Pengembangan Nuklir Jepang dan Upaya Penanggulangan Limbah Nuklir Pasca Bencana Nuklir Fukushima

Menurut Vivoda dan Graetz (2015) Tenaga nuklir adalah suatu alat yang digunakan pemerintah Jepang untuk menjalani suatu program jangka panjang dalam mengurangi sebuah dampak pada ketergantungan impor minyak. Meskipun demikian tenaga nuklir sangat amat dilarang dalam sebuah perjanjian Non-Proliferasi nuklir. Jepang merupakan salah satu anggota IAEA yang menandatangi sebuah perjanjian Non-Proliferasi. Jepang telah melakukan penelitian nuklir pada tahun 1954 dan telah mengahabiskan anggaran sebersar 230 juta yen untuk mengembangkan sebuah tenaga nuklir.

Menurut Amijaya (2018) Setahun setelah itu Jepang mulai berencana mengembangkan nuklir untuk sebuah perdamaian dengan cara menerapkan prinsip menjalankan sebuah PLTN dengan metoda demokrasi independent serta transparan. Baru pada tahun 1963 jepang memulai untuk membangun sebuah PLTN pertama yang mengusung teknologi Boiling Water Reactor (BWR) hingga kini Jepang telah memiliki 55 PLTN, dan tidak tanggung tanggung Jepang pun berambisi untuk menambah lagi PLTN sebanyak 24 PLTN baru hingga 2030 karena ambisinya (Jepang) mengembangakan PLTN itulah Jepang merambat menjadi sebuah negara dengan PLTN terbanyak didunia setelah negara Prancis.

Energi nuklir adalah sebuah prioritas utama negara jepang untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa energi nuklir menduduki peringkat pertama dalam penggunaan energi di negara jepang. Hasil dari data tersebut menjelaskan bahwa sekitar 34,6% energi nuklir digunakan sangat besar disbanding dengan energinya yang lainnya disusul gas alam dengan 26,8%, batu bara 20,5%, air 9,5% dan minyak 7,9% sisanya adalah untuk menghasilkan 924 KWh listrik pertahun (Amijaya, 2018). Hal ini dianggap bahwa tenaga nuklir merupakan bagian integral dari masukan energy Jepang yang menghasilkan manfaat yang sangat besar. Dengan adanya keamanan energi sebagai pedoman hal yang digunakan Jepang, maka dengan itu Jepang pun ikut dalam diplomasi energy regional. Dengan itu pemerintah telah menentukan suatu kebijakan energi dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi dengan cara mengurangi biaya energi yaitu mengurangi energi impor. Dengan ini masyarakat jepang mendukung program pemerintah yaitu melalui solusi energi berkelanjutan yang tidak berdampak negatif untuk lingkungan.

Menurut Vivoda dan Graetz (2015) Namun hal ini menjadi sirna dengan adanya bencana alam yaitu glombang tsunami pada tanggal 11 maret 2011 yang melanda Jepang telah meluluhlantakkan Jepang dan juga membuat banyak perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Tsunami telah merusak infrastruktur penting di Jepang, yaitu Perusahaan Listrik Teknologi Nuklir (PLTN) di Fukushima. Hal ini menyebabkan bahan radioaktif dalam jumlah yang sangat besar dilepaskan ke atmosfer dan juga ke laut dan memberikan dampak negatif yang cukup berbahaya terhadap lingkungan. Dengan hal ini pemerintah Jepang mengutus tim peninjau keamanan terhadap 50 reaktor nuklir negara yang tersisa namun sejak bencana tersebut terjadi membuat sekitar 70% populasi mendukung pemberhentian penggunaan energi nuklir secara permanen dikarenakan tingkat keselamatan yang rendah. Namun para komunitas bisnis menolak pemberhentian tersebut dikarenakan dapat mengakibatkan kenaikan harga listrik. dengan penghentian tersebut telah memicu peningkatan tajam pada konsumsi bahan bakar fosil di berbagai sector pembangkit listrik.

Dari berbagai dampak negative yang terjadi akibat bencana alam tsunami yang menghancurkan PLTN di Jepang, maka berbagai upaya dilakukan pemerintah Jepang untuk menstabilkan kondisi pasca terjadinya kerusakan di PLTN. Salah satu yang upaya oleh pemerintah Jepang yaitu upaya penanggulangan limbah nuklir yang diakibatkan bencana tersebut. Masyarakat sangat mengkhawatirkan akibat dampak dari bencana nuklir tersebut. Akibat dari adanya ledakan reaktor nuklir yang mengakibatkan kebocoran reaktor nuklir pemerintah Jepang melakukan upaya dengan cara membangun tangki besar untuk menampung air radioaktif yang sudah menyebar. Saat ini tangki penampungan tersebut sudah hampir penuh dan jepang dilema bagaimana cara mengatasinya, air radioaktif ini berbahaya Air ini dinilai berbahaya karena mengandung isotop radioaktif karbon-14 serta mengandung radionuklida yang dapat menyebabkan perubahan terhadap DNA manusia (“Jepang akan buang air radioaktif bekas”,2019). Namun pemerintah membuat kebijakan agar membuang limbah nuklir tersebut ke laut namun hal tersebut belum diputuskan oleh pemerintah jepang dikarenakan banyak kecaman dari berbagai nelayan dan juga beberapa negara tetangga karna hal tersebut sangat berbahaya untuk dampak kedepannya. Namun pemerintah jepang masih ambigu terkait upaya penanggulangan limbah nuklir tersebut hingga sekarang.

Daftar Pustaka

Vivoda, V. & Graetz, G. (2015). Nuclear Policy and Regulation in Japan After Fukushima: Navigating the Crisis. Journal of Contemporary Asia45(3), 490-509. https://doi.org/10.1080/00472336.2014.981283

Amijaya, C. (2018). Peranan International Atomativ Energy Agency (IAEA) Melalui The International Fact Finding Expert Mission Of The Fukushima Dalam Penangan Kerusakan Reaktor Nuklir Di Jepang Pasca Tsunami 11 Maret 2011. Journal Political Studies Journal, 2(2), 146-160. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2028/1365

Jepang akan buang air radioaktif bekas, (2019, 12 September). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49658237

29 thoughts on “Pengembangan Nuklir Jepang dan Upaya Penanggulangan Limbah Nuklir Pasca Bencana Nuklir Fukushima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *