Respon ASEAN dalam Menanggapi Arbitrase Filipina Terkait konflik Laut China Selatan

Laut China Selatan merupakan sebuah kawasan dengan letak yang strategis, dengan sebelah selatan berbatasan dengan China dan Taiwan, di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, sebelah barat berbatasan dengan Filipina dan sebelah utara berbatasan dengan Brunei dan Malaysia. Pulau Paracel dan Spratly yang juga merupakan bagian dari Laut China Selatan menjadi dua pulau yang juga paling sering diperebutkan. Selain itu juga Laut China Selatan merupakan sebuah kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Latar belakang kawasan yang melimpah ini memberikan banyak peluang unutk menjadi medan persaingan geopolitik dan geoekonomi strategis (strategic competition), tidak hanya menjadi persingan bagi negara besar seperti Cina, Jepang dan Amerika Serikat, tetapi juga bagi yang asda di sekitar kawasan yang seperti Taiwan dan negara yang tergabung di dalam ASEAN.

Sengketa atas klaim Laut China Selatan ini kembali hangat ditahun, dimana China melakukan klaim dengan merilis peta resmi national yang kontroversial pada Mei 2009, yang mana peta tersebut berisikan Sembilan garis putus (nine dash line) yang mencakup hampir keseluruhan dari wilayah Laut China Selatan yang berarti bahwa adanya kedulatn yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatam ini serta memiliki hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan beserta laut dan tanah yang ada di bawahnya . Bahkan China juga tidak memberikan pernyataan resmi terkait rilisnya peta tentang (nine dash line) ini. China justru menyatakan dimana dalam sejarahnya China telah melakukan berbagai aktifitas di perairan tersebut. Sehingga klaim China tersebut mendapatkan respon dari negara-negara yang juga berdekatan dengan Laut China Selatan tersebut, terutama negara anggota ASEAN. Sehingga membuat negara-negara lain juga saling ikut klaim kedaulatan atas wilayah Laut China Selatan ini dengan didasarkan pada bukti masing-masing.

Filipina justru melakukan hal yang berbeda dengan negara China dan Vietnam dalam melakukan klaim, dimana Filipina hanya mengklaim satu pulau yaitu Kalayan Island Group (KIG) beserta landasan kontinenya yang mana terdapat 53 fitur bagian timur Laut China Selatan yang dikenal dengan Scarborough Shoal. Ketengangan kembali muncul di tahun 2012 dimana China dan Filipina saling memperebutkan wilayah hingga berpotensi ke konflik bersenjata. Filipina merupakan negara yang juga terus-menerus melakukan penolakan terhadap klaim China di Laut China Selatan (Darajati et al., 2018). Sehingga pada bulan Januari 2013, Filipina membawa permasalahan Laut China Selatan ini ke Permanet Court of Arbitration (PCA). Pada tanggal 12 Juli 2016 mengeluarkan putusan atas gugatan yang diajukan Filipina dalam melawan Tiongkok mengenai masalah Laut China Selatan ini yaitu mendukung 14 dari 15 klaim oleh pemerintah Filipina, klaim (nine dash line) yang dilakukan oleh China tidak memiliki kedudukan di bawah UNCLOS, Tidak ada fitur yang diklaim oleh China dan Filipina di Laut China Selatan. Mereka tidak berhak atas 200 NM ZEE, tetapi paling banyak zona teritorial 12 NM. Hasil putusan ini merupakan putusan yang final and binding, yang bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa (Amir et.al,2017).

Namun dalam keputusan tersebut, Beijing menolak dengan alasan bahwa panel PCA tidak lah mmenuhi standar hukum, karna China dan Filipina sebelumnya telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara bilateral terkait dengan pengukuran batas laut, serta subjek dari tuntutan yang di ajukan Filipina ini meruakan kedaulatan China bukan tentang masalah interpetasi yang ada di dalam UNCLOS. Alasan lainnya adalah China menyatakan adanya konspirasi terkait hakim-hakim PCA, yang mana menurut China para hakim dan juga perwakilan negara lebih didominasi oleh pihak dari Filipina dan alasan lain China dalam penolakan putusa PCA ini adalah tentang kekuasaan wilayan Laut China Selatan itu sendiri, dimana China menggap bahwa dalam sejarahnya wilayah Laut China selatan ini merupakan wilayah yang telah diduduki oleh nenek moyang terdahulu, sehingga China merasa alasan tersebut diabaikan oleh hakim PCA (Fatmawati, 2018). Alasan-alasan inilah yang menjadi penolakan China terhadap putusan PCA karena dianggap “tidak adil dan telah melanggar hukum”.  

ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mana negara anggota ASEAN ini juga terlibat dalam melakukan klaim terkait permasalahan Laut China Serlatan ini. Sehingga posisi ASEAN disini bisa dibilang dalam posisi yang sangat rumit, bahkan sampai sempat menimbulkan perpecahan diantara anggota ASEAN lainnya, yaitu Kamboja sempat menolak jika ASEAN ikut terlibat dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan antara Filipina dan China (Putri, 2018). Menurut kamboja, permasalaha sengketa Laut China Selatan yang terjadi antara Filipina dan China ini cukup diselesaikan melalui penyelesaian bilateral saja tanpa harus adanya campur tangan ASEAN terkait permasalahan ini. Ketegangan semakin menjadi pada saat pertemuan Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN-China 2016. Dimana Saat itu, pihak ASEAN tidak menyetujui “10 poin kesepakatan konsensus” yang diajukan oleh China. Bahkan Anggota ASEAN juga memutuskan untuk tidak hadir dalam “Konferensi Pers Bersama” yang diakadan selanjutnya. Namun mereka malah  menyatakan bahwa ASEAN kritis terhadap perkembangan di Laut Cina Selatan.

Sebelumnya ASEAN dan China dalam mengatasi Laut China Selatan ini pernah melakukan  pembentukan Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea (DOC). Awalanya DOC ini digunakan sebagai batu loncatan antara China dengan ASEAN pada tahun 2002. Namun karna banyaknya hambatan dan DOC belum berhasil. Sejak tahun 2011 hingga pertengahan 2012 melakukan penyusunan sebuah dokumen yang menggambarkan garis besar bagi dokumen COC (Harahap & Afrizal, 2016). Pada Agustus 2013 terjadi kesepakatan perampungan COC, dan Wang Yi sebagai perwakilan dari China. Pada Maret 2017, berbagai laporan media mengumumkan bahwa draf CoC telah diselesaikan. ASEAN memiliki keterbatasan dalam menanggapi isu-isu geostrategic seperti permasalahan Laut China Selatan.

Keterbatasan inilah yang membuata ASEAN membentuk forum lain yaitu ASEAN Regional Forum (ARF). ARF ini merupakan salah satu forum dari penerapan ASIAN Way, proses ARF ini diperlukan sebagai strategi dalam menghindari konflik untuk penginformasian semua pertimbangan-pertimbangan terkait keamanan regional dalam konteks yang luas. Keadaan ini telah meninggalkan celah kritis mengenai koordinasi berkelanjutan dari penunjang kerja sama maritim. Selain adanya forum ASEAN Regional Forum, John Blaxland, melalui Council for Security Cooperation in the Asia Pacific dan jalur lainnya mengusulkan sebuah ide yg disebut MANIS yang beranggotakan Malaysia, Australia, Selandia Baru, Indonesia, dan Singapura. Blaxland menyarankan jika pengelompokan kecil ini akan lebih mudah dalam mengumpulkan konsesus, mengigat inisiatif harus dimulai secara perlahan dengan diskusi serta membangun kepercayaaan dalam kerjasama fungsional pada keamanan non tradisional seperti penangkapan ikan illegal, migrasi tidak teratur, kejahatan transnasional serta terorrisme (Robert,2018).

Daftar Pustaka

Amir, F., Yuniati, S., dan Hara, A. E. (2017). Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan (China’s Refusal against the Philippine’s Arbitration on the Settlement of South China Sea Claims). E-SOSPOL, 4(2), 6-8 https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/view/5713

Darajati, M. F., Adolf, H., dan Idris. (2018). Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Di Sekitar Kawasan Tersebut. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(1), 25-27. http://dx.doi.org/10.21143/.vol48.no1.1594

Fatmawati, A. (2019). Keabsahan Alasan Penolakan Republik Rakyat Tiongkok Terhadap Putusan Permanet Court Arbitration Atas Sengketa Klaim Wilayah Laut China Selatan Antara Filipina Dan Republik Rakyat Tiongkok Berdasarkan Hukum Internasional. Veritas et Justita (Vej), 5(1), 117-127. http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3289/2709

Harahap, A. B., & Afrizal. (2016). Upaya ASEAN Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015.  Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 3(2), 1-15. https://www.neliti.com/publications/119994/upaya-asean-dalam-menyelesaikan-konflik-laut-cina-selatan-tahun-2010-2015#cite

Putri, S. A. (2018). Peran ASEAN Security Community dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi dari tahun 1930 hingga 2016). Indonesian Journal of International Relations, 2(2), 30-37. https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.35

Roberts, C.B. (2018). ASEAN, the “South China Sea” Arbitral Award, and the Code of Conduct: New Challenges, New Approaches. Asian Politics & Policy, 10. 190-218. https://doi.org/10.1111/aspp.1239

Author: Ana Ramadani

Jepang dan Negara-Negara Industri & Politik Internasional

26 thoughts on “Respon ASEAN dalam Menanggapi Arbitrase Filipina Terkait konflik Laut China Selatan

  1. Hi … Terimakasih untuk artikel yg bermanfaat, setelah aku baca semuanya ada beberapa kata yg kurang tepat pengetikannya . Semoga kedepannya lebih baik ya ketepatan dalam ketikan. Semangat 🤗🤗🤗

  2. Artikelnya sangat membantu dan mudah dipahami.
    Sarannya, lebih diperhatikan lagi untuk typo penulisannya.
    Overall is good, thank you 🙂

  3. Artikelnya menarik dan mengedukasi. Tapi masih ada beberapa penulisan yang tidak sesuai, next time semoga lebih baik lagi. Semangat 🙂

  4. Penulisan artikel nya rapih dan terstruktur. Informasi yg disampaikan juga sangat menarik. Semoga membantu temen temen yg sedang membutuhkan informasi serupa dan nambah ilmu ke yg belum paham soal ini.

    1. Artikelnya bagus, menarik juga. Tapi, ada beberapa kata yang kurang dalam penulisannya dan sebaiknya penyebutan kata “China” diganti dengan “Tiongkok”

  5. Pembahasan artikelnya sangat menarik dan informatif, tapi pengetikkannya kurang tepat dan masih beberapa ada yang typo, next time diperhatikan lagi pengetikkannya ya. semangat ana!!!😁🤗

  6. Pingback:Guns In Stock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *