Singapura sebagai Negara Pembangunan: Upaya Kontribusi Pemerintah Singapura dalam Kebijakan Ekonomi dan Industri

Singapura merupakan salah satu negara di kawasan Asia dengan jumlah penduduk yang dapat terbilang kecil. Singapura dapat juga dikatakan sebagai negara pembangunan. Negara pembangunan merupakan istilah untuk mendefinisikan campur tangan atau intervensi negara terhadap kegiatan ekonomi dengan tujuan jangka panjang yang mana bertujuan untuk mencapai perbaikan negara ekonomi nasional. Istilah negara pembangunan ini dikenal serta banyak digunakan setelah periode Perang Dunia II dimana pada saat itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Singapura, dan Taiwan. (Irawan, 2017)

Negara pembangunan menurut Chalmers Johnson memiliki lima ciri-ciri yaitu yang pertama adalah pentingnya tindakan suatu negara dalam mengatur pembangunan ekonomi. Negara juga berfokus pada penggabungan kebijakan pertumbuan ekonomi, daya saing dan produktivitas daripada kebijakan kesejahteraan. Yang kedua yaitu negara berkomitmen pada pasar serta kepemelikan pribadi. Ciri yang ketiga adalah pasar dipandu oleh negara melalui instrumen yang disusun oleh birokrasi ekonomi elit. Yang keempat, negara ditunjuk oleh beberapa lembaga untuk memelihara koordinasi juga konsultasi dengan sektor swasta. Ciri yang terakhir yaitu pemisahan tugas dalam hal memerintah.

Upaya kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dalam kebijakan ekonomi dan industri salah satunya adalah dengan cara intervensi. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Singapura merupakan bagian dari perkembangan Singapura dalam sektor ekonomi dan industri seperti pernyataan Perry dkk yaitu :

“Intervensi negara dalam pengambilan kebijakan ekonomi di Singapura di mulai dengan pembentukan The Strategic Plan of Economic Growth. Hal ini menggambarkan posisi Singapura sebagai kota global yang akan menjadi ‘total bussiness hub’ di Asia Pasifik. Singapura juga menawarkan daya tarik industri padat pengetahuan dan teknologi tinggi bersama dengan investasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta kapasitas inovasi.”

Intervensi yang dilakukan pemerintah Singapura bertujuan untuk mendorong pembangunan negara yang mana hal ini akan mempengaruhi pembangunan perekonomian di negara Singapura. Sistem yang diterapkan adalah sistem satu partai dominan yang mana bertujuan untuk mempermudah dalam hal mewujudkan sikap disiplin politik agar kondisi politik dalam negeri selalu dalam keadaan yang stabil serta kondisi yang harmonis, walaupun secara teknik Singapura menggunakan sistem multipartai. Perdana Menteri Singapura saat itu Lee Kuan Yew memilki pandangan bahwa sister tersebut mampu membaha keamanan dan kemakmuran. Karena ia menganggap bahwa kekuatan partai oposisi bukanlah hal yang penting, karena partai oposisi akna menimbulkan ketidakharmonisan (Hartati, 2018).

Berdasarkan pernyataan Perry, dinyatakan bahwa terdapat lima model intervensi negara yang diterapkan oleh pemerintah Singapura. Model intervensi yang pertama adalah pembentukan instansi sebagai biro perencanaan pusat yang merumuskan perencanaan dan pelaksanaan. Terdapat empat contoh yaitu :

1. Economic Development Board (EDB) atau Dewan Pengembangan Ekonomi. Fungsi dari EDB yaitu sebagai pendamping pembangunan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian yang beroperasi sebagai lembaga promosi investasi.

2. Trade Development Board (TDB). TDB dibentuk dengan tujuan untuk memajukan perdagangan internasional dan memberikan bantuan kepada perusahaan asing maupun perusahaan lokal.

3. Jurong Town Corporation (JTC). JTC bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur industri di Singapura.

4. Government-linked Companies (GLCs). GLCs merupakan badan usaha milik negara yang memiliki cakupan yang luas di bidang industri jasa, infrastruktur, dan manufaktur.

Model intervensi yang kedua adalah pemerintah Singapura memberikan subsidi serta intensif pajak yang ekstensif untuk menarik calon investor selanjutnya. Ketiga, negara melengkapi sektor ekonomi dengan infrastruktur berstandar tinggi yang mana dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dapat berjalan efektif. Model intervensi yang keempat adalah pemerintah Singapura mengontrol pasar tenaga kerja secara luas dalam hal seperti pengaturan kinerja produktivitas, pembentukan keterampilan, pengupahan, hubungan industrial dan juga perekrutan tenaga kerja asing. Terakhir, pemerintah Singapura juga turut serta dalam mengatur kebijakan ekonomi makro dengan sangat hati-hati untuk menjaga angka inflasi agar tetap rendah dan menginvestasikan surplus anggaran pemerintah dalam infrastruktur sosial dan fisik.

Referensi

Hartati, A. Y. (2018). Asian Value di Singapura (Studi Tentang Peran Konfusianisme dalam Kemajuan Politik Singapura). Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora, 3(1), 7-10. http://dx.doi.org/10.31942/sd.v3i1.2192

Irawan, D. R. (2017). The Origin of Developmental State in Singapore. Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(1), 4-5. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=769435&val=12558&title=THE%20ORIGIN%20OF%20DEVELOPMENTAL%20STATE%20IN%20SINGAPORE

46 thoughts on “Singapura sebagai Negara Pembangunan: Upaya Kontribusi Pemerintah Singapura dalam Kebijakan Ekonomi dan Industri

  1. Very informative and well written article. Thank you for sharing Thania. Keep up the good work, stay healthy, safe, and sane. God bless you 🌻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *