Kerjasama ASEAN dan Australia dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui Program ASEAN-Australia Counter Trafficking

Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian internasional karena dampaknya sangat mengganggu sehingga menjadi agenda global yang cukup serius untuk dibahas dan ditegakkan oleh hukum. Isu ini menjadi ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara di seluruh dunia karena melanggar hak asasi manusia dan melanggar martabat manusia. Perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir, kejahatan korporasi, kejahatan dunia maya, dan bahkan kejahatan transnasional karena ruang lingkup dan dimensinya telah meluas melewati batas-batas negara.  Perdagangan orang bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang lainnya yang bersifat mengancam atau memaksa. Terjadinya perdagangan manusia biasanya didasari karena adanya faktor internal dari situasi atau kondisi suatu negara asal seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, keterbelakangan ekonomi, pendidikan yang buruk, lemahnya supremasi hukum dan tingginya tingkat korupsi dikalangan pejabat pemerintah. 

Isu perdagangan orang sudah diatur dalam hukum internasional pada Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protokol Palermo) dan konvensi The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), perdagangan orang adalah kejahatan terbesar ketiga dan salah satu industri kejahatan yang paling menguntungkan di dunia (perkiraan keuntungan gelap melebihi US$ 150 miliar per tahun) karena berkorelasi erat dengan uang pencucian, penyelundupan manusia, dan perdagangan obat-obatan terlarang (Solim, 2019). Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan bahwa Asia-Pasifik merupakan wilayah penyumbang jumlah pekerja paksa terbesar di dunia sekitar 11,7 juta orang, lebih dari setengah dari total global. Pria dan wanita dari segala usia dieksploitasi sebagai budak modern, terutama di sektor berketerampilan rendah seperti pekerjaan rumah tangga, konstruksi, dan industri makanan laut. Selain kerja paksa, perdagangan seks di wilayah Asia Tenggara juga mendapat perhatian paling besar. Jumlah orang yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual tidak diketahui secara pasti dan angka yang diperkirakan sangat bervariasi. Indeks Perbudakan Global memperkirakan 30 juta orang diperdagangkan di kawasan Asia-Pasifik pada tahun 2015. Sekitar 2,63 juta diantaranya berasal dari negara-negara ASEAN. Wanita muda dan anak perempuan paling sering diperdagangkan begitu juga dengan anak laki-laki yang diperdagangkan sebagai bagian dari prostitusi (Song, 2016).

Perdagangan orang akan sangat berdampak pada individu, keluarga bahkan masyarakat. Korban dari perdagangan orang mungkin telah mengalami penganiayaan sehingga mengalami cedera fisik dan psikologis, termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual. Kejadian yang dirasakan tersebut membuat para korban mengalami efek yang sangat serius, seperti trauma mental dan fisik. Secara mental, korban mengalami stress, depresi, kesulitan dalam berhubungan, kecemasan, ketakutan, merasa bersalah, malu dan lain-lainnya. Sedangkan secara fisik, korban mengalami resiko kesehatan, seperti tertularnya penyakit menular seksual, infeksi, gangguan pernapasan, kelelahan dan penyakit lainnya. 

Pada tahun 2017, ASEAN membuat aturan yang komprehensif untuk memberantas perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara berupa ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP). Konvensi tersebut ditujukan untuk mencegah dan melawan perdagangan orang, serta memastikan hukuman yang efektif dan adil bagi para pelanggar, membela dan memfasilitasi korban perdagangan orang dengan mempertimbangkan nilai yang berdasarkan prinsip hak asasi manusia, serta lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pihak terutama untuk negara-negara anggota ASEAN (Solim, 2019). Strategi kerangka kerja ASEAN untuk memberantas perdagangan orang memiliki konsep 4P (pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan kemitraan). Dalam kerangka ini, pejabat kehakiman adalah aktor penting yang bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, mengadili, dan menghukum kejahatan perdagangan manusia. Mereka diharapkan untuk mencegah calon pelaku, menghukum dan merehabilitasi pelaku perdagangan manusia, melindungi hak-hak korban dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Namun, badan peradilan negara anggota ASEAN seringkali memiliki beberapa kendala seperti (1) sumber daya dan keterampilan yang tidak memadai, (2) Respon yang tidak memadai terhadap korban kekerasan, kekerasan seksual dan trauma, baik prosedural maupun sikap, (3) kurangnya kerjasama operasional antara badan-badan yang bertanggung jawab atas investigasi kriminal, keamanan perbatasan, regulasi ketenagakerjaan dan praktik investigasi tidak efisien, (4) korupsi pejabat dan masalah lainnya yang membuat badan peradilan tidak bekerja secara efektif dan kesulitan sehingga menjadi terhambat untuk memberantas perdagangan orang di Asia Tenggara.  (Australian Aid, 2018) 

Dalam mengatasi kendala untuk memberantas kejahatan perdagangan orang, ASEAN bekerjasama dengan Australia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT).  Tujuan utama ASEAN-ACT adalah untuk membangun sistem peradilan negara anggota ASEAN yang efektif dengan memberikan hukuman yang adil bagi para pelaku perdagangan orang dan melindungi hak asasi para korban perdagangan manusia.  Kerjasama ini diawali dengan investasi Australia senilai $ 80 juta dalam waktu jangka panjang yang berkolaborasi dengan ASEAN untuk memberantas perdagangan orang (Australian Aid, n.d.). Investasi ini akan bekerja dengan pemangku kepentingan utama yaitu peradilan dan pejabat negara terkait untuk meningkatkan kapabilitas di tingkat regional dan nasional. Selain itu, investasi ini juga melibatkan lebih banyak pelaku, seperti masyarakat sipil dan sektor swasta, dalam dialog kebijakan dan pengembangan kapasitas. Secara keseluruhan, investasi dilakukan guna menjaga fleksibilitas untuk beradaptasi dengan konteks dan kebutuhan tertentu, mengakomodasi perubahan kapasitas dan kemauan politik sesuai kebutuhan, termasuk menanggapi kebijakan yang berkembang seputar perbudakan modern di Australia dan ASEAN. Dengan adanya investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan negara anggota ASEAN dalam mengimplementasikan ACTIP melalui penyelarasan kebijakan dan praktik lembaga peradilan yang efektif (Australian Aid, 2018).

Daftar Pustaka

Australian Aid. (2018). ASEAN-Australia Counter Trafficking – Investment Design. Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/asean-australia-counter-trafficking-investment-design.pdf

Australian Aid. (n.d). ASEAN-Australia Counter Trafficking. https://www.aseanact.org/.

Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. Fiat Justisia, 13(2), 167-186. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1680

Song, J. (2016). Australia and The Anti-Trafficking Regime in Southeast Asia (Migration and Border Policy Project Working Paper No. 1). Lowy Institute for International Policy. https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Song%2C%20Australia%20and%20the%20anti-trafficking%20regime%20in%20Southeast%20Asia%2C%20WP1%5B1%5D_0.pdf

Author: Siti Wulandari

44 thoughts on “Kerjasama ASEAN dan Australia dalam Menangani Perdagangan Orang Melalui Program ASEAN-Australia Counter Trafficking

    1. Bagus juga ternyata kolaborasi ASEAN dan Australia dalam memberantas human trafficking. Semoga ke depannya bisa terus oke kerja samanya. Good article!

  1. Meresahkan banget perdagangan orang. Terima kasih untuk tulisannya, Kak. Saya jadi tahu apa yang dilakukan oleh ASEAN untuk mengatasi permasalahan yang semakin meresahkan masyarakat.

  2. wawasan baru bagi saya karena blm pernah baca ttg kerjasama mrk lewat program ASEAN Australia Counter trafficking, thank you author!👍

  3. Pembhansan mengenai kerjasama ASEAN dan Australia dalam menangani perdagangan orang melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking ini sangat menarik. Penyampaiannya juga mudah untuk dipahami.

  4. Pingback:homes for sale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *