Kerjasama Indonesia Dengan ASEAN Convention Againts Trafficiking In Persons, Especially Women and Childern (ACTIP) dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam

Human Trafficking atau perdagangan manusia adalah suatu kejahatan lntas negara yang dapat mengancam hak asasi manusia dan keamanan negara. Menurut beberapa aktor perdagangan manusia dipandang sebagai pemindahan perempuan secara paksa ke luar negeri memiliki tujuan untuk prostitusi, namun kemudian perdagangan didefiniskan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak dengan adanya suatu paksaan (Rosenberg, 2003). Perdagangan manusia ini menjadi pusat perhatian dunia internasional karna dalam setiap tahunnya terus terjadi peningkatan dalam jumlah korban perdagangan manusia. Termasuk dalam negara Indonesia sendiri yang mengalami peningkatan dalam perdagangan manusia itu sendiri yang perlu ditangani dengan serius. Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia tidak terlepas dari kemajuan perkembangan zaman, tetapi seiring berjalannya perkembangan terdapat beberapa pihak yang menyalahgunakan hal ini dan justru malah mengambil keuntungan. Kasus Human Trafficking di Indonesia sendiri semakin meningkat disetiap tahunnya, Human Trafficking berkembang sangat cepat menjadi sindikat lintas batas negara seiring dengan mudah terbukanya jalur komunikasi dan transportasi antar negara. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menjadi penyumbang perdagangan manusia terbesar dikawasan Asia dan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak (Solim, 2019).

Menurut data, para korban dikirim ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Jepang, Timur Tengah dan Eropa. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapore dan Malaysia, Batam menjadi salah satu jalur pengiriman korban Human Trafficking sebelum mereka berlanjut pergi ke negara-negara tujuannya. Batam juga dikenal sangat banyak memiliki “pelabuhan tikus” hal ini merupakan pelabuhan yang illegal, lokasi tersebut menjadi tempat pengiriman korban yang berkedok sebagai TKI tanpa dokumen. Korban yang dikirim keluar negeri untuk bekerja tanpa dokumen yang sah sangat sulit mendapat perlindungan hukum jika ada hal buruk yang mereka alami semasa bekerja disana, banyak sekali hal-hal buruk yang bisa saja akan menimpa mereka diluar sana seperti tidak menerima bayaran, bahkan bisa mendapatkan kekerasan fisik maupun psikis. Luka-luka yang dialami para korban yang mengalami kekerasan fisik pada umumnya seperti pukulan, luka akibat pukulan benda tajam, luka bakar, dan banyak lagi. Hal tesebut tentu nya akan membuat psikologis mereka terguncang dan menyebabkan trauma atau pun depresi yang mendalam, bahkan bisa membahayakan orang-orang disekitarnya juga. Batam sangat memerlukan pengawasan yang ketat terutama untuk daerah pelabuhan bila ditermukan korban-korban dari Human Trafficking mereka akan langsung ditangani oleh tim khusus (Widayatun, 2009).

Peran Indonesia sangatlah dibutuhkan untuk mengatasi kasus Human Trafficking di Batam ini. Ada beberapa upaya yang dilakukan indonesia untuk menangani kasus kejahatan Human Trafficking di Batam, yang pertama upaya internal yaitu berupa peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2009 tentang rencana aksi nasional pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak serta dengan diterbitkan peraturan daerah kota Batam No. 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, upaya internal ini pun dibagi lagi menjadi dua yaitu upaya lokal dan nasional. Sementara upaya Eksternal pemerintah Indonesia yaitu Ratifikasi ASEAN Convention Againts Trafficiking In Persons, Especially Women and Childern atau ACTIP. Dalam penanganan kasus Human Trafficiking di ASEAN, Indonesia memandang penting akan pembentukan instrumen hukum regional yang mengikat sebagai landasan dalam meningkatkan kerjasama pemberantasan Human Trafficking  diwilayah ASEAN. Untuk melaksanakan hal tersebut, ASEAN membuat rencana aksi (ASEAN Plan of Action Againts Trafficking in Persons, Especially Woman and Childern) yang sudAh ditanda tangani oleh seluruh anggota negara ASEAN pada 21 November 2015.

Pencegahan yang dilakukan ACTIP untuk kasus ini adalah seperti para pihak harus terlibat dalam tindakan preventif dan insitutif, seperti melakukan penelitian atau studi TIP, mengumpulkan informasi, dan mendorong kampanye siaran massal atau publik, bekerja sama dengan organisasi terkait, meningkatkan bilateral, kerjasama regional, dan internasional; mempromosikan pembangunan kapasitas, dan melakukan program lain yang bermanfaat bagi pencegahan TIP di daerah. Perlindungannya juga meliputi perlindungan korban secara luas termasuk melindungi privasi korvan, bekerjasama dengan organisasi terkait TIP untuk menyediakan perumahan, konseling, bantuan medis, mental, material, pendidikan dan juga pelatihan. Hal ini sudah mencakup pedoman pemulangan dan repatriasi namun tidak ada catatan tentang saksi perlindungan. Penegakan hukumnya, setiap pihak diharuskan menunjuk unit atau otoritas khusus dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai tentang TIP untuk menangani proses penegakan hukum (menyelidiki dan menuntut para pelaku perdagangan manusia). Dan juga mengatur tentang sekuestrasi kepemilikan harta benda, aset, peralatan atau alat propiertorships lain yang terkait dengan kegiatan TIP dan perdagangan manusia.  Kerjasama Internasionalnya mendorong bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana , seperti berbagi intelijen, data dan informasi; ekstradisi, kerja sama penegakan hukum untuk mengidentifikasi, membantu, dan melindungi korban, serta mengadili pelakunya; kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan. Pada aturan Kerjasama internasional, di ACTIP adanya bantuan hukum dan membantu menegakkan hukum pada tersangka hingga perlindungan kepada korban dan Kerjasama internasional memberi akses untuk melakukan penyitaan sedangkan pada UU No.21 Tahun 2007 menjelaskan Indonesia sebagai negara bertanggung jawab untuk melakukan kerjasama internasional untuk menindak hukum tersangka.

Daftar Pustaka

Rosenberg, R. (Ed). (2003). Perdagangan Perempuan dan anak di Indonesia. American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 13(2), 167-186. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1680

Widayatun. (2008). Trafficking di Wilayah Perbatasan. Jurnal Masyarakat & Budaya, 10(1), 81-102. https://doi.org/10.14203/jmb.v10i1.172

52 thoughts on “Kerjasama Indonesia Dengan ASEAN Convention Againts Trafficiking In Persons, Especially Women and Childern (ACTIP) dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam

  1. Nice & well-written article with interesting topic! Thankyou for sharing with us and augment our knowledge Nanda!!! Keep up the good work, stay healthy, safe, sane, and God Bless🌻

  2. Setiap membahas mengenai isu trafficking memang menarik sekali, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas trafficking, nice article good job ata✨

  3. Artikel ini membantu saya dalam memahami human trafficking khususnya pada materi yang dijelaskan oleh penulis, terutama pada penjelasan definisi, lokasi, upaya pencegahan, dan lain-lain telah dijelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Banyak sekali point penting dalam artikel ini yang sangat informatif. Terima kasih.

  4. Pingback:Dark0de URL
  5. Pingback:go to my blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *