Politik Identitas di Sudan Selatan

Politik kontempoler Sudan Selatan dimulai dengan Anglo-Egyptian Condominium dari 1898 hingga 1955,hingga saat ini sudan sudah diduduki oleh Inggris dan Mesir, dengan aturan birokrasi terpisah untuk utara dan selatan, Sudan merdeka pada awal 1956 dan telah menghadapi perang saudara yang panjang dari tahun 1955 dan 2005. Pada tanggal 9 Juli 2011, Republik Sudan Selatan dinyatakan sebagai negara berdaulat, Namun proses dalam membangun identitas nasional kohesif dan negara baru belum dapat terwujud di Sudan selatan karena masih adanya persaingan faktor sosial dan budaya, tingkat buta huruf yang tinggi di antara penduduk, dan kurangnya pemimpin politik yang terlatih, Sebelum Sudan Selatan merdeka, warga etnis Arab menempati wilayah bagian utara yang subur dan mendapatkan kursi yang lebih banyak di pemerintahan, Sedangkan warga etnis Afrika menempati wilayah selatan yang tandus dan mendapatkan kursi yang lebih sedikit di pemerintahan bahkan tidak diizinkan mengikuti pemilu.

Sistem pemerintahan di Sudan selatan sudah didukung oleh militer , dan sistem pemerintahan yang didukung oleh militer dan membuat melehmahnya penegakan hukum dan ketertiban serta perdamaian dan keamanan Sistem pemerintahan militer di Sudan Selatan telah merusak konsep masyarakat sipil, demokrasi multipartai, dan kebebasan berbicara dan bergerak karena kurangnya ketentuan konstitusional permanen yang melindungi (Madut, 2015).

Penduduk Sudan Selatan, menurut peta etnografi, telah diklasifikasikan sebagai Nilo-Sahara dari Sudan Timur, dengan sedikit yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Bantus, Orang-orang Sudan Selatan dipersatukan oleh tekad mereka untuk mengakhiri kebijakan asimilasi dan pembagian-dan-aturan yang diperkenalkan oleh Muslim Arab di Sudan lama sejak kemerdekaan pada tahun 1956. Namun,dalam literatur etnis dan pengelompokan etnis di Sudan Selatan adalah bahwa para antropolog dan ahli biologi menyatakan bahwa Sudan Selatan dari asal Nilo-Sahara secara kategoris kerabat berdasarkan ras dan hubungan etnis hilang.

Meski begitu, tetap menjadi tantangan untuk di kalangan Nilotik sendiri, bahkan menciptakan identitas nasional yang disepakati dengan rasa kolektif budaya, etnis, politik, dan kesamaan sejarah pembangunan bangsa. Persepsi diri dan kelompok sebagai entitas suku-suku yang berbeda jauh lebih besar dalam masyarakat Sudan Selatan yang lebih luas, daripada simbol nasional mana pun yang dapat mengidentifikasi mereka sebagai satu bangsa. Politik identitas yang terjadi di Sudan telah menjadi pemicunya konflik atau pemecah bela masyarakat Sudan dan mengakibatkan konflik kelompok etnis etnis sentral dan terpinggirkan Sudan selatang telah mengadopsi atau mencontoh politik identitas di Sudan sehingga saat ini Politik identitas dan kesukuan menjadi tantangan bagi Sudan Selatan karena keduanya merupakan pemicu potensi perpecahan dan merusak tatanan masyarakat Sudan Selatan (Adnan, 2006). Pada perkembangan politik identitas di Sudan selatang yang membuat terpecah belahnya masyarakat dan pemerintahanya yang mengakibatkan kerusakan dan kekacauan di beberapa wilayah Sudan selatan sehingga adanya penyimpangan sosial, kejahatan, kemiskinan dan kasus korupsi. Di lihat dari sistem kepemimpinannya adanya kegiatan korupsi di alat militer mengakibatkan kesenjangan di masyarakat sudan selatan, bentuk politik di sudan selatan tidak mencerminkan pemerintahan yang baik dan banyak kriminalitas dan kesenjangan ekonomi maupun sosial akibat dari sikap manusia dalam sistem politik di domestik.

Referensi

Madut, K. K. (2015). Institutional Development, Governance, and Ethnic Politics in South Sudan. Journal of Global Economic. 7(3), 140-147. http://dx.doi.org/10.4172/2375-4389.1000147

Adnan, A. H. (2006). Penyelesaian Sudan Selatan dan Krisis Darfur. ANZDOC. https://adoc.pub/queue/penyelesaian-masalah-sudan-selatan-dan-krisis-di-darfur.html

Author:

One thought on “Politik Identitas di Sudan Selatan

  1. Pingback:sbobet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *