Keluarnya Inggris dari Uni Eropa

Pemerintah Eropa Barat dinilai gagal dalam menaungi negara-negara dibawah kekuasaanya, pemerintah eropa barat terbukti tidak mampu mengendalikan inflasi, mempertahankan lapangan kerja dan memastikan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi negara-negara anggotanya termasuk di dalamnya Inggris. Inggris merupakan negara kesatuan yang menggunakan gaya pemerintahan monarki konstitusional dan menggunakan sistem parlementer. Awal mula bergabungnya Inggris  dengan Uni Eropa diakibatkan oleh krisis minyak yang terjadi di Inggris yang memberikan dampak yang cukup signifakan bagi perekonomian Inggris seperti perlambatan  laju inflasi dan pertumbuhan  ekonomi yang rendah krisis ini terjadi pada tahun 1973. (Pratama, 2020)

Demi melewati krisis yang terjadi ini Inggris melihat peluang besar yang akan didapatkan oleh negaranya jika Inggris bergabung dengan Uni Eropa. Inggris menilai negara-negara yang sudah tergabung dalam Uni Eropa memiliki perekonomian yang lebih baik dari Inggris hal itu dapat dilihat dari adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara Produk  Nasional  Bruto  (PNB)  perkapita  antara negara yang  tergabung di Uni Eropa dengan pertumbuhan  PNB Inggris itu sendiri. Dengan bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan per ekonomian Inggris pada saat itu. Inggris secara resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 1973.Dalam keanggotanya di Uni Eropa Inggris dapat dikatakan sebagai Konstributor yang cukup berpengaruh terhadap berkembangnya Uni Eropa di bidang pendanaan Uni Eropa. (Yulyan, 2018)

Tentunya bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa bukan Tanpa adanya alasan sama sekali tentu saja Inggris menginginkan keuntungan-keuntungan  yang banyak dari keanggotannya di Uni Eropa seperti memperoleh keuntungan   didalam  bidang perdangangan internasional  seperti  dihilangkannya  hambatan baik  tarif maupun  hambatan non  tarif  terhadap perdagangan didalam Uni Eropa. Dengan bergabungmya Inggris dengan Uni Eropa Maka Inggris wajib mengikuti ketetapan dan kebijakan yang diberikan oleh Uni Eropa.sala satu kebijakannya ialah open door policy dimana kebijakan tersebut membuat  Ingggris harus membuka  lebar  keamanan perbatasannya kepada para imigran sehingga para imigran dapat dengan bebas masuk dan menetap di  negaranya. Tetapi  hal  ini  menyebabkan  Inggris kehilangan   kontrol   terhadap   perbatasannya sehingga  menyebabkan  terjadinya  lonjakan arus  imigran  yang  cukup  signifikan ke wilayah negara tersebut.

Hal ini disebabkan oleh adanya restrukturisasi  politik di kawasan Eropa Barat yang menyebabkan banyaknya pengangguran struktural yang merajalela. Kekurangan kesempatan kerja yang kronis telah menyebabkan timbulnya kebencian dan perselisihan dengan kelompok minoritas di banyak masyarakat yang menyebabkan tingginya lonjakan  untuk melakukan migrasi. Banyak penduduk negara asal  yang beranggapan  bahwa para  imigran ini mencuri  pekerjaan mereka. Para imigran ini juga cenderung dijadikan kambing hitam atas kekerasan dan kerusuhan yang terjadi. Hasil yang ditimbulkan ialah munculnya sentimen anti-imigran dinegara tersebut. Brexit atau yang lebih dikenal dengan British exit adalah upaya  untuk   mendorong diadakannya referendum terkait status keberadaan Inggris  di  dalam  Uni  Eropa. (Baldacchino, 1989)

Karena pada dasarnya persoalan  imigran   menjadi  salah  satu  instrumen  yang didengungkan  oleh  para  pendukung  kampanye Brexit sebagai salah satu alasan untuk mendorong keluarnyaa   Inggris   dari   Uni   Eropa. Pada prosesnya  Inggris  kemudian  mengadakan referendum    yang  menyatakan Inggris memilih  untuk meninggalkan Uni Eropa,adengan 51,9%  terhitung  17jt  suara  untuk  ‘Leave’  dan 48,1% terhitung 16jt suara untuk ‘Remain’ dengan 263  (68,84%),  wilayah  suara  yg  memilih  untuk  “Meninggalkan  Uni  Eropa”  ke  119  (31,15%) wilayah  suara  yang  memilih  untuk  “Bertahan menjadi angggota Uni Eropa 

Keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa tentu saja tentu saja mempengaruhi beberapa aspek hal ini berlaku pula pada kebijakan mereka terhadap akses bagi keluar-masuknya  warga  negara  asing  khusunya para  imigran di dalam wilayah mereka. Inggris  akan mengikui kebijakan yang digunakan  Australia dalam melakukan seleksi  terkait  masuknya  para  imigran  non-Uni Eropa  untuk  mendapat  izin  tinggal  dan  bekerja dengan  menentukan  beberapa  kriteria  yang  ada. Terkait  dengan  imigran  dari  sesama  Uni  Eropa, Inggris  akan  memberikan  batas  izin  tinggal  bagi mereka agar dapat melakukan pengurusan terkait izin tinggal serta bekerja di Inggris sendiri. Pada  Jumat, 31 Januari 2020 menjadi hari bersejarah bagi warga Inggris. Pada hari itu mereka akhirnya secara resmi meninggalkan Uni Eropa.

Daftar pusaka

Baldacchino, G. (1989). The Dynamic of Political Restructuring in Western Europe and Malta. Hyphen, 6(2), 99-116 https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/25188

PRATAMA, P. (2020) Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris. Jurnal Hubungan Internasional, 1(1), 1-12 https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/59278?articlesBySameAuthorPage=2

Yulyan, M. S. (2018) Mengapa Brexit? Faktor-Faktor Di Balik Penarikan Inggris Dari Keanggotaan Uni Eropa. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 6(2),  258-271   http://repository.unair.ac.id/67835/

Author:

20 thoughts on “Keluarnya Inggris dari Uni Eropa

  1. Artikelnya sudah cukup bagus. Topik yang diangkat juga bagus, tapi masih sedikit kaku dalam penulisannya. Dan juga terkesan dipanjang panjangkan dengan menulis bagian yang tidak terlalu penting.

  2. Pingback:ph tori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *