Asia Timur Vs COVID-19

Waktu berlalu begitu cepat ketika hampir seluruh dunia dilanda oleh suatu pandemik global selama kurang lebih setahun lamanya. COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan mulai menyebar ke hampir seluruh negara pada Maret 2020. Akibatnya, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan seperti lockdown, WFH (Work From Home), social distancing, dan kegiatan global mulai dari politik hingga ekonomi pun terganggu. Peran pemerintah saat masa genting seperti sekarang sangat dibutuhkan untuk menahan kasus penyebaran virus agar tidak memakan lebih banyak korban, tidak terkecuali pemerintah di negara Asia Timur khususnya Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Jarak ketiga negara yang saling berdekatan menjadi faktor utama dalam penyebaran virus. Dengan mengandalkan kekuatan ekonomi, politik, dan teknologi ketiga negara tersebut berusaha untuk membendung peningkatan kasus nasionalnya.

Cina sebagai negara yang pertama kali terkena dampaknya menjalankan kebijakan yang tegas dan ketat selama pandemik. Di Wuhan dan kota-kota sekitarnya, setelah terjadi peningkatan kasus penyakit pneumonia secara misterius maka pemerintah Cina mulai menerapkan lockdown dan memutus akses dari dalam maupun luar kota pada 23 Januari 2020 dengan menghentikan transportasi privat dan publik seperti pesawat, kereta, bus, kereta bawah tanah, dan kapal feri. Hal tersebut dikarenakan waktu yang hampir bertepatan dengan Tahun Baru Imlek di mana akan banyak warga yang pergi ke kampung halamannya. Pemerintah menggunakan kesempatan ini dengan memperpanjang masa “liburan” hingga Maret sebagai masa inkubasi atau outbreak control (Chen et al., 2020). Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan mensanitasi kota dan fasilitasnya seperti taman dan sebagainya serta membagikan masker gratis. Bahkan pemerintah juga mengambil tindakan besar pada 5 Februari 2020 yaitu menurunkan petugas pemerintah untuk masuk ke rumah warga untuk mengidentifikasi gejala COVID-19 (Shaw et al., 2020). Cina juga ikut dalam WHO-China Joint Mission di mana ahli dari Kanada, Jerman, Jepang, Nigeria, Korea Selatan, Rusia, Singapura dan AS berkunjung Beijing, Wuhan, dan dua kota lainnya. Walaupun sempat muncul kasus baru yang berasal dari luar negeri yang mengakibatkan semua penerbangan luar negeri ke Beijing dibatalkan pada 22 Maret 2020, upaya pemerintah membuahkan hasil karena pada akhir Maret 2020 status keadaan darurat akhirnya dicabut dan Cina mulai melakukan normalisasi.

Jepang menerapkan kebijakan yang ketat pula. Dilakukan border control setelah dilaporkan adanya kasus COVID-19 diantara 3.000 orang termasuk penumpang dan kru kapal kapal pesiar “Diamond Princess”. Seiring dengan bertambahnya kasus positif, pemerintah Jepang memutuskan untuk menutup semua sekolah pada awal Maret 2020. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak fisik dan transmisi virus di kalangan anak-anak. Pemerintah juga mendesak perusahaan untuk menerapkan WFH dan memulangkan para karyawannya di luar jam sibuk. Ada pula larangan terhadap bisnis-bisnis lokal untuk tidak mengadakan acara berskala besar. Terdapat tiga fase dalam pendekatan pencegahan COVID-19 di Jepang, yaitu: 1) Pencegahan penyebaran di dalam negeri; 2) Mencegah penyebaran infeksi; dan 3) Mencegah penyebaran yang parah (Shaw et al., 2020). Secara umum, kebijakan yang diambil pemerintah diantaranya pembatasan kontak fisik melalui WFH, lockdown, penutupan sekolah, border control, pengidentifikasian kluster, larangan untuk berkerumun di publik, dan peniadaan acara olahraga dan festival lainnya. Selain itu, sistem health care Jepang yang universal dan transparan membuat siapa pun memiliki akses ke fasilitas kesehatan tanpa mengkhawatirkan biaya, sehingga mendorong adanya deteksi gejala dan isolasi pasien COVID-19 secara dini (Sakamoto et al., 2020). Pemerintah yang bersikap tegas dan mengambil langkah yang tepat ditambah dengan warganya yang patuh terhadap kebijakan pemerintah membuat angka kematian di Jepang tergolong rendah dibandingkan negara lainnya.

Dan terakhir, Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan bersikap transparan dan proaktif dalam menanggapi pandemik ini. Disamping partisipasi warga dalam melakukan karantina dan isolasi mandiri serta kebijakan yang ketat dalam menerima kedatangan dari luar negeri, pemerintah Korea Selatan juga membentuk Korea Centers for Disease Control and Prevention atau KCDC (Sekarang Korea Disease Control and Prevention Agency atau KDCA) di bawah arahan Kementerian Kesejahteraan dan Kesehatan. Di Korea Selatan terdapat empat tingkat sistem peringatan wabah yaitu: (1) Pemerintah mulai memantau, mempersiapkan, dan memberikan perhatian terhadap wabah; (2) Kehati-hatian saat wabah memasuki negara dan pemerintah mengoperasikan sistem kerja sama; (3) Peringatan tentang penyebaran infeksi ke daerah lain dan inisiasi sistem tanggapan; (4) Mobilisasi sistem respons nasional (Moradi & Vaezi, 2020). Sempat terjadi kenaikan kasus secara pesat akibat transmisi di antara jemaat gereja “Shincheonji Church of Jesus” di kota Daegu dan Gyeongbuk serta tempat hiburan malam namun pemerintah kota dan negara bekerjasama dengan mengisolasi dan memeriksa secara intensif kluster Sicheonji. Di setiap daerah juga disediakan “Life Treatment Center” dan dilakukan pembagian rumah sakit untuk korban terinfeksi dan rumah sakit untuk penggunaan publik sehingga masyarakat dapat berobat tanpa takut terinfeksi (Shaw et al., 2020). Sejak saat itu pada 13 Maret 2020 pemerintah secara tegas melarang menerapkan tindakan pencegahan dan kelompok-kelompok agama berkoordinasi dengan melakukan ibadah secara daring.

Dari serangkaian kebijakan pemerintah negara Asia Timur di atas, dapat dilihat bahwa peran pemerintah yang proaktif dan tegas ditambah dengan kesadaran masyarakat menjadi faktor kesuksesan suatu negara dalam menghadapi COVID-19. Walaupun kegiatan politik dan ekonomi negara menurun tetapi telah terbukti bahwa upaya dan pengerahan segala sumber daya oleh pemerintah tidak sia-sia. Diharapkan negara-negara lain dapat belajar dari kesalahan dan mengambil contoh dari ketiga negara di atas.

Referensi

Chen, S., Yang, J., Yang, W., & Wang, C. (2020). COVID-19 control in China during mass population movements at New Year. The Lancet, 764-766. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30421-9

Moradi, H., & Vaezi, A. (2020). Lessons learned from Korea: COVID-19 pandemic. Infection Control & Hospital Epidemiology, 41(7), 873-874. https://doi.org/10.1017/ice.2020.104

Shaw, R., Kim, Y., & Hua, J. (2020). Governance, technology and citizen behavior in pandemic: Lessons from COVID-19 in East Asia. Progress in Disaster Science, 6. https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100090

Sakamoto, H., Kita, Y., & Ezoe, S. (2020, Agustus 28). How Japan’s Universal Health Care System Led to COVID-19 Success. The Diplomat. https://thediplomat.com/2020/08/how-japans-universal-health-care-system-led-to-covid-19-success/

Author: Dinda Sudewo

Jepang dan Negara Industri - C

34 thoughts on “Asia Timur Vs COVID-19

  1. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah negara Asia Timur sangat menanggap serius mengenai permasalahan covid-19 ini. Artikel yang sangat informatif

  2. Asia Timur bisa menjadi kiblat kita dalam menghadapi COVID-19, tapi kembali lagi pada bagaimana upaya ini harus “2 ways effort”. Membaca artikel ini membuat kita tertampar bagaimana akal dan logika banyak masyarakat di negara ini belum sampai untuk memerangi COVID-19 yang alhasil upaya pemerintah tidak akan membuahkan hasil. Artikel yang informatif !

  3. Artikel yang Hebat kak Din ✨
    Tapi sayangnya indonesia belum belajar dari ke-3 negara Tsb. Masih belum bisa mencontoh Health care, dan belum memadai adanya fasilitas life treatment center, saya sendiri adalah pasien OTG Sars Covid yang tidak merasakan sakit, dan isolasi mandiri dirumah, dan Alhamdulillah saya dinyatakam sembuh setelah saya berjuang isolasi dirumah✨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *