Dinamika Politik Asia Timur: Bagaimana Korea Memanfaatkan Krisis Sebagai Percepatan Demokrasi

Pertumbuhan di Asia timur tidak terlepas dari sebuah pemikiran kompeten dan kebijakan yang tepat, bukan berdasarkan pada ketekunan maupun konfusianisme. Hal yang membuat beberapa negara gagal dalam melakukan pertumbuhan ekonomi adalah karena tidak kompeten dan kebijakan yang dilakukan kurang tepat sehingga sulit untuk mengikuti pencapaian proses perekonomian yang maju di kawasan regional. Tidak dapat dipungkiri, kawasan Asia Timur secara ajaib telah mencapai perkembangan perekonomian yang sangat signifikan (Ohno, 2013, Chapter 2).

Korea Selatan pada setengah abad yang lalu tidak ada yang akan mengira bahwa negara ini mempunyai masa depan. Karena Korea Selatan berada dalam kolonial Jepang pada tahun 1910-1945, juga perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953 yang menghancurkan dan memecah Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Namun saat ini Korea Selatan dapat secara kompetitif menghasilkan produk berteknologi tinggi seperti mobil dan elektronik, juga kemajuan industri hiburan dan pariwisata nya yang secara mengejutkan telah mendunia.

Indonesia dan Korea merupakan dua negara di Asia yang sama-sama terlepas dari pendudukan Jepang pada tahun 1945. Namun, berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan tidak segera mendapatkan kemerdekaannya tetapi negara tersebut justru terpecah menjadi dua bagian dan terlibat dalam perang saudara yang memakan banyak korban jiwa dan menghancurkan perekonomiannya. Meskipun demikian pada saat ini Indonesia jauh tertinggal dari Korea Selatan dalam perekonomian, padahal sumber daya alam Indonesia jauh lebih kaya bila dibandingkan dengan SDA yang ada di Korea Selatan. Sejak Korea memulai pembangunan ekonomi pada tahun 1962, pertumbuhan ekonominya telah menjadi salah satu yang tercepat di dunia. Transformasi ekonomi di Korea sungguh spektakuler. Dalam waktu kurang dari 30 tahun Korea Selatan maju pesat dari sebuah negara pertanian menjadi negara industri dan perdagangan. Korea saat ini dianggap sebagai model ekonomi untuk disaingi oleh negara-negara lain (Darini, 2010).

Namun demikian, pada akhir tahun 1997 Korea Selatan mengalami musibah ekonomi. Negeri tersebut menghadapi kekurangan cadangan mata uang asing. Nilai tukar Won terhadap Dolar Amerika Serikat ($AS) merosot dari di bawah 900 Won/$AS pada semseter pertama 1997 hingga sekitar 1500 Won/$AS pada pertengahan November 1997. Posisi cadangan devisa sangat rendah dan hal ini mengakibatkan kepanikan pasar. Pada tanggal 21 November pemerintah Korea Selatan mengajukan permohonan agar IMF menyediakan cadangan dana darurat. Dua minggu kemudian, IMF mengupayakan paket sebesar 56 milyar $AS untuk membantu Korea Selatan mengatasi krisis moneter tersebut (Warsito, 2007).

Korea Selatan menyetujui keterlibatan IMF selama 3 tahun sejak tanggal 3 bulan Desember tahun 1997. Tujuan utama program penyelamatan IMF kepada Korea Selatan adalah untuk memantapkan disiplin pasar agar berlaku dengan tegas di Korea Selatan. IMF tidak hanya berharap agar Korea Selatan dapat pulih dari krisis moneter dengan menyediakan dana talangan melainkan juga berharap agar pasar Korea Selatan menjadi lebih terbuka dan diminati atau boleh dimasuki oleh investor asing. Rakyat Korea sering menganggap upaya penyelamatan IMF ini sebagai “Proyek Ekonomi IMF”. Dengan program IMF, Korea Selatan beerhasil melewati krisis finansial. Namun demikian, beban yang ditanggung oleh rakyat Korea Selatan, terutama kaum buruh, kelas menengah ke bawah, sangat berat. Sebaliknya, kelas berpendapatan tinggi dengan asset keuangannya memperoleh pengecualian dan justru mendapat manfaat dari bunga tinggi ditengah krisis.

Namun demikian ada sejumlah kemajuan dalam demokrasi. Buruh telah memulai kegiatan politiknya. Serikat Guru, yang sudah lama dianggap illegal, sekarang merupakan organisasi yang legal. Beberapa kelompok pada masyarakat sipil, seperti LSM-LSM didirikan dan terlibat dalam banyak kampanye nasional menentang tokoh-tokoh publik yang dianggap buruk. Ini merupakan hasil perjuangan yang bagus. Semakin banyak orang yang perduli terhadap akibat buruk dari globalisasi ekonomi dan doktrin pasar bagi masyarakat biasa dan kerumunan sosial.

Kim Dae Jung setelah memenangi pemilu pada Desember 1997 dan dalam rangka menyiapkan pelantikannya sebagai Presiden pada bulan Februrari 1998, bergerak cepat untuk menekankan perubahan mendasar pada ekonomi untuk menghadapi krisis ekonomi yang terus memburuk dalam sejarah Korea Selatan 50 tahun terakhir. Pemerintah Dae Jung berpendapat bahwa intervensi yang berlebihan dalam perekonomian telah mengakibatkan kesulitan ekonomi, dan berjanji menghapus sejumlah regulasi dan pengarahan ekonomi yang otoriter. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya, yang mengendalikan pasar, pemerintahan Dae Jung menekankan pasar yang menjamin persaingan yang bebas dan adil (Warsito, 2007).

Pada krisis multidimensi tahun 1997, yang melanda hampir di semua kawasan Asia, peluang terjadinya perubahan mendasar dan pembaruan di segala bidang terbuka lebar. Namun, ternyata peluang itu hanya datang pada mereka yang siap untuk memanfaatkan. Korea Selatan, yamg sejak awal lebih siap, mampu melewatinya, dan hasilnya pun gemilang. Ancaman kerusuhan sosial dan konflik antar kepentingan (elit penguasa, pengusaha, buruh) yang siap meledak saat itu, bisa dieliminasi, bahkan dikonsolidasi menjadi kekuatan pemersatu untuk segera keluar dari krisis. Anggapan ‘krisis sebagai musuh bersama’ menjadi resep ampuhnya. Di saat bangsa lain sibuk melakukan lobi penjadwalan utang luar negerinya, Korea Selatan justru mampu melunasinya 3 tahun sebelum yang dijadwalkan. Perekonomian mulai tumbuh dengan pesat, dan percepatan demokrasi politik berjalan dengan baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Darini, R. (2010). Park Chung-Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan. Mozaik Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1), 21-30. https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4336

Ohno, K. (2013). The East Asian Growth Regime and Political Development. Dalam K. Ohno & I. Ohno (Eds.), Eastrn and Western Ideas for African Growth: Diversity and Complementarity in Development Aid (eds. 1, 37-61). Routledge.

Warsito, T. (2007). Nosajeong Rahasia Kebangkitan dan Percepatan Demokrasi Korea. Pilar Media

2 thoughts on “Dinamika Politik Asia Timur: Bagaimana Korea Memanfaatkan Krisis Sebagai Percepatan Demokrasi

  1. Pingback:Guns For Sale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *