Kerjasama Jepang-Indonesia Terkait Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Isu lingkungan menjadi topik yang sangat penting untuk dibicarakan pada saat ini yang mana sebelumnya isu ini hanya dianggap sebagai isu pinggiran. Bahkan di antara banyaknya isu lingkungan hidup yang ada, salah satu yang paling menarik banyak perhatian global adalah isu lingkungan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di dunia saat ini telah dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satu hal yang paling utama adalah pengaruh dari meningkatnya suhu permukaan di bumi. Sehingga faktor terbesar yang dapat mendorong terjadinya perubahan iklim ini sendiri adalah meningkatnya Gas Emisi Rumah Kaca (GRK), yang mana emisi gas rumah kaca ini sebagian besar merupakan gas Karbondioksida. Ada beberapa faktor dalam terjadinya peningkatan gas emisi rumah kaca di atmosfer, diantaranya adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti dalam transportasi, defortasi, produksi listrik dan faktor yang terbesar adalah hasil dari kegiatan industry. Penyumbang gas emisi rumah kaca tidak hanya dari kegiatan industri yang dilakukan oleh negara maju tetapi juga dari negara berkembang. Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Rusia, dan Jepang sebagai negara yang meghasilkan gas emisi karbondioksida terbesar pada tahun 2014.

Jepang sendiri merupakan sebuah negara besar yang juga sebagai negara industri. Jepang mengalami peningkatan pesat dalam pertumbuhan ekonominya melalui kegiatan industri yang dilakukannya. Kegiatan industri oleh jepang ini bermula pada saat era restoresi meiji dan reformasi ekonomi pasca perang dunia II. Selain mengalami peningkatan ekonomi, kegiatan insustri yang dilakukan oleh jepang ini juga telah menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan dan menjadikan Jepang sebagai negara industri yang memiliki permasalahan lingkungan tertinggi dan juga menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia. Bahkan peningkatan Greenhouse Gas Emission (GHG) yang dhasilkan oleh jepeng terus mengalami peningkatan. Jepang menyumbang 18% emisi dunia (Winarno, 2018). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jepang tentang produksi batu bara dalam negeri menjadi impor minyak bumi untuk pertumuhan ekonomi membuat keaadan semakin parah. Kemudian Goverment of japan (GOJ) dan afiliasi bisnis mulai menyadari betapa pentingnya isu lingkungan global yang akhirnya menetapkan beberapa aturan untuk mengurusi permasalahan lingkungan (Chotimah , 2018).

Indonesia sendiri merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau serta perairan dengan luas sebesar 5,6 juta kilometer persegi atau bisa dikatakan 70% dari total luas seluruh wilayah dan bahkan hampir 65% penduduk Indonesia ini tinggal di wilayah pesisir. Kondisi indonesia tersebut itulah yang membuat indonesia mudah mengalami terjadinya perubahan iklim. Indonesia juga sebagai salah satu negara dengan penyumbang emisi GRK dengan jumlah besar juga pada setiap tahunnya. Adapun sektor-sekor yang dapat menyumbangkan emisi paling besar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunahan Lahan, sebesar 60,44 persen, dan sektor energi sebesar 31,93 persen. Sektor lainnya, yaitu Industri dan Penggunaan Produk sebesar 2,20 persen, dan limbah sebesar 5,44 persen. Dalam sektor Pertanian, Kehutanan, dan Penggunahan Lahan, emisi paling banyak dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan gambut, yaitu sebsar 27,62 persen

Green Capitalism merupakan istilah yang merujuk pada respon kapitalis terhadap ekologis krisis dimana sistem kapitalis dapat terus tumbuh dengan menciptakan ‘berkelanjutan’ dan mendatangkan efisiensi pasar pada komoditas alam. Sehingga visi hijau kapitalisme dikaitkan dengan kegiatan langsung menerapkan komoditas hijau sebagai sumber energi terbarukan, serta menghindari bahan kimia beracun dan mengunakan produk daur ulang. Implementasi kapitalisme hijau untuk pengendalian emisi CO2 ini diperkenalkan pada tahun 2012. Usulan untuk mengedepankan mengurangi perubahan iklim ini dilakukan oleh Partai Demokrat Jepang didukung oleh Partai Sosial Demokrat (SDP). Disini peran legislatif terbatas karena kelompok elit tidak mendapat umpan balik seperti parlemen dan Perdana Menteri Jepang, untuk eksekutif, langkahnya lebih agresif dan terfokus pada Kementerian Ekonomi, Perdagangan, Industri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Luar Negeri. Sedangkan kelompok kepentingan sebagai instrumen untuk memberikan masukan bagi kebijakan lingkungan dan energi pembuatan di Jepang (Chotimah, 2018). Konsep Pembangunan Rendah Karbon merupakan usaha untuk menurunkan penggunaan emisi gas karbon didalam proses pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan konsep pembangunan rendah karbon ini diusahakan untuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, sehingga hasil dari proses pembangunan hanya menghasilkan sedikit emisi karbon (Hasanah, 2019).

Jepang yang juga merupakan negara maju berkomitmen untuk melakukan penurunkan hasil emisi gas rumah kacanya (GRK) sampai pada level 25% di bawah tahun 1990 pada tahun 2020 (Husni,2017). Target ini akan dicapai melalui kegiatan pengurangan emisi di dalam negeri dengan melalui proyek pengurangan emisi yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta di Jepang namun dalam pelaksanaannya dilakukan di luar negeri, khususnya pada negara-negara berkembang. Inisiatif baru yang di bentuk oleh jepang yaitu“East Asia Low Carbon Growth Partnership” (LCGP), bertujuan untuk meninjau target emisi GHG dari nol dan mengembangkan mekanism offset bilateral (BOM). BOM ini dikenal sebagai “Joint Credit Mechanism” (JCM). Indonesia menjadi salah satu sasaran program ini. Kerjasama bilateral di bidang perdagangan karbon antara Jepang dan Indonesia dimulai pada tahun 2010 di bawah program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Perubahan Iklim dan juga kemitraan pertumbuhan rendah karbon antara Jepang dan Indonesia di bawah JCM telah dimulai sejak 2013. Selain untuk perdagangan karbon antara Indonesia dan Jepang melalui proyek-proyek rendah karbon, kerjasama ini juga didasari kepentingan investasi (Hindarto et al., 2018).

Perjanjian internasional yang disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan rendah karbon dan juga komitmen kedua negara dalam mencegah dan menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Melalui kerja sama ini, Pemerintah Jepang memberikan subsidi kepada perusahaan swasta di negaranya untuk melakukan investasi dalam proyek-proyek rendah karbon di neagra-negara berkembang. Sebagai negara yang meratifikasi United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia dan Jepang memiliki kewajiban untuk ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi GRK. Negara-negara dari anggota UNFCC juga telah membuat komitmen yang cukup serius terkait permasalahan iklim ini pada perjanjian pari 2015, yaitu dengan menjaga suhu bumi agar terus berada di bawah 2 derajat celcius. Sehingga didaam skema kerjasama ini, jepang memberikan bantuan dana, pengembangan kapasitas dan juga transfer tekhnologi kepada negara yang menjadi tuan rumah, sedangkan negara yang menjadi tuan rumah memberikan fasilitas kepada proyek yang nantinya akan dibangun, dan kemudan yang melakukan implementasi adalah pihak swasta dan juga BUMN dari kedua negara dengan melalui tahapan-tahapan yang telah disetujui oleh kedua pihak yang bekerjasama. Dalam pelaksanaannya, Indonesia termaksud negara yang paling maju dalam menjalankan pelaksanaan JCM di dunia, diikuti oleh Vietnam, Thailand, Mongolia, dan negara lain.

Daftar Pustaka

Hindarto, D. E., Samyanugraha, A., & Nathalia, D. (2018) “Pasarkarbon: Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim”. Partnership for Market Readiness Indonesia.

Winarno, B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Center of academic publishing service (CAPS).

Hasanah, L., & Viani, P. (2019). Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Joint Credit Mechanism (JCM) Pada Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia. Padjadjaran Journal of International Relations, 1(2), 147-152. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i2.26131

Husni, Z., & Afrizal. (2017).  “Kerjasama Indonesia-Jepang Melalui Joint Crediting Mechanism Dalam Green Sister City Surabaya –Kitakyushu Tahun 2013.” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(2), 1-4. https://www.neliti.com/publications/207259/kerjasama-indonesia-jepang-melalui-joint-crediting-mechanism-dalam-green-sister#cite

Chotimah, H. C. (2018). The Politics of Green Capitalism: Formulating the Low Carbon Growth Partnership between Japan and Indonesia. International Conference on South East Asia Studies (ICSEAS). https://doi.org/10.18502/kss.v3i5.2339

Author: Ana Ramadani

Jepang dan Negara-Negara Industri & Politik Internasional

15 thoughts on “Kerjasama Jepang-Indonesia Terkait Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

  1. Pingback:Filtrare
  2. Pingback:ww88 thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *