Keputusan Koizumi Dalam Mengirimkan Bantuan Pasukan Bela Diri ke Iraq

Isu terorisme didunia Internasional mendapat perhatian khusus pada negara yang pernah megalami tindak kekerasan dan kejahatan yang merugikan yang diakibatkan oleh suatu kelompok terorisme. Sebagai contoh Amerika Serikat pernah mengalami kejadian 9/11 dimana kejadian tersebut tidak dapat dilupakan bagi Amerika Serikat dan segera menyatakan perang terhadap tindak terorisme. Selain Amerika Serikat, negara Jepang juga pernah mengalami tindak terorisme yang serupa. Jepang bereaksi dengan sangat prihatin terhadap Serangan teroris 9/11. Itu memancing ingatan dari serangan gas Sarin di kereta bawah tanah Tokyo sistem oleh kultus Aum pada tahun 1995, yang membunuh 12 orang dan melukai lebih dari 5.000. Dulu serangan teror paling serius di Jepang. sejarah. (Council on Foreign Relation, 2012)

Tragedi tersebut tidak dapat dilupakan oleh jepang dan memaksa Jepang untuk berupaya melawan tindak terorisme Setelah 11 September, Jepang Perdana Menteri saat itu, Junichiro Koizumi, menyebutnya “serangan tercela tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga pada kemanusiaan. ” Koizumi bertanya pada anggota kabinetnya untuk mempertimbangkan pengiriman Bela Diri Jepang Pasukan (SDF) ke AS untuk kontraterorisme (Centre for Strategic and International Studies, 2016).

Sebelumnya, pengambilan keputusan yang diambil oleh pemimpin negara yang pada kali ini akan membahas negara Jepang. Proses pengambilan keputusan melibatkan serangkainya proses untuk dapat menentukan pilihan yang tepat. Di Jepang proses pengambilan keputusan didaptasi oleh Tradisional Method diaman Proses tradisional dari bawah ke atas Pengambilan keputusan tradisional dalam pemerintahan Jepang adalah proses dari bawah ke atas. Karena kewenangan perdana menteri untuk memulai kebijakan tidak didefinisikan dengan jelas di bawah Undang-Undang Kabinet yang lama, pemimpin nasional jarang memprakarsai kebijakan dan memperjuangkannya melalui proses persetujuan. Ketika perdana menteri memberikan arahan kebijakan, dia menginstruksikan menteri kabinet terkait. Menteri tersebut secara bergiliran memberikan instruksi kepada menteri yang bertugas, kepala biro, dan direktur bagian terkait. Namun, jika seorang perwira dalam rantai komando menyabotase tindakan tersebut, kebijakan tersebut tidak bertahan. Dalam prosesnya, perwira tingkat kerja utama biasanya berada di tingkat wakil direktur dan berusia akhir tiga puluhan hingga awal empat puluhan.2 Proposal asli mereka dibahas dalam divisi (ka). Proposal yang diterima di tingkat itu dibawa ke pertemuan tingkat kerja dengan divisi lain dalam biro yang sama. Jika bagian lain menyetujui proposal tersebut, itu diselesaikan sebagai keputusan biro dengan persetujuan dari semua direktur divisi biro. Namun, sebelum keputusan diambil, pejabat yang bertanggung jawab diharapkan telah menyelesaikan koordinasi dengan pejabat di biro kementerian lain dan kementerian terkait, serta pemeriksaan hukum dan anggaran melalui sekretariat kementerian. (Shinoda, 2005.)

Proses pembuatan kebijakan terpusat Setelah Perdana Menteri Koizumi mengumumkan dukungan Jepang untuk serangan AS di Irak, pembuatan kebijakan pemerintah Jepang difokuskan pada kontribusinya untuk pembangunan di Irak. Pada 20 Maret 2003, Koizumi mengadakan pertemuan Dewan Keamanan dan memutuskan Pedoman Tindakan yang mencakup lima rencana tindakan segera: (1) untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang di Irak dan sekitarnya; (2) melindungi fasilitas utama, seperti pasukan AS di Jepang dan lembaga diplomatik, (3) untuk memastikan keselamatan navigasi kapal Jepang; (4) untuk mencegah kebingungan dalam sistem ekonomi internasional; dan (5) memberikan bantuan kemanusiaan darurat. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2003a)

setelah pertemuan ini, Koizumi mengadakan rapat Kabinet darurat untuk memutuskan pembentukan ‘Markas Besar Tindakan Kebijakan Masalah Irak’ di Kabinet. Usai sidang Kabinet, ia langsung menggelar pertemuan pertama di markas yang baru didirikan ini untuk memutuskan kebijakan pemerintah: (1) memberikan bantuan kepada negara-negara tetangga Irak; (2) memperkuat dukungan Jepang dalam perang melawan terorisme di Afghanistan dan wilayah lain; dan (3) untuk mempersiapkan undang-undang baru yang memungkinkan Jepang berkontribusi pada rekonstruksi Irak (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2003b).

 Reaksi cepat dan halus ini menunjukkan kesiapan Jepang dalam masalah ini, dan dengan jelas menunjukkan tekad Koizumi. Proses pembuatan kebijakan diprakarsai oleh Sekretariat Kabinet. Kepala Sekretaris Kabinet Yasuo Fukuda menginstruksikan Asisten Sekretaris Kabinet Keiji Ohmori (dari Badan Pertahanan Jepang atau JDA) untuk membentuk tim untuk menyiapkan undang-undang. Selusin pejabat dari MOFA, JDA, dan agensi lainnya dikumpulkan di gedung prefabrikasi oleh gedung Kantor Kabinet. MOFA dan JDA secara tidak resmi telah merencanakan kontribusi Jepang untuk rekonstruksi Irak selama hampir setengah tahun, dan tim tersebut dipersiapkan dengan baik untuk undang-undang yang cepat. Markas besar OFA mengenai masalah kebijakan ini adalah Divisi Keamanan Nasional dari Biro Kebijakan Luar Negeri. Divisi Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari biro yang sama bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan negara lain melalui Misi Tetap Japanto PBB. Juga, Divisi Urusan Hukum dari Biro Perjanjian memberikan bantuan hukum untuk perundang-undangan. Divisi ini mendukung Tim Sekretariat Kabinet Irak. Legislasi Irak disusun dalam kerangka kerja sama internasional, bukan dalam kerangka aliansi AS-Jepang. Oleh karena itu, Divisi Perjanjian Keamanan AS-Jepang dari Biro Amerika Utara tidak berperan penting dalam proses pembuatan kebijakan. Di sisi lain JDA membentuk satuan tugas yang diketuai oleh Direktur Jenderal ShigeruIshiba pada tanggal 20 Maret. Ishiba menginstruksikan pejabat JDA untuk memperkuat pengumpulan informasi mereka sistem dan untuk memperketat patroli keamanan kapal dan pesawat SDF. Adapun persiapan untuk undang-undang, Biro Kebijakan Pertahanan serta Rencana dan Program Divisi Staf Office of the SDF (Ground, Maritime, andAir) berperan sebagai bawahan peran Tim Irak Sekretariat Kabinet.  ( Ishizuka, 2012)

Pada awal April, Tim Irak mengumumkan Rencana Aksi untuk rekonstruksi Irak. termasuk (1) bantuan ekonomi, (2) bantuan rekonstruksi di lapangan, (3) bantuan kemanusiaan, (4) pembongkaran senjata pemusnah massal, dan (5) menyapu ranjau. Selain bantuan ekonomi, pemerintah Jepang akan melakukannya perlu mengirimkan SDF ke wilayah tersebut untuk melakukan kegiatan ini. Jika United Nations memulai operasi penjaga perdamaian, pemerintah Jepang akan dapat mengirim SDF di bawah Hukum Kerjasama Perdamaian Internasional 1992. Tapi kemungkinan ini dipandang ramping.Saat pemerintah Jepang mengembangkan kemungkinan kegiatan di bawah arushukum, Sekretariat Kabinet mempersiapkan undang-undang baru. ( Kyodonews. 2003)

Daftar Pustaka

Council on Foreign Relation. (2012). Aum Shinrikyo: A profile of the Japanese religious cult that carried out the Subway Sarin attack. https://www.cfr.org/backgrounder/aum-shinrikyo

Centre for Strategic and International Studies. (2016). The Japan-US Counter-terrorism alliance in an age of global terrorism. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/160407_Zarate_US-Japan_Counterterrorism_Cooperation.pdf

Ministry of Foreign Affair of Japan. (2003,a) Overview of Japan-US Summit Meeting. http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/pmv0305/overview.html

Ministry of Foreign Affair of Japan. (2003,b) Prime Minister Junichiro Koizumi’s Interview on the Issue of Iraq. https://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iraq/pm_int0303.html

Ishizuka, K. (2012). Japan’s policy towards war on terror in Afghanistan, (Afrasian Research Centre Working Paper Series Studies Multicultural Societies No. 3). https://afrasia.ryukoku.ac.jp/phase2/publication/upfile/WP003.pdf

Shinoda.T (2005). Japan’s Cabinet Secretariat and Its Emergence as Core Executive. Asian Survey, 45(5), 800–821. https://scihubtw.tw/https://doi.org/10.1525/as.2005.45.5.800

Approval with condition to demand a permanent law. (2003, 21 Juli). Kyodonews. <http://news.kyodo.co.jp/kyodonews/2003/iraq2/news/0612-1149.html