Pencapaian Perdamaian dan Keamanan Laut China Selatan: Dari DOC ke COC

Wilayah Laut China Selatan sejak dahulu sudah menjadi perebutan berbagai negara yang menciptakan berbagai macam konflik kawasan hanya karena suatu negara berusaha membuktikan hak teritorialnya pada wilayah Laut China Selatan. Menurut Holsti (1988 dalam Haryanto & Bainus, 2017 ), sengketa wilayah merupakan salah satu alasan terkuat yang menjadi sumber konflik antara negara. Laut China Selatan memiliki wilayah yang strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, Singapura, dan RRC. Terjadinya perebutan wilayah teritorial yang melibatkan enam pihak yaitu; Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia menjadi permasalahan utama di Laut China Selatan. Perebutan wilayah terus terjadi yang mengakibatkan adanya ketidakstabilan dalam keamanan di kawasan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik terbuka (Pudjiastuti & Prayoga, 2015).

Konflik yang terjadi di Laut China Selatan masih berlangsung sampai sekarang dan menjadi perebutan. Diperebutkannya klaim teritorial di Laut China Selatan tentu karena adanya kepentingan nasional masing-masing negara. Menurut Nainggolan (2013 dalam Junef, 2016), ada tiga hal yang dapat menjadi alasan utama mengapa negara-negara saling berlomba-lomba melakukan klaim teritorial di Laut China Selatan. Pertama, wilayah Laut China Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, termasuk kandungan minyak, gas bumi, dan kekayaan laut lainnya; Kedua, wilayah Laut China Selatan menjadi suatu jalur perlintasan antara kapal-kapal internasional dimana terjadi perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan antara Asia, Eropa, dan Amerika;  Ketiga, negara-negara di kawasan Asia bahkan Amerika berusaha menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut China Selatan karena wilayah Laut China Selatan dinilai memiliki kekayaan yang sangat besar dengan wilayah strategis dan juga ekonomis yang dapat sangat menguntungkan suatu negara apabila mereka dapat menguasai atau memiliki wilayah teritorial disana.

Permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan berputar pada negara-negara kawasan. Dalam hal ini, ASEAN sebagai organisasi regional tidak tinggal diam dan mencari solusi atas konflik kawasan yang terjadi. Salah satu jalan yang diambil ASEAN adalah dengan membentuk Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) pada tahun 2002. Penandatanganan DOC pada tahun 2002 merupakan bentuk Code of Conduct (COC) yang tidak kunjung selesai sejak tahun 1990-an karena ASEAN dan China yang terpaksa merampungkan dokumen yang cacat karena belum adanya pencapaian kesepakatan terkait ruang lingkup dokumen tersebut.

Dokumen DOC dibentuk sebagai sebuah dokumen yang bertujuan untuk meminimalisir ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa, menjalin kerja sama kawasan yang dalam kasus ini adalah negara-negara ASEAN dan China. DOC memiliki 10 poin penting yang meliputi: negara-negara kawasan yang menjunjung tinggi kedamaian sesuai yang tertuang dalam UNCLOS dan TAC, dibangunnya rasa saling percaya antar negara, penghormatan kebebasan akan pesawat atau kapal yang melintas, perundingan batas negara yang diskusinya dilakukan secara damai, tidak melakukan hal yang memperkeruh suasana, dijalankannya kerja sama dalam mengelola sumber daya alam, keikutsertaan dalam perundingan selanjutnya, bersedia dalam mendukung perundingan materi dan non-materi, bersama-sama mewujudkan prinsip DOC, dan menjadikan DOC sebagai landasan dalam meningkatkan terbentuknya perdamaian dan keamanan terutama di wilayah Laut China Selatan (Wahyudi & Mujiono, 2018).

Seiring berjalannya waktu, penerapan DOC banyak menemui hambatan dan menghadapi kegagalan dalam menjalani misinya untuk membangun rasa saling percaya antara negara-negara yang bersengketa. Akhirnya, pada Agustus 2013, dijalankan kesepakatan perampungan COC. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengajukan empat pandangan terkait proses COC. Pertama, perampungan COC memerlukan waktu yang lama karena kompleksnya isu Laut China Selatan. Kedua, proses COC memerlukan kesepakatan yang maksimal dan negara-negara wajib menghormati batas-batas kenyamanan terhadap pihak yang bersengketa. Ketiga, dihindarinya campur tangan dari pihak luar. Keempat, negoisasi dilakukan secara bertahap. Dari penjelasan tersebut, proses COC tetap harus sejalan dengan pelaksanaan DOC (Manurung, 2017).

Dalam penerapan COC saat ini, ASEAN dan China perlu memperhatikan dimana titik lemah DOC dan menjamin bahwa COC yang disusun tidak akan bernasib sama seperti kegagalan yang dihadapi oleh DOC. Pertama, COC harus lebih detail dalam penerapannya dan menghindari keraguan-keraguan yang sempat terjadi di DOC; Kedua, penyediaan mekanisme yang jelas dalam menjamin kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan COC; Ketiga, COC harus membentuk adanya petunjuk yang jelas, bukan hanya aturan atau prinsip dimana petunjuk tersebut diharapkan dapat membantu negara-negara yang bersengketa dalam menemukan jalan keluar dan mencegah terjadinya peledakan sengketa.

Inti dari terjadinya sengketa di wilayah Laut China Selatan dapat dilihat sebagai dua hal yang saling memiliki keterkaitan. Pertama, hak negara berdaulat dalam mengakses hak hukum mereka tanpa adanya hambatan; Kedua, kemungkinan dibutuhkannya suatu susunan regional yang berbasis pada aturan dimana satu-satunya elemen yang dapat diprediksi adalah kapasitas suatu pihak yang berkuasa dalam melakukan apa yang mereka inginkan. Proses panjang telah dilalui oleh ASEAN dan China dalam mencapai perdamaian dan keamanan di wilayah Laut China Selatan. DOC dan COC adalah salah satu langkah yang dijalankan oleh ASEAN dan China dalam mencapai terciptanya perdamaian dan keamanan tersebut (Roberts, 2018).

Daftar Pustaka

Haryanto, A., & Bainus, A. (2017). Implikasi Declaration of Conduct Laut Tiongkok Selatan Tahun 2002 Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa. Jurnal Media Hukum, 24(1), 88-95.
https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0093.88-95

Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan “Maritime Territorial Dispute in South China Sea”. Jurnal Penelitian Hukum, 18(2), 219-240.
http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.219-240

Manurung, H. (2017). South China Sea Territorial Dispute: A Lesson for Association of South East Asian Nations (ASEAN). SSRN Electric Journal, 1-16.http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3026333

Pudjiastuti, T.,N., & Prayoga, P. (2015). ASEAN dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur. Jurnal Penelitian Politik, 12(1), 99-115. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/532)

Roberts, C., B. (2018). ASEAN, the “South China Sea” Arbitral Award, and the Code of Conduct: New Challenges, New Approaches. Wiley Periodicals Inc.
https://doi.org/10.1111/aspp.12391

Wahyudi, I., & Mujiono, D., I., K. (2018). Implementasi Declaration of Conduct Oleh ASEAN Terkait Sengketa Laut Cina Selatan. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 6(2), 683-692.
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/22.%201002045069%20-%20Imam%20Wahyudi%20(07-27-18-12-15-31).pdf


Author: Evita Nabilla

55 thoughts on “Pencapaian Perdamaian dan Keamanan Laut China Selatan: Dari DOC ke COC

    1. Topik yg sangat menarik untuk di simak, ditambah dengan penyampaian kata yg mudah dimengerti sangat membantu. You really did a great job 👍🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *