Kerja Sama Keamanan Maritim Jepang dengan ASEAN: Mungkinkah “Three Principles of The Rule of Law at The Sea” diterapkan?

Di era globalisasi saat ini, negara-negara di dunia bisa saling terhubung satu sama lainnya dan melakukan kerja sama. Salah satu negara yang cukup aktif dalam melakukan berbagai kegiatan kerja sama adalah Jepang. Sebagai negara yang memiliki kecanggihan teknologi, Jepang tentunya memiliki berbagai macam keunggulan jika dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara ASEAN.  Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Jepang dan ASEAN memasuki fase baru. Dari yang awalnya lebih kepada kedekatan hubungan ekonomi, kini bergeser menjadi kedekatan hubungan dalam bidang keamanan, salah satunya keamanan di bidang maritim. Negara-negara ASEAN memiliki kepentingan strategis yang sangat penting bagi Jepang sebagai sumber bahan mentah dan pasar, dan karena posisi geografis negara-negara ASEAN berada di sepanjang garis komunikasi laut (SLOCs) yang menghubungkan Jepang dengan pasokan minyak di Timur Tengah (Hook et al., 2005). Menurut Shoji (2015), Jepang menegaskan pentingnya untuk menyelesaikan sengketa teritorial dengan cara-cara damai dan mengamankan kebebasan navigasi berdasarkan aturan hukum sebagai aturan universal yang harus ditaati. Tokyo juga mencoba merumuskan prinsip-prinsip dasar di laut berdasarkan hukum internasional.

Apa itu “Three Principles of The Rule of Law at The Sea” ?

Nah, sekarang kita baru akan masuk pada inti pembahasan. Jadi, apa itu “Three Principles of The Rule of Law at The Sea” dan siapakah yang merumuskan tiga prinsip tersebut? Tiga prinsip tersebut pertama kali dicetuskan oleh salah satu politikus yang terkenal di Jepang. Siapakah dia? Dia adalah Shinzo Abe. Shinzo Abe merupakan mantan PM Jepang yang memang terlahir dari keluarga politikus. Saat mencetuskan “Three Principles of The Rule of Law at The Sea”, beliau masih berstatus sebagai PM Jepang. Ia merupakan PM termuda sekaligus PM dengan masa jabatan terlama sepanjang sejarah Jepang. Namun, pada akhir Agustus 2020 ini beliau terpaksa mengundurkan diri untuk kedua kalinya karena alasan kesehatan yang terus memburuk akibat penyakit peradangan usus yang beliau derita sejak masih muda.

Tiga prinsip dasar hukum di laut ini beliau utarakan saat menghadiri Shangri-La Dialogue ke-13 pada bulan Mei tahun 2014 lalu. Dalam pidatonya terdapat poin penting mengenai beberapa hal. Melalui Shangri-La Dialogue Ke-13 Shinzo Abe menyatakan sebagai berikut:

  1. Prinsip pertama, adalah bahwa negara membuat dan mengklarifikasi klaim mereka berdasarkan pada aturan hukum internasional.
  2. Prinsip kedua, suatu negara tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan atau paksaan dalam mendorong klaim mereka.
  3. Prinsip ketiga, adalah bahwa negara harus berusaha menyelesaikan perselisihan dengan cara yang  baik dan damai (Susilo, 2016).

        

Mungkinkah prinsip tersebut diterapkan?

Kalau kita membahas apakah tiga prinsip yang dirumuskan oleh Shinzo Abe ini bisa terealisasikan atau tidak, tentunya masih belum ada jawaban konkret mengenai hal ini. Seperti yang kita tahu, terdapat sifat saling curiga atau enmity antar negara di dunia. Tidak terkecuali di wilayah Asia. Saat Shinzo Abe menyampaikan tiga prinsip tersebut, konflik mengenai Laut China Selatan (LCS) sudah berlangsung. Namun, apakah dengan dirumuskanya ketiga prinsip tersebut telah berhasil membuat setiap negara yang terlibat konflik mau menjalankan prinsip tersebut dan membuat konflik di LCS berakhir? Tentu tidak. Anarki telah memaksa negara-negara di dunia untuk bersaing demi memperoleh kekuatan dan negara-negara yang mencari hegemoni pada akhirnya akan bersikap menjadi lebih agresif (Jackson & Sorensen, 2013). Terkait dengan penanganan konflik Laut China Selatan, Tokyo bekerja sama dengan ASEAN dan menunjukkan keinginan bersatu untuk menangani keagresifan China. Keagresifan China dalam hal ini seringkali menimbulkan gesekan juga kerugian bagi negara lain, terutama negara-negara ASEAN. Kaum realis melihat perebutan kekuasaan ini sebagai zero-sum game, di mana keuntungan bagi satu negara pasti merupakan kerugian bagi negara lain (Rourke, 2008).

Tidak mudah memang untuk merumuskan prinsip-prinsip yang mampu mengakomodir kepentingan semua negara, karena pada dasarnya setiap negara pasti  memiliki point of view masing-masing. Point of view ini sendiri biasanya di latarbelakangi oleh national interest atau kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan nasional suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh sosok kepala pemerintahan maupun partai politik yang berkuasa di negara tersebut. Setelah beberapa penjelasan yang telah saya paparkan diatas, menurut kalian mungkin atau tidak tiga prinsip tersebut nantinya bisa diterapkan dalam tatanan hubungan internasional? Sebagai anak muda generasi penerus bangsa tentunya kita juga harus belajar memahami prinsip-prinsip tersebut. Bukan tidak mungkin kelak kita akan menjadi seorang PM, diplomat, atau bahkan presiden yang tentunya jika kita memilki mindset yang cerdas dan baik akan membuat perubahan ke arah yang lebih baik bagi struktur hubungan internasional.

Daftar Pustaka

Hook, G., D., Gilson, J., Hughes, C.W., & Dobson, H. (2005). Japan’s International Relations: Politics, Economics and Security. Routledge.

Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford University Press Inc.

Rourke, J.T.  (2008). International Politics On The World Stage. McGraw-Hill.

Shoji, T. (2015). Japan’s Security Cooperation with ASEAN: Pursuit of a Status as a “Relevant” Partner. NIDS Journal of Defense and Security, 16. 97-111. http://www.nids.mod.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/2015/bulletin_e2015_1.pdf

Susilo, R. (2016, 16 Juli). PM Jepang Jelaskan Tiga Prinsip Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. Tribunnews. https://m.tribunnews.com/amp/internasional/2016/07/17/pm-jepang-jelaskan-tiga-prinsip-penyelesaian-konflik-laut-china-selatan

Author: Anastasia Leana

Anastasia Leana 2018230063 - Jepang dan Negara Industri C

43 thoughts on “Kerja Sama Keamanan Maritim Jepang dengan ASEAN: Mungkinkah “Three Principles of The Rule of Law at The Sea” diterapkan?

  1. wawasan baru bagi saya karena sebelumnya belum mengetahui tentang Three Principles of The Rule of Law at The Sea. terima kasih author!

  2. Great article, tapi pertanyaan saya, bagaimana kira-kira jika three principles of the rules of the sea ini diterapkan dalam sistem maritim ASEAN+3 menurut penulis? dan bagaimana menangani dampak dari hal tersebut? Terima kasih

  3. Dari judul artikel sudah menarik untuk dibaca dan isi artikel ternyata woahh lebih menarik!! Menambah wawasan saya mengenai penerapan Three Principles of The Rule of Law at The Sea. Good job. Terima kasih author. Ditunggu artikel selanjutnya. Semangat!!!

  4. Artikelnya menarik dan informatif serta memberikan wawasan mengenai Three Principles of The Rule of Law at The Sea. Thank you, Keep it up author.

  5. Three Principles of The Rule of Law at The Sea untuk konflik maritim sangat memungkinkan untuk diterapkan dan direalisasikan selama para anggota negara tidak memiliki egosentris dan bersikap fair atas prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Perdamaian dunia bukan hanya diwujudkan di atas meja diplomasi namun juga di atas laut dunia. Nice article!

  6. Pingback:straw beach bags
  7. Pingback:beretta usa
  8. Pingback:cvv dumps shop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *