Malta: Sebuah Negara Politik Tanpa Identitas Bangsa

Uni Eropa telah membuktikan eksistensinya dalam membangun dinamika politik yang dinamis. Dapat dikatakan bahwa hampir semua negara di dunia ini pernah dijajah oleh bangsa Eropa, tak terkecuali Indonesia. Tak sedikit pula negara jajahan bangsa Eropa berkembang menjadi negara maju atau bahkan melampaui negara yang menjajahnya. Jatuhnya Konstatinopel mengubah arah politik global di abad ke-15 sehingga mendorong bangsa Eropa untuk menemukan dunia yang baru.

Eropa dikenal sebagai bangsa perumus negara persemakmuran. Seperti yang dikutip dalam laman The Commonwealth, merupakan salah satu asosiasi politik negara tertua di dunia yang pada awalnya dibentuk oleh Inggris. Saat ini, terdapat 54 negara yang tergabung secara sukarela, mulai dari negara maju, berkembang, atau miskin. Sebanyak 32 anggota diklasifikasikan sebagai negara bagian kecil. Negara-negara ini umumnya sangat rentan terhadap hal-hal seperti perubahan iklim atau tantangan pembangunan. Para pemimpin negara anggota membentuk kebijakan dan prioritas The Commonwealth. Setiap 2 tahun sekali, diadakan Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) untuk membahas masalah-masalah yang mempengaruhi persemakmuran. Semua negara anggota memiliki suara yang sama terlepas dari kekayaan atau wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahkan negara terkecil pun memiliki suara dalam membentuk Persemakmuran.

Lalu bagaimana dengan identitas negara yang tergabung dalam Commonwealth? Meskipun negara-negara yang tergabung dalam persemakmuran pernah dikuasai atau didirikan oleh Kerajaan Inggris, tetapi banyak negara yang telah berdaulat dan menjadi bagian dari Commonwealth atas dasar satu tujuan, yakni saling mendukung satu sama lain. Selain itu, dua negara terakhir yang bergabung dengan persemakmuran, yakni Rwanda dan Mozambik tidak memiliki ikatan sejarah dengan Kerajaan Inggris.

Salah satu negara anggota yang memiliki ikatan dengan Kerajaan Inggris adalah Malta. Malta merupakan negara republik parlementer dengan kepala pemerintahan, perdana menteri, dan kepala negara (presiden) yang perannya sebagian besar bersifat seremonial. Memiliki 5 wilayah, Malta merupakan negara kepulauan yang beribukota di Valletta. Setelah merdeka dari Inggris, Malta resmi bergabung dengan persemakmuran pada tahun 1964 dan juga bergabung dalam Uni Eropa pada tahun 2008. Hanya ada dua partai politik partai yang mewakili parlemen Malta, yakni Partai Nasionalis dan Partai Buruh Malta (MLP).

Kehadiran dua partai ini nyatanya hanya sebagian kecil peran yang diambil dalam proses pembuatan kebijakan di Malta. Baldacchino (2002) menyebutkan bahwa Gereja Katolik memiliki pengaruh penting. Mengutip data dari CIA World Factbook, sebanyak 98 persen masyarakat Malta merupakan penganut agama Katolik sehingga terasa wajar jika nilai-nilai yang diterapkan dalam perpolitikan Malta menyerap nilai Katolik.

Gereja Katolik dan etos serta upacaranya hingga saat ini tetap menjadi hal yang paling dekat dengan simbol nasional Malta. Terlepas dari sekularisasi yang jelas, sekitar 70 persen penduduk menghadiri misa mingguan secara teratur di mana sepertiga dari semua pemuda Malta menyelesaikan sekolah mereka di sekolah gereja dan kebanyakan pemuda Malta harus menghadiri ‘doktrin’ berjam-jam untuk memenuhi syarat sakramen pengukuhan.

Laitinen (2017) menyatakan bahwa ada satu gereja atau kapel untuk setiap kilometer persegi di Malta dan masih digunakan hingga saat ini. Sebagian besar seni termasuk musik, drama, seni pahat, lukisan, cerita rakyatnya dilindungi secara substansial oleh gereja dan memiliki tema religius yang eksplisit. Terdapat 70 persen dari penduduk Malta mengidentifikasi komitmen terhadap nilai-nilai agama sebagai prioritas utama mereka dalam hidup. Tahun-tahun panjang Malta sebagai wilayah kekuasaan Katolik memfasilitasi munculnya hierarki gerejawi lokal yang menjalankan pengaruh politik dan budaya yang kuat. Hal ini, pada gilirannya, telah melahirkan kerangka pikir nasional yang sangat ditentukan oleh ajaran agama tentang kesopanan dan moralitas.

Namun, semua itu berubah sejak tahun 2011. Peran Gereja dalam kehidupan politik sedikit demi sedikit mulai bergeser. Referendum perceraian lahir dari pemberontakan seorang anggota dari Partai Nasionalis, Jeffery Pullicino Orlando dan Evarist Bartolo, parlemen dari partai oposisi. Mereka menyusun RUU bahwa orang dapat bercerai setelah hidup terpisah selama empat tahun dan selama keduanya masih hidup. Sebelumnya, Malta merupakan satu-satunya negara di Uni Eropa yang tidak mengizinkan perceraian.

Hal ini jelas menentang ajaran Katolik di mana perceraian itu dilarang. Peran Gereja telah dirusak oleh perdebatan tersebut. Sebanyak 72 persen masyarakat memilih perceraian harus diberlakukan di Malta dan peraturan itu akhirnya ditetapkan meski ditentang Gereja (“Malta votes ‘Yes’ in”, 2011). Tak sampai disitu, dalam empat tahun terakhir negara yang berpenduduk 420.000 orang ini telah mengejutkan dunia dengan UU Hak LGBTI yang progresif. Mereka memperkenalkan undang-undang pengenalan identitas gender, berdasarkan praktik terbaik yang menempatkannya sebagai pemimpin di atas banyak negara lain. Identitas gender dari transgender dapat tercermin dalam dokumen identitas mereka tanpa campur tangan pengadilan, dokter, ataupun psikiater. Warga Malta dapat memilih untuk mengeluarkan ‘perempuan’ atau ‘laki-laki’ dari paspor dan kartu identitas mereka dan menggantinya dengan ‘X’ serta menghapus istilah gender seperti suami, istri, ayah, dan ibu (Saju, 2017).

Malta yang semula mengidentifikasi dirinya sebagai bangsa religius perlahan-lahan memunculkan pertanyaan ‘apakah sebutan religius dari identitas bangsa ini masih relevan?‘. Jawabannya, tidak sepenuhnya.

Malta secara umum memang bukan negara yang berada dalam ancaman. Sebaliknya, pertahanan dan pemeliharaan negara ini nampaknya menjadi prioritas bagi pihak ‘kiri’ dan ‘kanan’. Pendapat publik untuk memelihara negara menjadi sejahtera dan meningkat selama bertahun-tahun berhasil dipertahankan oleh pajak pendapatan dan pengeluaran, pendapatan properti, serta keuntungan dari perusahaan publik sebagaimana yang dikutip dari Baldacchino (1989). Namun, kini Malta dinilai sudah melunturkan nilai-nilai Katolik sehingga identitas bangsa religius tak bisa lagi disematkan untuk mereka.

Daftar Pustaka

Baldacchino, G. (1989). The dynamics of political restructuring in Western Europe and Malta. Hyphen, 6(2), 99-116. https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/25188

Baldacchino, G. (2002). A nationless state? Malta, national identity and the EU. West European Politics, 25(4), 191-206. https://doi.org/10.1080/713601632

Laitinen, A. (2017). Religion and Politics in Malta during the Interwar Years. Ecumenical Cooperation and World Politics, 30(2), 376-382. https://doi.org/10.13109/kize.2017.30.2.376

Malta votes ‘Yes’ in divorce referendum. (2011, 29 Mei). BBC News. https://www.bbc.com/news/world-europe-13588834

Saju, P., S., B. (2017, 4 Juli). Di Negara Ini Sebutan “Suami, Istri, Ibu, dan Ayah” Mau Dihapus. Kompas. https://internasional.kompas.com/read/2017/07/04/20093811/di.negara.ini.sebutan.suami.istri.ibu.dan.ayah.mau.dihapus?page=all

Author: Jihan Rahmasari

Ilmu Hubungan Internasional - Politik Internasional.

39 thoughts on “Malta: Sebuah Negara Politik Tanpa Identitas Bangsa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *