Tragedi Fukushima dan Reformasi Kebijakan Nuklir Jepang

Tahun 2011 merupakan tahun yang sangat berat bagi Jepang dimana pada tahun itu terdapat urgensi, urgensi yang dialami oleh pemerintahan Jepang yaitu urgensi dalam hal penyediaan listrik, ini terjadi pasca bencana alam yang melanda Jepang, yang mengakibatkan bocor nya reaktor nuklir Jepang yang berada diwilayah Fukushima, untuk mengatasi hal tersebut pemerintahan jepang merencanakan dan mempertimbangkan untuk memperbaiki dan mengolah kembali reaktor nuklir dan digunakan dengan rasio tenaga nuklir yang akan dibangkitkan dengan total pasokan di tahun 2030. Namun dalam pembuatan kebijakannya Jepang perlu melakukan reformasi dari sebelumnya yang hanya melayani kepentingan pribadi menuju kebijakan yang lebih transparan dan adil secara sosial, dan juga  perubahan tersebut berpusat pada penegakan keamanan energi, peningkatan ekonomi energi, dan perlindungan lingkungan.

Hal tersebut dilakukan guna menghindari kekurangan listrik dan mencegah kenaikan tarif energi yang signifikan dan Pemerintah pun menerbitkan Buku Putih tentang Kebijakan Energi, yang berisikan mengenai analisa kelemahan sistem energi domestik dan merefleksikan praktik-praktik yang relevan di luar Jepang seperti kebijakan energi terbarukan di Uni Eropa dan Amerika Serikat serta permintaan energi yang meningkat di China, India, dan Negara lain. 

Prinsip dasar kebijakan energi pun ditetapkan dengan pertimbangan keselamatan, efisiensi, dan lingkungan. Konsep yang dapat menjelaskan mengenai pemahaman tentang kebijakan energi nuklir Jepang adalah kebijakan pemerintah. Gagasan teoritis yang dapat diuraikan antara lain kebijakan pemerintah, tata kelola energi di Jepang, dan tata kelola risiko bencana. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi, menurut Samuels (1987), berdasarkan tiga alasan:  

(1) taktis (untuk mengontrol dan memelihara hukum dan administrasi publik). 

(2) strategis (untuk mengoreksi inefisiensi alokasi dan kegagalan pasar); dan 

(3) historis (untuk mempertahankan tradisi sejarah dan budaya). 

Pasca tragedi yang terjadi di wilayah Fukushima untuk melakukan pengembangan energi nuklir maka publik Jepang mulai melakukan antisipasi reformasi tata kelola energi nuklir  Jepang yang baru, ini ditandai dengan disetujuinya pembentukan Rancangan Undang-Undang yang baru dan akan digunakan untuk mengatur otoritas enegri nuklir, adany Rancangan Undang-Undang ini ditandai dengan hilangnya kekuasaan METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry) atas regulasi keamanan nuklir.   

Langkah penting lainnya berlangsung pada tanggal 15 Juni ditengah-tengah protes anti-nuklir domestik dan internasional, pemerintah Jepang memutuskan untuk memulai kembali dua reaktor di Prefektur Fukui, reaktor No. 3 dan No. 4, dan memerintahkan dimulainya kembali operasi mereka, dengan demikian mengakhiri periode sejarah bebas energi nuklir kontemporer Jepang. Pengambilan kebijakan energi nuklir Jepang saat ini diambil berdasarkan pada prespektif teoritis serta tata kelola resiko bencana, sehingga bisa melakukan antisipasi akan terjadinya hal seperti tragedi Fukushime sebelumnya. Konsep kepentingan terselubung adalah inti dari pemahaman kebijakan energi nuklir Jepang di masa lalu. 

Kepentingan pribadi telah merusak prinsip dasar kebijakan energi nuklir Jepang yaitu keamanan, demokrasi, dan keterbukaan. Transformasi kebijakan energi nuklir pasca bencana Fukushima dapat diartikan sebagai perubahan paradigma kebijakan yang dipicu oleh faktor eksternal. Mengingat kerusakan akibat dominasi kepentingan pribadi dalam bidang kebijakan energi nuklir Jepang (Moe, 2012). Namun dalam pengembangannya jepang melakukan restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi ini diharapkan menghasilkan sebuah peraturan mengenai keselamatan dalam penggunaan energi nuklir. Serta industri yang terlibat seperti  Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) yang langsung terlibat dengan regulasi nuklir untuk memanfaatkan kemajuan teknologi di sektor nuklir untuk memicu perkembangan segmen ekonomi Jepang lainnya.  Setelah Fukushima, sistem peraturan mengharuskan utilitas untuk melaporkan hasil uji tekanan dua tahap ke Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA)kemudian diverifikasi oleh Nuclear Safety Commission (NSC). Di tahun 2012 diadopsinya RUU yang menggambarkan beberapa langkah kearah reorganisasi regulasi keselamatan serta diserukannya pembentukan badan keselamatan nuklir khusus, dengan memisahkan bagian peraturan keselamatan nuklir NISA dari METI. Dan Nuclear Reaction Analysis (NRA) dapat dibentuk pada April 2012.

Namun dengan adanya sistem baru tersebut NSC dan NISA akan dihapuskan karena keduanya tidak memiliki peran banyak dalam mengontrol aktivitas keselamatan nuklir dan terlalu terlibat dalam promosi perdagangan nuklir. Sehingga NRA pun diharapkan bertindak secara independen dan pimpinannya memiliki kewenangan untuk membuat keputusan administratif tentang regulasi keselamatan nuklir serta membuat rekomendasi kepada organisasi pemerintah terkait untuk memastikan keselamatan nuklir. NRA pun berkaitan dengan Nuclear Safety Information Center (NSIC) yang berada di bawah misi Ministry of the Environment (MOE). Dalam bidang industri nuklir, The Federation of Electric Power Companies (FEPC) meluncurkan organisasi independen guna membangun jaringan di antara entitas nuklir, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir dan produsen bahan bakar di Jepang. Sehingga dapat bekerjasama dengan organisasi domestic dan internasional. 

Referensi

Moe, E. (2012). GovernanceGrowth and Global Leadership: The Rise of the State in Technological ProgressAshgate. 

Samuels, R. J. 1987. The Business of Japanese State: Energy Markets in Comparative and Historical Perspectives. Cornel University Press. 

Author:

2 thoughts on “Tragedi Fukushima dan Reformasi Kebijakan Nuklir Jepang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *