ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Espescially Women and Children (ACTIP) Sebagai Solusi Isu Perdagangan Manusia

Isu perdagangan manusia atau human trafficking telah menjadi isu yang menarik perhatian dunia internasional. Hal ini karena isu ini tidak hanya menyangkut mengenai tindakan kriminal, melainkan juga terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara khusus mebentuk unit kerja khusus yang dinamakan sebagai United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang juga menangani isu perdagangan manusia serta penyelundupan imigran gelap. PBB mendefinisikan perdagangan manusia sebagai suatu bentuk kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau meneriman tenaga kerja dengan ancaman, serta dengan kekerasan dan bentuk pemaksaan lainnya. Dalam hal ini, bentuk pemaksaan yang terjadi antara lain adalah dengan melakukan penculikan, penipuan, membujuk korban, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang serta dengan memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan serta menerima pembayaran atau imbalan atas persetujuan dari orangtua atau wali atas diri korban dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban. Dalam praktiknya, perdagangan manusia banyak melibatkan perempuan dan anak-anak untuk kepentingan eksploitasi seksual, perdagangan organ manusia, perdagangan bayi, serta bentuk eksploitasi lainnya (Winarno, 2011).

Sebagai negara yang rentan mengalami perdagangan manusia, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah serta menangani isu perdagangan manusia. Dalam mengatasi isu perdagangan manusia, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menyadari bahwa isu perdagangan manusia merupakan isu yang bersifat multidimensi, di mana isu ini tidak hanya melibatkan aspek manusia, melainkan juga ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian menyebabkan proses penanggulangan isu ini membutuhkan waktu yang lama karena dibutuhkan adanya koordinasi serta kerjasama baik di tingkat nasional maupun regional.

Komitmen Indonesia dalam menangani isu ini telihat dengan Indonesia yang meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Espescially Women and Children (ACTIP) yang tertulis dalam UU No. 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan ACTIP yang memperkuat serta melengkapi implementasi UU No. 21 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pemberantasan perdagangan manusia. Penandatanganan ACTIP ini merupakan salah satu bentuk implementasi konsep 4P yang mencakup Protection, Prevention, Prosecution, dan Partnership melalui kerja sama yang dilakukan antara negara anggota ASEAN yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia yang terjadi khususnya di Indonesia serta melindungi dan memberikan bantuan terhadap korban perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak. Dalam Pasal 1 ACTIP disebutkan bahwa negara anggota yang telah menyepakati bahwa setiap tindakan yang telah ditetapkan di dalam konvensi ini wajib ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip non diskriminasi internasional dan regional (Pangastuti dkk., 2019).

Sebelum ditandatanganinya ACTIP, ASEAN sudah berkomitmen untuk memberantas kejahatan transnasional khususnya pada penjualan, peredaran gelap, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan semakin meningkat pasca tindakan kejahatan transnasional semakin berkembang sehingga ASEAN merasa bahwa diperlukannya pengembangan kerangka hukum yang strategis yang mampu mencegah, menekan, dan menetralkan kejahatan transnasional yang terjadi, serta memperluas kerjasama dan koordinasi dalam penegakan hukum yang tidak hanya terbatas pada penyidikan, penuntutan, bantuan hukum timbal balik, pembagian intelijen, dan ekstradisi. Komitmen ASEAN dalam memberantas atau memerangi kejahatan transnasional terlihat dalam berbagai instrumen hukum lainnya, seperti pembentukan Plan of Action to Combat Transnational Crime pada tahun 1997 yang disepakati untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama ASEAN dalam memberantas Transnational Organized Crime (TOC), setelah itu dibentuk juga Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), serta ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC), serta ASEAN Plan of Action in Combating  Transnational Crime (Solim, 2019).

Referensi

Pangastuti, N. W., Anzward, B., & Aprina, E. (2019). Hambatan Indonesia Dalam Memberantas Perdagangan Orang Untuk Mewujudkan Komitmen Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children. Jurnal Lex Suprema, 1(2) ,1-20.  https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/85/pdf

Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in  Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 167-186. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1680

Winarno, B. (2011). Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking). Dalam B. Winarno, Isu-Isu Global Kontemporer (eds. 1, 301-314). CAPS.

Author: Anyelir Sacharissa

International Relation Student

4 thoughts on “ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Espescially Women and Children (ACTIP) Sebagai Solusi Isu Perdagangan Manusia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *