Demokratisasi dan Arah Politik yang Ambigu di Amerika Latin

Demokratisasi merupakan sebuah proses transisi menuju rezim politik yang lebih demokratis. Transisi yang terjadi bisa berasal dari rezim otoriter ke demokrasi, dari sistem politik otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi. Demokratisasi adalah sebuah jalan keluar dari otoritarianisme, hal itu dikarenakan demokratisasi merupakan suatu proses yang dapat digunakan untuk mengembalikan hak-hak rakyat. Sedangkan di dalam sebuah pemerintahan yang bentuk dan sifatnya otoriter tidak ada demokrasi, sehingga hak-hak rayat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan dibatasi. Sehingga dengan adanya demokratisasi banyak rakyat yang akan menyukai demokrasi. Oleh sebab itulah dukungan terhadap demokratisasi sangatlah menentukan proses tersebut.

Di Amerika Latin, demokratisasi terdapat pebedaan dalam prosesnya. Meskipun pergantian rezim dari otoriter menuju  pemerintahan yang lebih demokratis sama-sama dilakukan secara legal institusional, perbedaan tersebut dapat dilihat setelah lengsernya rezim otoriter di Brazil dan di Peru.  Rezim militer di Brazil masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di negara tersebut, sehingga meskipun rezim militer lengser tapi rezim militer masih mampu menekan kelompok oposisi sebagai pemenang dengan berbagai persyaratan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan kelompok militer di kemudian hari, sedangkan hal ini tidak terjadi di Peru, dikarenakan sipil memiliki supremasi lebih besar dibandingkan dengan supremasi yang dimiliki oleh militer.

Kudeta memang sering kali menjadi warna tersendiri bagi konstelasi politik di negara-negara Amerika Latin. Pada dekade 1970-an dan dekade 1980-an misalnya, negara-negara di kawasan Amerika Latin jatuh ke tangan kekuatan militer. Selanjutnya, di tahun 1990-an, secara bertahap Amerika Latin terbebas dari kediktatoran militer, tetapi rezim demokratis justru dinilai semakin memperparah kemiskinan dan jurang ketimpangan. Pada akhirnya, berbagai kudeta kembali mewarnai kancah perpolitikan negara-negara Amerika Latin, seperti terjadi di Honduras (2009), Paraguay (2012), hingga Brazil (2016) (Hendrawan et al., 2020).

Sebagian besar pengamat setuju bahwa pemecatan presiden merupakan alternatif yang lebih baik untuk mengatasi masalah dan konflik politik dibandingkan dengan melakukan kudeta militer. Maksudnya adalah bahwa penggantian presiden untuk menyelamatkan suatu rezim dari kehancuran sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan tentang kualitas demokrasi di Amerika Latin. Contohnya pemecatan presiden yang terjadi di Republik Dominika, Guatemala, dan Peru merupakan contoh bahwa pemecatan presiden dapat memulihkan sistem demokrasi di negara-negara tersebut (Hochstetler, 2011).

Dalam perkembangannya kemudian, kawasan Amerika Latin menjadi kawasan yang masyarakatnya sangat konfliktual dimana nilai-nilai, kembaga-lembaga, dan norma-norma politik lama dipertanyakan sementara kelompok-kelompok baru sangat terpecah-belah mengenai arah yang harus ditempuh oleh negara-negaranya menuju masa depan. Artinya, di Amerika Latin terjadi sekaligus krisis legitimasi dan fragmentasi yang dalam dan hasilnya merupakan campuran di antara dua hal itu. Pemerintah demokratis berkuasa sebentar kemudian digantikan oleh kekuatan militer, atau politisi populis memegang kekuasaan dan tidak lama kemudian digantikan oleh kaum oligarki konservatif.

Dikarenakan pemerintahan diktator yang terlalu lama berada dalam tampuk kekuasaan sehingga meninggalkan pengaruh yang masih sangat kuat dalam organ politik negara-negara di Amerika Latin.  Setidaknya ada tiga dampak yang ditinggalkan oleh pemerintahan diktator, pertama adalah penegakan terhadap  hak asasi manusia, di negara Amerika Latin masih tidak bisa ditegakkan, khususnya apabila pelaku kejahatan tersebut masih memiliki keterkaitan dengan pihak militer. Kedua, adalah supremasi sipil yang masih sangat jauh dari sewajarnya, sehingga sipil tidak memiliki kontrol terhadap pemerintahan.  Ketiga adalah masih adanya  reformasi kemiliteran dan kerangka kebijakan-kebijakan yang masih dikendalikan oleh militer. Model demokrasi yang berkembang di Amerika Latin pada akhirnya tidak lebih dari sebuah proses  demokrasi yang masih bersifat proseduran semata (Knight, 2001).

Daftar Pustaka

Hendrawan, A., Atmojo, B. T., & Pratama, W. R. (2020). Demokrasi Brazil : Bagaimana Brazil Melewati Fase Transisi dan Membangun Konsolidasi Demokrasi. Insignia Journal of International Relations, 7(2), 122-137. http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/download/2584/1876

Hochstetler, K. (2011). The Fates Of Presidents in Post-Transition Latin America: From Democratic Breakdown to Impeachment to Presidential Breakdown. Journal of Politics in Latin America, 3(1), 125-141. https://doi.org/10.1177%2F1866802X1100300105

Knight, A. (2001). Democratic and Revolutionary Traditions in Latin America. Bulletin of Latin American Research, 20(2), 147-186. https://www.jstor.org/stable/3339607

One thought on “Demokratisasi dan Arah Politik yang Ambigu di Amerika Latin

  1. Pingback:Buy 6-APB online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *