Pengembangan Lembaga di Sudan Selatan

Politik kontemporer sudan selatan dimulai Anglo-Egyptian Condominimum dari 1955. Sampai saat ini, Inggris dan mesir menduduki Sudan, dengan pengaturan birokrasi terpisah untuk Utara dan Selatan. Sudan merdeka pada awal 1956 dan menghadapi perang saudara yang oanjang dalam dekade-dekade berikutnya. Dari tahun 1955 dan 2005, sudan Utara dan selatan mengalami konflik dan perang yang berkepanjangan. Pada 9 januari 2005, Comperehensive Peace Agreement (CPA) ditandatangani oleh gerakan  pembebasan rakyat Sudan (SPLM) dan Partai Kongres nasional (NCP) memimoin pemerintahan di Khartoum. CPA telah memberikan pemerintah semi-otonomi kepada Sudan Selatan dengan konstitusi interim yang baru. Berdasarkan ketentuan penyelesaian damai, pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) Jhon Garang diangkat menjadi Wakil Presiden pertama Republik Sudan dan Presiden Pemerintah Sudan Selatan. Hanya tiga minggu setelah dilantik. Pada juli 2005, Jhon Garang tewas dalam kecelakaan pesawat dan digantikan oleh Salva Kiir Mayardit sesuai senioritasnya di gerakan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM).

Pada tanggal 9 Juli 2011, Republik Sudan Selatan dinyatakan sebagai Negara berdaulat. Namun, proses membangun identitas nasional yang kohesif dan Negara baru belum tewujud di Sudan Selatan karena adanya persaingan factor social dan budaya, tingkat buta huruf yang tinggi diantara penduduk, dan kurangnya pemimpin politik yang terlatih. Sejak kemerdekaannya, Sudan Selatan menganut aturan etnis, didukung oleh militer, dehingga melemahkan  penegakan hokum dan ketertiban, serta perdamaian dan kemanan. Hal ini telah memperlambat terciptanya dan berkembangnya Negara yang kuatdan kredibel di Negara tersebut. Sistem pemerintahan di Sudan Selatan telah merusak konsep masyarakat sipil, demokrasi multipartai, dan kebebasan berbicara dan bergerak karena kurangnya ketentuan konstitusional permanen yang melindungi nilai-nilai ini. Meskipun demikian, ketegangan etnis seperti yang terjadi di banyak Negara Afrika seperti Somalia, Rwanda, Kongo, dll, telah menjadi tantangan utama  yang memenuhi laju perdmaian dan pembangunan di Sudan Selatan. Hal ini karena komunitas dan kelompok social mengidentifikasikan diri dengan suku, budaya, desa, dan daerah sebagaia mekanisme perlawanan dan pelestarian identitas etnis.

Jumlah yang di perdebatkan  dan pandangan yang bertentangan tentang proyeksi populasi di Sudan Selatan, pemerintah Sudan Selatan harus melakukan sensus sendiri untuk mendapatkan proyeksi yang akurat dari populasi di sepuluh Negara di bagian Negara tersebut. Ini akan membantu membuat rencana yang lebih baik untuk alokasi layanan yang lebih baik, kesetaraan, dan distribusi sumber daya yang adil. Ini juga akan menghilangkan kekeliruan akal masyarakat hak karna menjadi yang terbesar sesuai etnis mereka, bukan diatas rata-rata nasional populasi sudan selatan. Kelompok etnis Dinka telah memproklamasikan diri sebagai kelompok etnis mayoritas, dan Nuer sebagai mayoritas kedua melawan non-Dinka, dan non-Nuer di Sudan Selatan. Presepsi semacam itu menyebabkan era kedua marginalisasi dan kewarganegaraan sekunder di mana 63 kelompok etnis lainnya di Sudan Selatan mengeluhkan penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme dan diskriminasi. Kelanjutan dari kekerasan etnis, perselisihan politik, ketidakamanan, korupsi, marginalisasi dan kesukuan dalam banyak kasus terkait dengan komunitas etnis yang dominan di Sudan Selatan atau dikenal sebagai suku mayoritas(Ambarwati & Wijatmaja, 2016).

Status Negara terbaru di dunia hingga saat ini masih disandang oleh Sudan Selatan. Negara ini adalah tidak lain pecahan dari Sudan yang baru merdeka pada 9 Juli 2011 dan terdaftar di PBB pada 13 Juli 2011, tak lama setelah hari kemerdekaannya. Wilayah ini tidak terlepas dari dampak negatif perang saudara pemerintah Sudan melawan para pemberontak selama perang saudara Sudan pertama dari tahun 1955 sampai tahun 1972. Tak cukup sekali perang saudara kedua bergelora dari tahun 1983 sampai tahun 2005 atau lebih dari 20 tahun. Perseteruan antara pendukung kiir dan Machar menyeret kepada konflik antar etnis di Sudan Selatan. Pertempuran menjadi bersifat komunal dan pemberontak menargetkan anggota kelompok etnis Dinka Kiir dan tentara pemerintah yang menyerang etnis Nuers. Lebih dari 300.000 orang tewas selama perang sipil di Sudan Selatan dan ada sekitar 3 juta orang penduduk Sudan Selatan mengungsi dari rumah tinggalnya, Baik di dalam maupun ke Negara tetangga terutama Kenya, Sudan dan Uganda (Firman, 2017).

Daftar Pustaka

Ambarwati & Wijatmaja, S. (2016). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Instrans Publishing.                                             

Firman. (2017). Sudan Selatan, Negara baru Yang Bergejolak. Tirto.id. https://tirto.id/sudan-selatan-negara-baru-yang-terus-bergejolak-cqJz

Author:

24 thoughts on “Pengembangan Lembaga di Sudan Selatan

  1. Mantap artikel ini dapat menambahakan wawasan , terimakasih buat penulis kang farhan. Sudah memberikan wawasan bagi sayah pribadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *