudan Selatan merupakan suatu negara baru yang secara geografis terletak di Afrika bagian Timur Laut. Sudan Selatan secara resmi menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011 setelah hasil Referendum yang diselenggarakan pada bulan Januari 2011 memutuskan wilayah ini untuk berpisah dari Republik Sudan.  

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan Sudan Selatan berpisah dari Republik Sudan, yaitu kesenjangan pembangunan antara daerah Utara, dan Selatan, dan perbedaan sosial juga etnis dan agama antara daerah Utara dan Selatan. Hal ini diperburuk oleh dominasi pemerintah oleh suku Arab yang berasal dari daerah Utara ,sehingga mengakibatkan dua kali perang saudara yang kemudian berakhir kepada berpisahnya Sudan Selatan untuk menjadi suatu negara merdeka. 

Sebelum Sudan Selatan merdeka, masyarakat Sudan bagian selatan merasa pemerintah Sudan hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Sudan bagian utara walaupun ladang minyak kebanyakan berada di selatan sehingga pada saat Sudan Selatan merdeka, mereka merasa terlepas dari “penjajah”. Pada saat awal kemerdekaan Sudan Selatan, produksi minyak Sudan Selatan sempat terhenti karena belum adanya kesepakatan biaya pipa minyak. Sudan tidak menyukai kemerdekaan Sudan Selatan karena ⅔ kilang minyak milik Sudan menjadi berada di wilayah Sudan Selatan. Untuk menutupi pendapatan Sudan yang berkurang disektor minyak, Sudan meminta biaya lebih dari US$ 32 per barel yang termasuk biaya transit, transportasi, proses dan penggunaan Pelabuhan (Cahyanti, 2017). 

Kelahiran negara baru Sudan Selatan sesungguhnya masih menyisakan sejumlah permasalahan hukum. Pertama, berkaitan dengan fakta apakah Sudan Selatan telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai sebuah negara merdeka. Masalah kedua berhubungan dengan penyelesaian hukum terhadap terjadinya pelanggaran hukum internasional yang mendahului terbentuknya Sudan Selatan sebagai negara merdeka baru (Dharmapati et al., 2015).  

Republik Sudan Selatan dinyatakan sebagai negara berdaulat. Namun, proses membangun  identitas nasional yang kohesif dan negara baru belum terwujud di Sudan Selatan karena masih adanya persaingan faktor sosial dan budaya, tingkat buta huruf yang tinggi di antara penduduk, dan kurangnya pemimpin politik yang terlatih. Sejak kemerdekaannya, Sudan Selatan menganut aturan etnis, didukung oleh militer, sehingga melemahkan penegakan hukum dan ketertiban, serta perdamaian dan keamanan.  

Hal ini telah memperlambat terciptanya dan berkembangnya lembaga negara yang kuat dan kredibilitas di negara tersebut. Sistem pemerintahan militer di Sudan Selatan telah merusak konsep masyarakat sipil, demokrasi multipartai, dan kebebasan berbicara dan bergerak karena kurangnya ketentuan konstitusional permanen yang melindungi nilai-nilai ini.  

Meskipun demikian, ketegangan etnis seperti yang terjadi di banyak negara Afrika seperti Somalia, Rwanda, Kongo, dll, telah menjadi tantangan utama yang mempengaruhi laju perdamaian dan pembangunan di Sudan Selatan. Hal ini karena komunitas dan kelompok social mengidentifikasikan diri dengan suku, budaya, desa, dan daerah sebagai mekanisme perlawanan dan pelestarian identitas etnis (Kon, 2015). 

Di bidang Pendidikan setelah Sudan Selatan merdeka, didapati kurangnya infrastruktur pendidikan, fasilitas pendidikan dasar yang masih belum diakses oleh semua terus memacu pemerintah Sudan Selatan untuk membentuk pendidikan yang lebih baik. Pada tahun 2012 pemerintah Sudan Selatan mengeluarkan peraturan mengenai Pendidikan yang menjelaskan bahwa pendidikan harus bebas dan dapat diakses oleh semua warga negara Sudan Selatan tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku, ras, agama, dan kesehatan/cacat. Hasilnya pada tahun 2013 sekitar 41,5 persen anak-anak Sudan Selatan sudah mulai menikmati fasilitas pendidikan. 

Sudan Selatan sebagai negara yang baru saja merdeka belum mampu berdiri sendiri untuk memperbaiki kondisi penduduknya dan masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak termasuk badan Internasional untuk memulihkan kondisi pascapanen perang sipil yang menewaskan ribuan korban jiwa. Organisasi PBB yang bertugas membantu pemulihan di Sudan Selatan adalah DDR. Bantuan yang diberikan oleh DDR bertujuan untuk membantu pemerintah Sudan Selatan dalam mengatasi buruknya tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan yang masih kurang, lapangan pekerjaan yang belum mampu menjangkau seluruh penduduk Sudan Selatan, hingga perbaikan nasib bagi perempuan dan anak-anak di Sudan Selatan (Pratama, 2016). 

Di Sudan Selatan pun masih terdapat perang antar suku sehingga bantuan dari PBB pun tidak dapat mengimbangi kerusakan materi akibat perang ini sehingga menyebabkan produksi minyak di Sudan Selatan melemah, sedangkan penghasilan terbesar Sudan Selatan berasal dari minyak lalu saat hal ini terjadi , Sudan Selatan mengalami kerugian yang sangat besar karena dari sektor lain tidak bisa mengimbangi keuntungan dari minyak tersebut. 

Masyarakat Sudan Selatan pun tidak bisa menjalankan aktivitas biasanya karena perang suku tersebut, yang berakibat pada roda perekonomian Sudan Selatan terhambat sehingga terjadinya penjarahan di gudang penyimpanan makanan dan masyarakatnya pun terpaksa mencuri agar tetap dapat menjalankan hidupnya, juga harga pangan pun ikut melonjak. 

Di lain sisi pun terdapat banyak penyakit yang tersebar di Sudan Selatan seperti Kolera, TBC,  HIV/ Aids sehingga gizi buruk. Akses kesehatan yang ingin masuk ke Sudan Selatan pun sulit mengingat negara ini sedang bergejolak karena terdapat perang suku yang akhirnya menyebabkan kematian pada anak-anak yang terdampak gizi buruk dan mayoritas kematian karena HIV / Aids karena maraknya kejahatan seksual yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oposisi. 

Hingga saat ini pun, nasib perempuan di Sudan Selatan masih terpaku dengan tradisi dengan tugas wanita hanya di rumah dan tidak mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki, juga masih banyak orang tua yang menikahkan anak perempuannya dengan menukarkan dari sejumlah mahar yang diberikan pihak laki-laki, sehingga angka pernikahan dini di Sudan Selatan sangat tinggi, hal ini juga menentukan banyaknya angka kekerasan dan kemiskinan di Sudan Selatan, juga masih banyaknya pemerkosaan yang mengakibatkan banyak nyawa perempuan terbunuh saat melakukan aborsi karena malu jika melaporkan bahwa dirinya merupakan korban pemerkosaan. 

Referensi 

Cahyanti, P. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan. Journal of International Relations, 3(4), 90. https://media.neliti.com/media/publications/217539-analisis-konflik-sudan-dan-sudan-selatan.pdf 

Dharmapati, S.P., Palguna, I.D.G., & Arsika, I.M.B. (2015). Keabsahan Sudan Selatan Sebagai Negara Merdeka Baru Dalam Perspektif Hukum Internasional. Journal Ilmu Hukum, 3(3), 2. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15283 

Kon, M. (2015). Institutional Development, Governance, and Ethnic Politics in South Sudan. J Glob Econ, 3(2), 147. https://www.hilarispublisher.com/open-access// 

Pratama, D.C. (2016). Sudan Selatan Pasca Merdeka (2011-2014). [Doctoral thesis, Universitas Negeri Yogyakarta]. UNY ePrints. http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/30847 

Author:

18 thoughts on “Bagaimana Keadaan Sudan Selatan Setelah Merdeka?

  1. Pingback:dumps store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *