Normalisasi Hubungan Bilateral Jepang dan Korea Selatan: Dari Dependensi Menjadi Interdepedensi

Jepang dan Korea Selatan (Korsel) termasuk ke dalam kategori negara dengan tingkat ekonomi maju (develop countries) yang juga bagian dari anggota G-20, yaitu negara-negara dengan kekuataan ekonomi 20 besar dunia (Triantama, 2020). Kedua negara ini memiliki latar belakang historis yang kelam. Jepang yang dikenal sebagai negara yang sangat damai dan warganya yang ramah, namun tak dapat menyangkal kejadian masa lalu yang dilakukannya terhadap Korea Selatan masih menyimpan luka dan trauma mendalam bagi para warga Korsel. Sekilas kembali ke masa penjajahan, Jepang sebagai negara imperialis yang menjajah Korea Selatan telah memperlakukan warga Korsel dengan tidak layak dan sangat kejam dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Hal ini sangat merugikan Korea Selatan hingga pada akhirnya Jepang mau memberikan bantuan berupa uang sebagai kompensasi di masa kolonialisme yang di lakukan Jepang kepada Korea Selatan melalui Official Development Assistant (ODA) dalam perjanjian hubungan dasar antara Korea Selatan dan Jepang (Korea-Japan Basic Treaty) yang telah disepakati kedua negara pada tahun 1965. Berdasarkan jurnal Korea’s Economic Relations With Japan, bantuan keuangan yang diberikan pemerintah Jepang antara lain yaitu bantuan hibah sebesar $300 juta, bantuan pinjaman sebesar $200 juta, dan pinjaman komersial dari $300 juta (Gyu-Pan, 2017). Keputusan Korea Selatan dengan menerima kesepakatan tersebut merupakan pilihan terbaik untuk membenahi kondisi dalam negerinya yang porak poranda akibat perang Korea Selatan dengan Korea Utara. Normalisasi hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan ternyata dapat membawa dampak positif bagi Korsel sendiri dalam membangun pertumbuhan perekonomiannya.

Jepang telah menguasai pasar Korea Selatan dalam industri elektronik, otomotif, dan permesinan dengan total impor Korsel sebesar 35 persen ($166 juta) hingga pada tahun 1988 menduduki proporsi tertinggi dari total nilai impor Korea Selatan (Gyu-Pan, 2017). Ini berarti bahwa perkembangan perusahaan Korsel telah bergantung pada teknologi perusahaan Jepang yang dapat dikatakan sebagai suatu kerja sama yang hanya bersifat depedensi (ketergantungan) bagi Korea Selatan. Korsel juga selalu mengalami defisit perdagangan yang terus meningkat secara signifikan, hingga membuat Negeri Ginseng ini perlu berputar otak untuk mencari solusi ketidakseimbangan yang terjadi dalam kerja sama ini. Akhirnya pada tahun 1986, Korea Selatan mendapat cahaya terang dengan mengadakan ’Rencana Lima Tahun Pertama untuk Koreksi Ketidakseimbangan Perdagangan dengan Jepang’ dengan mengganti produk-produk impor yang kalah saing dengan Jepang dan mempromosikan ekspor. Hasilnya, Korea Selatan mencapai surplus perdagangan untuk pertama kalinya. Selanjutnya pada tahun 1992, pemerintah Korsel mengumumkan ‘’Rencana Lima Tahun ke-2 untuk Pelokalan Mesin, Material, dan Komponen’ yang bertujuan untuk mendukung perusahaan Korsel agar dapat memperkenalkan fasilitas berteknologi tinggi melalui pendanaan yang diberikan Pemerintah Korea Selatan dalam hal kepentingan lokalisasi yang mencakup 4.000 komponen dan material (Gyu-Pan, 2017).

Kehadiran Tiongkok sebagai rising power di Asia Timur juga menjadi momentum untuk Korea Selatan dalam mengurangi ketergantungannya dengan Jepang. Berdasarkan Triantama (2020), perusahaan-perusahaan Korea Selatan melihat Tiongkok sebagai negara yang strategis dan potensial dalam mengembangkan usaha apalagi semenjak bergabungnya Tiongkok dalam World Trade Organization (WTO) nilai FDI Korsel ke Tiongkok mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2001 dan terus meningkat hingga 2007 yang merupakan tahun dengan nilai presentase terbesar mencapai 46,08 persen (Triantama, 2020). Berdasarkan jurnal Korea’s Economic Relations With Japan, pada tahun 2010 akhirnya posisi Jepang tergantikan oleh Tiongkok karena pangsa impor dari Jepang ke Korsel mengalami penurunan. Namun, jika dilihat dari total keselurahan nilai perdagangan Korsel dan Jepang belum mengalami pengurangan dan produksi setengah jadi perusahaan Jepang masih memiliki peranan penting bagi perusahaan Korea Selatan (Gyu-Pan, 2017).

Pasca Krisis Mata Uang Asia tahun 1997, Korea Selatan berkomitmen untuk melaksanakan reformasi struktural di dalam negerinya yang membuat kemajuan dalam bidang ekonomi globalisasi agar dapat bersaing dengan perusahaan Jepang. Reformasi struktural yang dilakukan Korea Selatan mulai dari peningkatan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, teknologi tingkat tinggi, ketersediaan sumber daya manusia yang unggul, dan pengenaan tarif pajak perusahaan yang rendah agar dapat menarik para investor asing terutama Jepang. Hal ini membuat perusahaan Jepang beralih ke produksi lokal Korsel yang ditandai dengan lonjakan FDI (Foreign Direct Investment) perusahaan Jepang yang meningkat dua kali lipat (Gyu-Pan, 2017). Sehingga kerja sama yang terjalin kedua negara pun mulai menguat dan menjadi saling bergantung satu sama lain. Sejak tahun 2000-an, perusahaan Korea Selatan telah berhasil mencapai daya saing global yang membuatnya dapat menyeimbangi perusahaan Jepang. Hal ini menjadi sebuah pencapaian bagi Korea Selatan yang berhasil mengubah hubungan kerja sama dengan Jepang dari yang sebelumnya bersifat depedensi (ketergantungan) menjadi interdepedensi (saling ketergantungan). Dapat dilihat pada kerja sama yang dijalin oleh Jepang dan Korea Selatan di negara-negara ketiga yang dapat menguntungkan kedua negara, karena Jepang dan Korsel memiliki kekuatan yang saling melengkapi.

Hubungan Jepang dan Korea Selatan yang kini bersifat interdepedensi membuat keduanya terus mengupayakan kerja sama yang saling menguntungkan. Salah satunya dengan bernegosiasi terkait Free Trade Agreement (FTA) yang belum juga mencapai kesepakatan penyelesaian. Namun, kedua negara tetap dapat mendorong hubungan kerja sama dalam mencapai FTA ini melalui forum dialog maupun organisasi ekonomi di kawasan.

Daftar Pustaka

Gyu-Pan, Kim. (2017). Korea’s Economic Relations With Japan. Korea’s Economy, 31, 23-29. http://keia.org/sites/default/files/publications/kei_koreaseconomy_2016_170606.pdf

Triantama, F. (2020). Interdepedensi Ekonomi Sebagai Pencipta Perdamaian Asia Timur. Jurnal Dinamika Global, 5(2), 278-291. https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.195

Author: Ema Nurhikmah

38 thoughts on “Normalisasi Hubungan Bilateral Jepang dan Korea Selatan: Dari Dependensi Menjadi Interdepedensi

  1. Artikel yang sangat menarik untuk dibaca, dikemas dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, dan menambah wawasan bagi para pembacanya. Good job, author🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *