Strategi ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children) Mencegah Perdagangan Wanita di Myanmar

Human Trafficking atau yang biasa di sebut sebagai Perdagangan manusia merupakan suatu hal sangat mengancam dalam hak asasi manusia di dunia internasional, Dalam setiap tahun perdagangan manusia selalu mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan ini menjadikan perdagangan manusia sebagai perhatian internasional yang perlu ditangani. Perdagangan manusia ini juga memberikan dampak bagi para korban itu sendiri dan menjadi ancaman kemanan negara itu sendiri. Perdagangan manusia menjadi suatu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang terorganisir, kejahatan transnasional dan juga kejahatan yang di sebut kejahatan korporasi. Faktor yang menjadikan meningkatnya perdagangan manusia salah satunya adalah kemiskinan.

Kawasan Asia Tenggara sedang menunjukan kondisi yang sangat memprihatinkan yang melibatkan  terjadinya perdagangan manusia dan Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu tempat yang strategis dalam kejahatan transnasional. Seperti Myanmar yang merupakan salah satu negara berkembang ASEAN yang tidak mengalami peningkatan dalam negaranya. Pembangunan ekonomi dan sosial yang buruk di Myanmar mampu menyebabkan sebagian besar masyarakatnya mencari peluang mata pencaharian yaitu dengan bermigrasi ke negara – negara lain. Banyaknya masyarakat Myanmar terutama pada wanita dan anak- anak yang bermigrasi ke negara-negara tujuannya, seperti ke negara Malaysia, Korea Selatan, Thailand sekitar empat juta migran Myanmar, dan sektor yang tidak dapat terdokumen  Dengan demikian suatu hal tersebut di nyatakan illegal untuk menempatkan para migran dan hal ini akan menyebabkan resiko eksploitasi seksual dan kerja paksa (UN ACT, 2014). Terlebih Myanmar merupakan suatu negara yang memiliki jumlah penduduk anak dan perempuan yang tinggi, banyaknya jumlah penduduk perempuan dan anak sehingga menyebabkan diantaranya menjadi korban perdagangan oleh Human Trafficking yang dimana perempuan dijadikan sebagai objek perdagangan yang sangat di minati untuk mengeskploitasi seksual dan kawin paksa. Namun tidak hanya perempuan dewasa melainkan anak – anak di Myanmar juga menjadi sasaran untuk dijadikan penjual serta pengemis di negara-negara lain.

Perdagangan manusia di Myanmar khususnya kepada Wanita dan Anak – anak tiap tahunnya terjadi peningkatan. Pada tahun 2007 perdagangan manusia mencapai 231 korban, pada tahun 2008 mencapai 258 korban, pada tahun 2009 menacapi 265 korban dan pada tahun 2010 mencapai 292. Banyaknya korban tersebut yang di dominasi oleh perempuan dan anak sekitar 70% (Bintang, 2017).  Tidak hanya itu perdagangan manusia yang di lakukan di Myanmar kembali meningkat Di tahun 2011, meskipun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan yang signifikan , namun di tahun 2014 perdagangan wanita di myanmar kembali meningkat. Semakin meningkatnya perdagangan manusia di negara negara ASEAN khususnya di Myanmar membuat negara-negara ASEAN sangat diresahkan. Hingga akhirnya anggota negara-negara ASEAN seperti Thailand, Myanmar , Singapura, Kamboja, Vietnam  menganut pada ACTIP ( ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children ) yang mengikat secara hukum pada tahun 2015 (Liberty Asia, 2020). Anggota yang sudah meratifikasi ACTIP memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ACTIP,  ACTIP ialah bentuk komitmen ASEAN untuk memberantas perdagangan manusia di Asia Tenggara. ACTIP juga sebagai bentuk instrument ASEAN untuk mengupayakan menciptakan pemberantasan kejahatan transnasional (Solim, 2019)

Strategi yang di lakukan ACTIP untuk memberantas  perdagangan manusia ialah dengan membentuk kerja sama pada negara negara ASEAN seperti Brunei Darussalam , Indonesia, Laos , Singapura, Vietnam, Thailand Kamboja, Philipina dan membentuk konvensi ASEAN untuk menangani perdagangann manusia yang dikhususkan pada anak dan wanita, strategi kerjasama negara- negara ASEAN dengan ACTIP ini untuk tercapaian tujuan yang akan dituju Sebagai konvensi pencegahan serta menaggulangi Human Trafficking yang di khususkan kepada perempuan dan anak-anak, dimaksud kan untuk pelaku mendapatkan hukuman atas perilaku yang sudah di lakukan, tidak hanya itu, tujuannya untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada para korban untuk mendapatkan hak haknya sebagai masyarakat yang memiliki ham ( Bintang,2017).

Referensi

Bintang, B. (2017). Penanganan Korban Perdagangan Wanita di Myanmar: Studi Komparatif Dua Rezim. Journal of International Relations, 3(1). 158-167. https://media.neliti.com/media/publications/135431-ID-17-penanganan-korban-perdagangan-wanita.pdf

Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 167-186. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1680

UN ACT. (2014) . Myanmar National Trafficking Trendhttp://un-act.org/myanmar

Liberty Asia. (2020, 11 Desember). ASEAN & ACTIP: Using a Regional Legal Framework to Fight a Global Crime. Global Initiative. https://globalinitiative.net/analysis/asean-actip-using-a-regional-legal-framework-to-fight-a-global-crime/#:~:text=The%20ASEAN%20Convention%20Against%20Trafficking,involving%20the%20ASEAN%20Member%20States.

Author: Anita Priyadi

14 thoughts on “Strategi ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Woman and Children) Mencegah Perdagangan Wanita di Myanmar

  1. Pingback:luca77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *