ASEAN dan Sengketa Laut China Selatan

Laut China Selatan (LCS) adalah perairan yang mencakup wilayah beberapa negara di Asia Tenggara. Wilayah perairan ini memiliki peran yang penting bagi beberapa negara untuk kelangsungan jalannya ekonomi. Inti permasalahan yang sedang terjadi di wilayah maritim ini karena adanya tumpang tindihnya klaim yang melibatkan China, Taiwan dan beberapa negara anggota ASEAN yaitu: Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam serta Malaysia (Pudjiastuti & Prayoga, 2015). Ada tiga faktor utama yang membuat negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan ini saling memperebutkan dan mengklaim wilayah maritim ini. Pertama, wilayah perairan dan gugus-gugus kepulauan yang di Laut China Selatan mengandung kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lain yang sangat banyak. Kedua, wilayah perairan Laut China Selatan adalah wilayah perairan jalur melintasnya kegiatan kapal-kapal internasional dan menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan Ekonomi di benua Asia, membuat negara-negara besar seperti China dan negara-negara di kawasan Laut China Selatan, bahkan Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol atas wilayah perairan ini karena dinilai sangat strategis dan akan membawa manfaat besar bagi ekonomi negara (Junef, 2018).

Dalam konflik Laut China Selatan. Selain ketegangan yang terjadi karena tumpang tindihnya klaim atas wilayah tersebut, muncul adanya kabar yang tidak menyenangkan terkait dengan hubungan antara Filipina dan Vietnam dengan China (Sudira, 2014). Filipina memberikan beberapa laporan tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh China karena kapal-kapalnya melewati perairan yang sedang disengketakan. Sementara itu Vietnam sudah melakukan empat kali pertemuan dengan China pada awal tahun 2011 dalam rangka membicarakan sengketa Laut China Selatan. Namun dengan tindakan China yang meningkatkan kegiatannya di wilayah perairan Vietnam hanya membuat pertemuan-pertemuan bilateral yang telah dilakukan menjadi sia-sia. Kegiatan seperti penangkapan ikan, pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam akhirnya memperburuk suasana konflik ini (Sudira, 2014).

Permasalahan Laut China Selatan ini sangat berkaitan erat dengan negara-negara anggota ASEAN. Hal ini mengakibatkan ASEAN dituntut untuk menyatakan sikap dalam persoalan sengketa tersebut. Adapun beberapa kepentingan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Pertama, ASEAN mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas hubungan dari negara-negara anggotanya. Kedua, wilayah Laut China Selatan yang strategis menjadikan ASEAN harus selalu lebih waspada tentang potensi konflik di kawasannya, karena dapat memengaruhi perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN. Ketiga, permasalahan Laut China Selatan menjadi pembuktian apakah ASEAN merupakan organisasi regional yang kompak atau tidak (Darmawan & Kuncoro, 2019).

Upaya ASEAN dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan adalah dilakukan dengan cara perundingan damai dan dengan berdasarkan peraturan hukum internasional. Beberapa upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan yaitu: (1) Tahun 2011 ASEAN menerapkan Code of Conduct dan Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South Tiongkok Sea; (2) Negara anggota ASEAN mengoptimalkan peran ASEAN Regional Forum dan ASEAN Political Security Community dalam penyelesaian konflik keamanan terkait laut China Selatan; (3) Negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan (Harahap, 2016). Namun dalam upaya ASEAN untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan memberi dampak perpecahan di antara negara-negara anggota ASEAN, contohnya Kamboja menolak gagasan bahwa ASEAN harus ikut serta dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Menurut pemerintah Kamboja, permasalahan tersebut cukup diselesaikan secara bilateral dan tidak perlu adanya suatu deklarasi bersama seluruh anggota ASEAN untuk penyelesaian konflik tersebut (Harahap, 2016).

Referensi

Darmawan, A. B., & Kuncoro, H. R. (2019). Penggunaan ASEAN Way Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan?. Andalas Journal of International Studies, 8(1), 43-61. https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019

Harahap, A. B. (2016). Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Laut China Selatan Tahun 2010-2015. Jom Fisip, 3(2), 1-15. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11278/0

Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 219-240. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219

Pudjiastuti, T. N., & Prayoga, P. (2015). ASEAN Dan Isu Laut China Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur. Jurnal Penelitian Politik, 12(1), 99-115. https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.532

Sudira, I. N. (2014). Konflik Laut Cina Selatan Dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika Dan Eropa. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 10(2), 143-161. https://doi.org/10.26593/jihi.v10i2.1313.%25p

Author: Merry

35 thoughts on “ASEAN dan Sengketa Laut China Selatan

  1. Pingback:kardinal stick
  2. Pingback:dotnek.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *