Lunturnya Hubungan Ekonomi Korea Selatan dan Jepang

Jepang dan Korea Selatan telah lama didefinisikan sebagai “tetangga dekat tapi jauh”. Kedua negara secara geografis serupa, tetapi pendudukan Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945 meninggalkan luka yang dalam pada hubungan antara kedua negara dan tetap menjadi topik yang menyakitkan bagi kebanyakan orang Korea. Setelah perang, hubungan ekonomi antara Korea dan Jepang dibangun kembali pada tahun 1965 melalui normalisasi diplomasi kedua negara. Pada saat itu, Korea tertinggal jauh dari Jepang dalam hal pembangunan ekonomi, dan GDP perkapita-nya adalah $ 100, yang mana hanya sepersepuluh dari Jepang (Kim, 2017). Meskipun keputusan Korea Selatan untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Jepang masih kontroversial, hal itu dapat dianggap sebagai langkah yang tak terhindarkan untuk membangun kembali negara yang telah melalui era kekacauan politik berskala besar dan benar-benar hancur akibat perang. Ini terutama karena normalisasi dengan Jepang melibatkan bantuan keuangan atas nama kompensasi untuk pemerintahan kolonial Jepang di Korea. Presiden Korea Selatan Park mulai menerapkan reformasi ekonomi yang serius pada awal 1960-an, termasuk menyatukan nilai tukar dan deregulasi nilai tukar. Kebijakan liberalisasi impor juga telah diadopsi. Dalam konteks ini, bisnis Jepang mulai melobi kuat untuk normalisasi dengan harapan mereka akan mampu bersaing secara efektif di pasar Korea (James, 2001). Periode reformasi pasar di Korea Selatan sesuai dengan periode kenaikan Jepang ke OECD (James, 2001).

Ketika hubungan dinormalisasi, hal itu berdampak positif pada Korea Selatan, dan Jepang memberikan bantuan keuangan dalam bentuk kompensasi untuk pendudukan Jepang di Jepang. Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara Korea Selatan dan Jepang, subordinasi ekonomi Korea Selatan ke Jepang semakin diperkuat. Namun, hubungan ekonomi antara keduanya lebih terlihat jelas di Korea Selatan, yang bergantung pada impor dan teknologi Jepang. Tercatat pada tahun 1980 melalui Official Development Assistant (ODA) dari Jepang ke Korea Selatan berakhir, sebanyak 30% dari total impor berasal dari Jepang dan juga perusahaan-perusahaan Korea Selatan mengadopsi teknologi tingkat tinggi dan melakukan kerja sama atau mendirikan usaha bersama dengan Jepang (Kim, 2017). 

Pada tahun 1997, krisis mata uang di Asia menyebabkan pemerintah Korea Selatan mempercepat laju reformasi struktural dalam negeri, dan akhirnya perekonomian Korea Selatan mendunia. Hal ini berdampak pada maraknya perusahaan multinasional Korea. Dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang menjadi saling bergantung. Melalui rencana pembangunan ekonomi lima tahun kedua (1967-1971), pembangunan ekonomi Korea Selatan dipromosikan dilakukan oleh pemerintah Korea. Selain itu, normalisasi antara Korea Selatan dan Jepang pada tahun 1965 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Korea Selatan melalui Official Development Assistance (ODA) Jepang ke Korea Selatan, ekspansi perdagangan, dan Foreign Direct Investment (FDI) oleh perusahaan Jepang.

Korea Selatan memiliki surplus perdagangan di bidang bahan dan suku cadang, namun jika melihat dari kerja sama dengan Jepang, Korea Selatan justru mengalami defisit. Walaupun hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan Jepang bernilai defisit, tidak pernah menimbulkan friksi perdagangan atau perselisihan. Namun, ada sedikit keraguan bahwa ketimpangan ini menjadi salah satu penghambat dalam negosiasi Jepang-Korea Free Trade Area (JKFTA) serta FTA multilateral yang melibatkan Jepang sebagai calon anggota di dalamnya (Kim, 2017). 

Hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan Jepang tidak selalu tidak seimbang. Misalnya, dalam krisis mata uang Asia setelah 1997, pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural domestiknya dan membuat kemajuan dalam globalisasi ekonomi dengan menyelesaikan beberapa FTA pada saat yang bersamaan. Selain itu, pada 1999, pemerintah Korea juga mencabut larangan impor dari Jepang. Keputusan yang diambil oleh pemerintah Korea di bidang globalisasi ekonomi membuat perusahaan Korea berusaha keras untuk bersaing dengan perusahaan Jepang.

Di awal 1990-an, bubble economic muncul di Jepang, yang dikenal sebagai “Dua Dekade yang Hilang”, yang memungkinkan Tiongkok melambungkan ekonominya hingga setengah dari ekonomi AS dan melampaui Jerman pada 2007 dan Jepang di tahun 2010. Hal tersebut mengakibatkan bergesernya arus perdagangan Korea Selatan, yang awalnya dengan jepang justru pindah ke Tiongkok, hal ini berdampak terhadap hubungan Korea Selatan dengan Jepang hancur yang sudah terjalin 30 tahun. 

Hubungan Korea Selatan dan Jepang terus mengalami penurunan ditambah dengan terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok di tahun 2018. Hal ini menyebabkan pasar di Asia tidak dapat diduga, tidak hanya disebabkan oleh perang dagang antara AS Tiongkok juga diperkeruh dengan adanya konflik perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan tahun 2019. Hubungan negara dengan ekonomi terbesar kedua dan keempat di Asia itu memuncak. Korea Selatan akan dicabut dari daftar mitra dagang terpercaya oleh Jepang. Korea Selatan memberi kritik kepada Jepang mengenai kompensasi korban perang 1910-1945 yang menyebabkan muncul konflik perang dagang ini. Perusahaan asal Korea Selatan yang bergerak di bidang pembuatan layar OLED, televisi, dan semikonduktor akan kehilangan pasokan komponen dan material dari Jepang (“Hubungan Bilateral Jepang dan Korea Selatan Memanas”, 2019). Dua raksasa teknologi Korea Selatan Samsung Electronics dan SK Hynix terkena sanksi ekspor Jepang. Saham Samsung jatuh sebesar 2%, sedangkan SK Hynix 3% (“Hubungan Bilateral Jepang dan Korea Selatan Memanas”, 2019). 

Tidak mau kalah Korea Selatan juga menghapus Jepang dari daftar mitra dagangnya. Pemerintah Korsel juga sedang mengkaji untuk menghentikan pembagian informasi militer dengan Jepang, sebuah elemen kunci kerja sama keamanan antara dua negara (“Hubungan Bilateral Jepang dan Korea Selatan Memanas”, 2019). Dengan demikian ini konflik ini akan berimplikasi terhadap banyak hal seperti hubuangan kedua negara yang telah di bangun lama, kerjasama ekonomi serta merusak aliansi militer Korea Selatan dan Jepang. Korea Selatan sangat memikul banyak konsekuensi akibat dari konflik dengan Jepang, yang di mana ekonomi Korea Selatan yang bergantung terhadap ekspor elektronik merosot sangat signifikan, sehingga berdampak terhadap menurunnya penawaran dari Tiongkok. 

Dengan adanya konflik antara dua negara yang memiliki ekonomi tersbesar di Asia ini menarik perhatian Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa AS merupakan sekutu dari Jepang dan Korea Selatan. Dengan demikian AS berupaya untuk memberikan fasilitas dialog untuk kedua negara yang merupakan sahabatnya. AS juga menyarankan kepada Jepang dan Korea Selatan untuk mencari jalan keluar dari konflik tersebut.

Referensi

Hubungan Bilateral Jepang dan Korea Selatan Memanas. (2019, 4 Agustus). Sindo News. https://international.sindonews.com/berita/1426588/40/hubungan-bilateral-jepang-dan-korea-selatan-memanas?showpage=all

James, W., E. (2001, Januari). Trade Relations of Korea and Japan: Moving from Conflict to Cooperation? (East-West Center Working Papers, Economics Series, No. 11). https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/ECONwp011.pdf

Kim, G., P. (2017). Korea’s Economic Relations With Japan. Korea’s Economy, 31, 23-29. http://keia.org/sites/default/files/publications/kei_koreaseconomy_2016_170606.pdf

Author: Syifa Fahira

42 thoughts on “Lunturnya Hubungan Ekonomi Korea Selatan dan Jepang

  1. Pingback:track1,2 shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *