Pengaruh Partai dalam Keluarnya Inggris dari Keanggotaan Uni Eropa

Spektrum politik merupakan konsep untuk mengklasifikasikan posisi atau ideologi politik seseorang. Spektrum politik memiliki 3 manfaat yaitu untuk membantu mengenali penyimpangan, membantu merefleksikan penyimpangan dari diri sendiri dan dapat membantu memahami mengapa kebijakan atau undang-undang dibuat. Spektrum politik sebagai skala dengan dua ujung yang berlawanan yaitu kiri dan kanan. Ideologi kiri adalah mereka yang berjuang untuk mencapai masyarakat yang setara dan percaya bahwa pemerintah harus memainkan peran dalam kehidupan masyarakat untuk mencapainya. Sedangkan mereka yang berada di kanan adalah mereka yang percaya bahwa ketimpangan sosial pada tingkat tertentu tidak dapat dihindari dan pemerintah harus membatasi perannya dalam kehidupan masyarakat (“Understanding the political spectrum”, 2020).

Dalam kasus Eropa Barat, sistem kepartaian yang dipengaruhi oleh proses – proses seperti fragmentasi politik dan pertumbuhan kelompok kepentingan kecil, pergeseran ke arah ‘kanan’, preferensi pemilihan, reorientasi kiri, dan yang terakhir adalah meluasnya politisasi calon pemilih dari partai kiri (Baldacchino,1989). Kita ambil contoh kasus Britain Exit atau Brexit. Wacana Brexit bermula setelah kaum anti Uni Eropa di Inggris mengusulkan referendum agar rakyat Inggris dapat memilih apakah ingin tetap bertahan atau meninggalkan Uni Eropa. Menurut Saviar (2017) ada tiga alasan yang menyebabkan munculnya wacana Brexit, yang  pertama adalah sikap kritis Inggris terhadap aturan atau perjanjian yang dibuat Uni Eropa terkait permasalahan Inggris untuk menjaga independensi penerapan aturan dalam negeri, selain itu kebijakan Uni Eropa juga dirasa mengikis kedaulatan Inggris dalam urusan kebijakan luar negeri. Alasan kedua yaitu adalah timbulnya beban ekonomi dan sosial yang ditanggung Inggris sebagai negara UE. Seperti yang diketahui bahwa Inggris merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar ke enam di dunia, terutama dalam hal bisnis (“Jalan Panjang Inggris ‘Angkat Kaki’ dari Uni Eropa”,2020).

Ekonomi Inggris mengalami penurunan dan meningkatnya nilai pengangguran yang disebabkan krisis ekonomi di kawasan integrasi Eropa tahun 2008 sampai 2009 Di mana pada tahun 2009  terjadi 5,2 persen lebih rendah dari pada tahun 2007 (King, 2014). Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya termasuk Inggris nyatanya pada saat itu tidak mampu menyelesaikan krisis ekonomi sehingga Gross Domestic Product (GDP) dari beberapa negara-negara anggotanya termasuk Inggris. Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi pada saat itu juga mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan meningkatnya pengangguran. Alasan ketiga adalah mengenai krisis migran yang terjadi di Eropa memiliki dampak pada peningkatan beban ekonomi maupun sosial bagi negara anggota yang di mana harus mengikuti salah satu kebijakan The Four Free Movement. Berbagai kelompok migran yang datang ke Inggris baik yang berasal dari sesama anggota Uni Eropa maupun yang berasal bukan dari negara Uni Eropa sangat berpengaruh terhadap beban ekonomi yang mesti ditanggung Inggris. Dampak jangka pendek bagi perekonomian adalah meningkatnya beban pengeluaran negara dalam menyediakan layanan publik kepada pencari suaka. Selain itu tentu saja berpotensi dalam meningkatkan pengangguran dan meningkatnya pengeluaran negara dalam memberikan bantuan bagi para pengungsi untuk dapat terjun langsung dalam masyarakat baik dari segi bahasa maupun kemampuan.

Selain itu faktor partai politik yang berkuasa juga mempengaruhi pola perilaku Inggris di dalam UE. Dinamika yang terjadi dalam keikutsertaan Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa tidaklah mudah dan mengalami pasang surut. Pandangan politik Inggris terhadap Uni Eropa selalu berubah-ubah tergantung pada pandangan politik Perdana Menterinya. Menurut Kultsum dan Wiyanarti (2018) Inggris bersikap skeptis terhadap Uni Eropa diawali oleh  kepemimpinan Harold Wilson (Partai Buruh), kemudian M. Thatcher (konservatif). Selanjutnya Tony Blair (Partai Buruh) bersikap mendukung Uni Eropa ketika lawannya bersikap skeptis. Hal ini kemudian membuat isu Brexit sebagai bahan untuk kampanye tiap partai (Kultsum dan Wiyanarti, 2018).

Hal ini merupakan salah satu akibat dari dinamika politik dalam negeri Inggris itu sendiri yang memberi peluang bagi kelompok penolak integrasi Inggris di dalam institusi Uni Eropa. Menurut Charles Beard dalam Perwita (2007) mengatakan bahwa urusan dalam negeri dan hubungan luar negeri berhubungan erat yang di mana keduanya hanyalah aspek-aspek yang berbeda dari hal yang sama. Menurutnya bahwa perubahan rezim pemerintahan yang demokratis akan mendorong terjadinya restrukturisasi politik luar negeri yang lebih positif. Hal ini sehubungan dengan keadaan politik domestik yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Persaingan partai politik di Inggris membuat masyarakat mengutarakan pendapatnya mengenai Brexit. Kubu pro terhadap referendum dinamakan vote leave  yang digagas oleh berbagai partai yang ada di Inggris yang dapat  dikatakan memiliki power di pemerintahan Inggris dan  vote remain yang diusung lawannya. Salah satu partai yang menginginkan Brexit adalah partai konservatif Britania Raya yang menuntut kebebasan dari Uni Eropa. Selain partai konservatif, sebagian dari partai buruh. Perdebatan antara vote leave dan vote remain ini dilakukan untuk memberikan pengaruh terhadap suara masyarakat (Febrian et al., 2018).

Sesuai dengan hasil akhir referendum, kubu vote leave memenangkan suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 51,9 persen sedangkan sisanya, kubu yang tetap bertahan di Uni Eropa sebanyak 48,1 persen (Ismail, 2016). Inggris Raya secara de jure telah keluar dari keanggotaan Uni Eropa pada masa kepemimpinan Perdana Menteri David Cameroon. Beriringan dengan hasil referendum tersebut, David Cameron mengundurkan diri dan digantikan oleh Theresa May. Theresa May kemudian menandatangani Article 50 Lisbon Treaty. Dengan penandatanganan Article 50 Lisbon Treaty tersebut maka Brexit secara proses akan berlangsung selama 2 tahun dan secara hukum akan berlaku pada Maret 2019 (Febrian et al., 2018).  Namun tak berselang lama, pada 2019 Theresa May resmi mengundurkan diri sebagai pimpinan partai konservatif dan juga Perdana Mentri Inggris karena dirasa gagal mewujudkan BREXIT (“Theresa May Hari Ini Resmi Mengundurkan Diri”, 2019). Kursi kekuasaan kemudian diambil oleh Boris Johnson yang sampai penulisan artikel baru saja memberi kabar mengenai draft kesepakatan perdagangan pasca BREXIT yang akan resmi terlaksana pada awal tahun 2021 (“Inggris-Uni Eropa Rilis Kesepakatan Perdagangan Usai Brexit”, 2020).

Referensi

Wiyanarti, E., & Kultsum, F.  F. (2018). Dinamika Inggris dan Uni Eropa: Intergrasi Hingga Brexit. Factum, 7(2). 163-174. https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/view/15603

Baldacchino,G. (1989). The Dynamics of Political Restructuring in Western Europe and Malta. Hypen, 6(2). 100-116. https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/25188/1/The%20dynamics%20of%20political%20restructuring%20in%20western%20eruope%20and%20Malta.pdf

Saviar. (2017). Mengapa Brexit? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Dari Keanggotaa Uni Eropa.  Analisis Hubungan Internasional 6 (2). 258-271. http://repository.unair.ac.id/67835/1/Fis.HI.39.17%20.%20Sav.m%20-%20JURNAL.pdf

Perwita, A, A, B. (2007). Agenda dan Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif: Sebuah Refleksi Teoritis. Global 9 (1). 65-74. http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/259

Febrian ,K.C., Oktarian,F.W., Agus,R.R., &Pertiwi,R. N. W. (2018). Pegaruh Interest Grup Terhadap Kebijakan Britania Raya Terkait Brexit. Global & Policy 6(1).  19-34. https://core.ac.uk/download/pdf/324103265.pdf

Memahami spektrum politik. (2020, 8 Oktober). Unifrog. https://www.unifrog. org/know-how/understanding-the-political-spectrum

Jalan Panjang Inggris ‘Angkat Kaki’ dari Uni Eropa. (2020, 2 Januari). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200131200704-134-470612/jalan-panjang-Inggris-angkat-kaki-dari-uni-eropa

Inggris-Uni Eropa Rilis Kesepakatan Perdagangan Usai Brexit. (2020, 27 Desember). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201227030401-92-586577/Inggris-uni-eropa-rilis-kesepakatan-perdagangan-usai-Brexit

King, L. (2014, 30 Juni). Ekonomi Inggris menyusut kurang dari yang diperkirakan pada resesi 2008-09 – ONS. Reuters. https://cn.reuters.com/article/instant-article/idUKKBN0F51FR20140630

Ismail, R. (2016, 24 Juni). Hasil Final Brexit: Selamat Tinggal, Uni Eropa !. Detikcom. https://news.detik.com/internasional/d-3241309/hasil-finalBrexit-selamat-tinggal-uni-eropa

Author:

29 thoughts on “Pengaruh Partai dalam Keluarnya Inggris dari Keanggotaan Uni Eropa

  1. Very interesting topic and informative article. Thank you for sharing and augment our knowledge Ekaa. Keep up the good work, stay healthy, safe, and sane. God bless you

  2. Memang partai sangat berpengaruh dalam kebijakan sebuah negara baik kebijakan dalam atau luar negerinya… seharusnya partai di Indonesia juga bisa melakukan sikap serupa dalam mengambil atau mendorong pemerintah dalam kebijakan politik demi masyarakat jg negara, jangan hanya membuat kebijakan untuk pribadi dan elit2 parpol saja….

  3. Pingback:browse this site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *