Dinamika Politik Kawasan Eropa Barat Pasca Fenomena Brexit

Beradanya Inggris di Uni Eropa (UE), membawa keuntungan bagi Britania Raya, seperti kemudahan akses hak impor dan ekspor, serta berkurangnya hambatan tarif dalam sistem perdagangan Eropa, terutama kawasan barat. Seiring dengan keanggotan Inggris yang memperlihatkan perbedaan kentara dengan negara anggota Uni Eropa yang lain, maka ini memicu evaluasi dan opini publik terkait nasib Inggris di Uni Eropa (Darmayadi 2018). Kemampuan ekonomi negara-negara anggota juga sangat berbeda, sehingga menimbulkan tumpang tindih manfaat. Ini mendorong Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa, yang kemudian disebut Brexit. Fenomena ini didorong oleh opini publik dan indikator referendum pada 23 Juni 2016. Brexit yang merupakan dari gabungan kata British dan Exit, di mana yang di maksud dalam Brexit adalah kebijakan pengunduran diri Inggris dari UE.

Seluruh media dunia fokus pada referendum yang diadakan untuk masyarakat Inggris tentang keanggotaannya di Uni Eropa pada pertengahan 2016. Sejak awal pembentukan Uni Eropa (UE), Inggris tidak tertarik untuk bergabung dan menolak untuk bergabung dengan UE. Namun, di tahun 1960an Inggris mulai merubah perpektifnya, Inggris menyadari bahwa penting untuk menjalani kerja sama dengan negra-negara tetangganya. Masyarakat Inggris terbagi menjadi dua kelompok, dan beberapa kelompok percaya bahwa Inggris perlu menghentikan kerja sama dengan UE. Dalam partai politik Inggris golongan ini diwakili oleh partai konservatif yang tokoh pentingnya yakni Boris Johnson (Kultsum & Wiyanarti, 2018). Boris Jhonson merupakan tokoh yang mendukung keluarnya Inggris dari UE. Sedangkan kelompok yang ingin Inggris tetap bertahan di UE adalah dari partai buruh, yang memiliki tokoh pentingnya yaitu Jeremy Corbyn.  Sejak partai pertama muncul, referendum diprakarsai oleh partai anti-Uni Eropa, yaitu United Kingdom Independence Party (UKIP). Partai Konservatif memenangkan mayoritas dalam pemilihan Mei 2015, dan Perdana Menteri David Cameroon telah mengadakan beberapa negosiasi. Sebelum keputusan akhir untuk mengadakan referendum sebelum akhir 2017, UE berada di bawah tekanan, dan mayoritas dari mereka terus berasal dari politisi UKIP.

Referendum sendiri merupakan proses melakukan survei opini publik (voting) yang bertujuan untuk mengambil keputusan, terutama keputusan politik yang mempengaruhi seluruh negara. Oleh karena itu, jadilah hasil referendum sebagai bahan pertimbangan keputusan suatu negara selanjutnya. Menurut data dari Electoral Commission of EU Referendum, sebanyak 48,1% (16,141,241) suara menjawab “tetap di Uni Eropa” untuk tetap menginginkan Inggris di Uni Eropa sedangkan 51,9% (17,410,742) menjawab “keluar dari Uni Eropa” untuk mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa (Darmayadi, 2018). Terdapat pro dan kontra terhadap referendum ini. Sehingga proses pengunduran diri atau Brexit ini pun melalui proses yang panjang.

Pada bulan Maret 2017, pemerintahan Inggris mulai melakukan proses pengunduran diri dari UE, dengan menggunakan Article 50, yaitu sebuah pasal dalam perjanjian Uni Eropa yang mengatur proses keluarnya suatu negara dari EU (Sumbayak, 2020).  Faktanya, Inggris sendiri dianggap sebagai anggota Uni Eropa yang sangat penting, terlihat dari peran penting Inggris dalam banyak urusan, terutama dalam perundang-undangan. Di tahun 2018 terjadi negosiasi yang alot antara UE dan Inggris. Didorong oleh nasionalisme masing-masing, kedua belah pihak seringkali berharap untuk memperbaiki kepentingan masing-masing, yang seringkali membuat negosiasi menjadi sulit. Irlandia menjadi masalah di tahun 2018. Irlandia adalah negara tetangga Inggris. Ketika Inggris keluar dari UE, perbatasan antara Inggris dan Irlandia perlu dipertahankan lagi. Kedua negara tidak menyukai masalah ini, tetapi masalah ini perlu ditentukan dalam perjanjian ini. Sebelum mengundurkan diri dari UE, banyak warga Irlandia yang tinggal di Irlandia bekerja di Inggris, begitu pula sebaliknya. Pemeriksaan paspor harian bagi para pekerja ini adalah tugas yang sulit.

Pada 31 Januari 2020 Inggris akan resmi meninggalkan UE. Dari segi perundingan, masih banyak hal yang harus disepakati, namun melalui pemungutan suara di Parlemen Uni Eropa pada 29 Januari, masyarakat sepakat bahwa akan ada masa transisi, dan semua peraturan lama akan tetap berlaku selama perundingan berlanjut, dan diperkirakan hal ini akan terjadi. Masa transisi akan berlangsung hingga 31 Desember 2020. Sebelumnya, pada 23 Januari, Parlemen Inggris yang kini dikendalikan oleh pendukung pemerintah dan Boris Johnson menyetujui perjanjian pengunduran diri.

Insiden Brexit berdampak signifikan terhadap dunia, terutama Uni Eropa dan Inggris. Dengan pengecualian Inggris Raya, negara-negara Eropa Barat terlalu kecil dalam ekonomi global untuk mencapai tujuan otonomi atau stabilitas makroekonomi dan keuangan. Setiap negara harus mentransfer kebijakan moneternya ke Bank Sentral Eropa dan mematuhi kerangka peraturan. Dalam periode kontemporer ini, Brexit sangat berpengaruh sekali pada kredibilitas masa depan Uni Eropa dan kerjasama kawasan Eropa barat, antara lain (Darmayadi 2018):

  • Terdapat sebuah blok yang secara politis lebih kohesif dalam pengambilan keputusan, sehingga daya distribusi kekuasaannya tidak merata
  • Aspek neoliberal menjadi kurang fungsi dan kurang terbuka terhadap globalisasi
  • Secara Ideologis, Brexit menempati ruang sempit dengan tidak melihat aspek substansial dari perdagangan, dengan tidak mengelaborasikan pentingnya aspek FDI didalamnya.
  • Dibatasi oleh dukungan publik yang stabil namun pada tingkat yang lebih rendah
  • Ketidakstabilan politik jangka menengah, sehingga menghalangi inisiatif politik Uni Eropa.

Pengaruh politik terasa di luar Westminster. Ketika UE mendapatkan kembali kapasitasnya, ada banyak perdebatan tentang bagaimana mentransfer lembaga desentralisasi di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Sekalipun Partai Nasional Skotlandia tidak dapat memulihkan konsep kemerdekaan Skotlandia, kemungkinan pergeseran keseimbangan seperti itu akan semakin dipertanyakan di tahun-tahun mendatang karena ketidakmampuan untuk memperoleh dana UE dan menegaskan kembali dominasi London. Lebih parahnya lagi, dampak Brexit di perbatasan antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia telah menyisakan persoalan yang sangat sulit bagi kelanjutan Perjanjian Jumat Agung, yang mengatur hubungan masyarakat, yang menjadi dasar dari pola pasca-isu: Nyatanya, tidak mungkin kembali ke kekerasan. Jika situasinya lebih sulit dari sebelumnya.

Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa dinilai sangat serius dan berbahaya. Padahal Inggris adalah aset yang kuat dan sangat penting bagi Uni Eropa. Penarikan Inggris dari Uni Eropa juga akan berdampak negatif atau berdampak pada keanggotaan negara-negara Eropa lainnya dan prospek kerja sama Eropa Barat dalam tatanan dunia. Selain itu, dari perspektif penurunan produk nasional bruto dan kurangnya investasi asing langsung, Uni Eropa Perubahan kredibilitas tampaknya menurun atau bahkan memburuk. Proses perdagangan internasional setelah Brexit.

Referensi

Darmayadi, A. (2018). Transformasi Uni Eropa: Prospek Kerjasama Kawasan Pasca Brexit. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, 8(1), 1-12. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/884/669

Kultsum, F. F., & Wiyanarti, E. (2018). Dinamika Inggris dan Uni Eropa: Intehrasi Hingga Brexit. FACTUM, 7(2), 163-174. https://ejournal.upi.edu/index.php/factum/article/download/15603/8738

Sumbayak, D. (2020, 1 Februari). Brexit: Inggris Resmi Keluar Uni Eropa, Masalah Selanjutnya?. Vibiznews.com. https://www.vibiznews.com/2020/02/01/brexit-inggris-resmi-keluar-uni-eropa-masalah-selanjutnya/

Author: Syifa Fahira

37 thoughts on “Dinamika Politik Kawasan Eropa Barat Pasca Fenomena Brexit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *