Peran Aktif Jepang pada Global War on Terror

Kebijakan Global War on Terror yang diinisiasi oleh Amerika Serikat ini dibentuk setelah peristiwa serangan terorisme pada 11 September 2001 atau yang dikenal dengan serangan 9/11 di gedung World Trade Center, telah menjadi pengaruh yang penting dalam urusan global (Tujan, et al., 2004). Dalam memerangi teroris tujuan utamanya bukan hanya sekedar mengidentifikasi dan menetralisasi kelompok teroris dalam upaya perang atau teror. Karena pada dasarnya terorisme tidak mewakili aspirasi manusia dan demokrasi rakyat. 

Beberapa negara mengumumkan keterlibatan mereka untuk memerangi terorisme ini bersama dengan Amerika Serikat dalam kebijakan Global War on Terror. Jepang merupakan salah satu negara yang mendukung Global War on Terror ini, yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jonichiro Koizumi. Midford (2003) mengatakan bahwa Jepang dengan cepat menyatakan dukungannya terhadap Global War on Terror sekitar 45 menit setelah serangan 11 September, dengan memberikan bantuan untuk pertahanan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa dari setiap serangan teroris dan memberikan bantuan kepada keluarga korban (Muttaqien, 2007).  

Lima bulan setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang, Koizumi menyatakan dukungan terhadap Global War on Terror, dengan membentuk kantor penghubung di Situation Center of the Cabinet yang kemudian menjadi Markas Darurat Anti-Terorisme yang dipimpin oleh Perdana Menteri Koizumi sendiri. Langkah selanjutnya ialah mengatur pertemuan tingkat kabinet di Dewan Kemanan Nasional dan mengumumkan rencana pemerintah Jepang. 

Dibawah pemerintahan Koizumi Jepang juga mengeluarkan Undang-Undang Tindakan Khusus Anti Terorisme pada Oktober 2001 untuk memberikan wewenang pada Japan Self-Defense Forces (JSDF). Dengan undang-undang ini Jepang juga mendukung operasi militer Amerika Serikat melalui operasi non-combat di Afghanistan. Publik Jepang sendiri cenderung mendukung dan setuju dengan kebijakan yang diambil oleh Perdana Menteri Koizumi, walaupun terdapat ketidak setujuan dari pihak oposisi dan beberapa anggota LDP (Liberal Democratic Party) dengan rencana dukungan Jepang terhadap Amerika Serikat di Afghanistan. 

Dua tahun kemudian, Perdana Menteri Koizumi mendorong Diet untuk mengeluarkan Hukum Khusus Irak (Special Measures for Humanitarian and Reconstruction Support in Iraq) dengan undang-undang ini Jepang mengirim pasukannya di zona non-combat di Irak. Berbeda dengan dukungan yang diperoleh Jepang dari public Jepang dalam dukungan Jepang terhadap Amerika Serikat di Afghanistan. Dalam hal kampanye perang di Irak yang dipimpin oleh AS, publik di Jepang sangat menentang tindakan militer terhadap Irak. Meskipun awalnya publik Jepang tidak mendukung keterlibatan Jepang pada perang Irak, setahun setelah partsipasi JSDF pada perang Irak, dukungan publik cenderung meningkat. Peran Jepang dalam perang Irak sendiri JSDF terlibat dalam rekonstruksi, tugas kemanusiaan dan misi non-combat

Peran Jepang dalam Global War on Terror bukan hanya dalam operasi militer, tetapi juga pada bidang ekonomi. Kontribusi ekonomi ini penting, karena dengan bantuan ekonomi dapat membantu menstabilkan negara-negara aliansi dalam Global War on Terror ini. Dengan kontribusi ekonomi Jepang sangat melengkapi operasi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pakistan sebagai negara garis depan dengan Afghanistan total US$3 juta pada 22 September dan 16 November 2001 untuk pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.  

Jepang juga membantu negara-negara lini depan Afghanistan lainnya, seperti Tajikistan dan Uzbekistan, dengan total US$18 juta. Jepang juga memberikan US$ 102 juta melalui PBB dan lembaga lain serta ¥5 juta, untuk bantuan darurat kemanusiaan karena operasi militer di Afghanistan. Kepada organisasi non-pemerintah Jepang (LSM) sebagai bantuan untuk para pengungsi. Jepang juga melakukan Konferensi Internasional Tokyo mengenai bantuan rekonstruksi untuk Afghanistan pada 21-22 Januari 2002. Pada konferensi tersebut Jepang menyediakan hingga US$50 juta untuk membangun kembali pemerintah dan infrastruktur fisik negara dan konferensi itu sendiri mengumpulkan total US $ 4,5 miliar. Pada Oktober 2003 Jepang pada Konferensi Donor Internasional mengenai rekonstruksi di Irak, Jepang menjanjikan US$5 miliar untuk tahun 2004 yang termasuk di dalamnya yaitu US$1,5 miliar dalam hibah (grants) dan US$3,5 miliar merupakan pinjaman ODA). Selain itu, Perdana Menteri Koizumi juga berkomitmen untuk memberikan utang kepada Irak sebesar US$4,2 miliar. 

Kontribusi Jepang dalam bidang ekonomi untuk Global War on Terror yaitu dengan menyetujui Undang-Undang untuk Kriminalisasi Pembiayaan Terorisme oleh Diet pada 15 Juni 2002. Undang-undang ini dikombinasikan dengan Undang-Undang tentang Identifikasi Pelanggan dan Penyimpanan Catatan Transaksi dengan Nasabah oleh Lembaga Keuangan yang disetujui oleh Diet pada tanggal 22 April 2002. Juga Undang-Undang Anti-Kejahatan Terorganisir dan Undang-Undang Devisa dan Perdagangan Luar Negeri yang telah diubah oleh Diet untuk melindungi pembiayaan teroris. 

Referensi 

Muttaqien, M. (2007). Japan in the Global “War on Terrorism”. Global & Strategies, 151-169. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-global6%20mt.pdf 

Tujan, A., Gaughran, A., & Mollett, H. (2004). Development and the ‘Global War on Terror’. Race & Class, 46(1), 53–74.  https://doi.org/10.1177/0306396804045514 

Author: Anisa Salaswati

27 thoughts on “Peran Aktif Jepang pada Global War on Terror

  1. Isu terorisme memang selalu menarik untuk dibahas, artikelnya sangat menarik saya suka, sangat menambah wawasan juga, good job 👍🏻

  2. Pingback:Svenskt körkort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *