Dinamika Politik Sudan Selatan: Tantangan Pembangunan Pasca Kemerdekaan

Konflik berkepanjangan yang terjadi sejak awal kemerdekaan Sudan pada awal 1956 hingga 2005 telah menarik perhatian dunia internasional. Dalam hal ini, konflik Sudan telah merenggut banyak nyawa korban sipil sehingga PBB harus ikut andil dalam menyelesaikan konflik ini. Dalam Wahiduddin (2020), dijelaskan bahwa konflik Sudan yang terjadi di Darfur antara Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A) dan Justice and Equality Movement (JEM) menuntut agar Sudan dapat memperlakukan masyarakat Sudan Selatan secara adil baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik.

Referendum pemisahan diri Sudan Selatan merupakan peristiwa penting dalam perjalanan politik Sudan di mana referendum ini sangat menentukan nasib Sudan Selatan. Referendum pemisahan diri Sudan Selatan telah diatur oleh lembaga independen yang berbasis di Khartoum, Southern Sudan Referendum Commission serta Southern Sudan Referendum Bureau. Referendum dilaksanakan pada 9 Januari 2011 hingga 15 Januari 2011 dan hasil referendum diumumkan secara resmi pada 7 Februari 2011 dengan hasil 97,58 % dari 3.947.676 pemilih menginginkan bahwa Sudan Selatan memerdekakan diri dari Sudan dan merdeka pada 9 Juli 2011 (Wahiduddin, 2020).

Meskipun Sudan Selatan sudah resmi merdeka dari Sudan, konflik masih terus berlanjut di antara kedua negara yang menyebabkan terhambatnya pembangunan yang terjadi di Sudan Selatan. Konflik yang pertama adalah di mana Sudan masih tidak mau mengakui kemerdekaan Sudan Selatan karena kemerdekaan Sudan Selatan dianggap telah mengurangi pasokan minyak Sudan di mana terdapat 2/3 ladang minyak Sudan di daerah Sudan Selatan yang kemudian untuk menutupi kekurangan tersebut, Sudan meminta biaya senilai US$ 32 per barel termasuk biaya transit, transportasi, proses dan penggunaan pelabuhan kepada Sudan Selatan (Wahiduddin, 2020).

 Kedua, konflik perbatasan yang terjadi di wilayah Kordofan Selatan, Nil Biru, dan kota Abyei di mana antara Sudan dan Sudan Selatan saling menuduh mendukung aktivitas pemberontak di masing-masing wilayah negara. Selain konflik yang terjadi antara Sudan dan Sudan Selatan, konflik internal di Sudan Selatan juga menyebabkan hambatan dalam pembangunan Sudan Selatan. Salah satunya adalah konflik yang terjadi antara presiden Salva Kiir dan mantan wakil presiden Rick Machar yang menyebabkan militer Sudan Selatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu tentara yang loyal dengan Rick Machar dan tentara yang loyal kepada Salva Kiir. Kedua pihak berupaya untuk menghentikan konflik ini dengan menandatangani Compromise Agreement on the Resolution of the Conflict in the South Sudan yang dibantu oleh Intergovernmental Authority on Development yang kemudian dilanggar oleh pihak SPLM/A dengan mengambil paksa bahan bakar dan peralatan yang dibawa oleh UNMISS dan menahan 19 orang tentara UNMISS dan 13 orang awak kapal (Wahiduddin, 2020). Selain iu, identitas politik dan kesukuan telah menjadi tantangan bagi Sudan Selatan karena keduanya merupakan pemicu potensi perpecahan dan merusak tatanan masyarakat Sudan Selatan. Aturan etnis yang didukung oleh militer yang telah dianut oleh Sudan Selatan sejak kemerdekaannya telah melemahkan penegakan hukum dan ketertiban, serta perdamaian dan keamanan yang terjadi di Sudan Selatan. Hal ini juga telah memperlambat terciptanya dan berkembangnya lembaga negara yang kuat dan kredibel di Sudan Selatan. Sistem pemerintahan militer di Sudan Selatan telah merusak konsep masyarakat sipil, demokrasi multipartai, dan kebebasan berbicara karena kurangnya ketentuan konstitusional permanen yang melindungi nilai-nilai ini. Selain itu, konflik etnis dinilai sangat mempengaruhi perdamaian serta pembangunan yang terjadi di Sudan Selatan. Hal ini karena komunitas dan kelompok sosial mengidentifikasikan diri dengan suku, budaya, desa, dan daerah sebagai mekanisme perlawanan dan pelestarian identitas etnis (Kon, 2015).

Sudan Selatan memiliki sekitar 63 suku bangsa dengan mayoritas dua suku yaitu suku Dinka dan suku Nuer, dengan suku Dinka yang dominan dalam bidang militer, politik dan ekonomi. Dominasi yang dimiliki oleh suku Dinka terutama dalam gerakan SPLM/A kemudian menyebabkan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme dan diskriminasi yang terjadi di Sudan Selatan. Selain itu, faktor utama yang menghambat perkembangan sosial-ekonomi dan politik Sudan Selatan adalah kurangnya kemauan sosial-budaya dan politik untuk mengatasi konflik kepentingan antar suku dan etnis, serta kekerasan etnis, perselisihan politik, ketidakamanan, korupsi, marginalisasi dan kesukuan dalam banyak kasus terkait dengan komunitas etnis yang dominan di Sudan Selatan telah memicu konflik antar suku di Sudan Selatan (Kon, 2015).

Daftar Pustaka

Kon, M. (2015). Institutional Development, Governance, and Ethnic Politics in South Sudan. Journal of Global Economics, 3(2), 1-6. https://doi.org/10.4172/2375-4389.1000147

Wahiduddin. (2020). Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Presiden Omar Bashir. Nady Al-Adab, 17(1), 50-67. https://doi.org/10.20956/jna.v17i1.10086

Author: Anyelir Sacharissa

International Relation Student

8 thoughts on “Dinamika Politik Sudan Selatan: Tantangan Pembangunan Pasca Kemerdekaan

  1. Pingback:kardinal stick
  2. Pingback:Windshield Leads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *