Jepang dan Pasifisme

Pada Perang Dunia ke-2 Jepang menjadi negara yang paling sering melakukan agresi militer ke berbagai daerah. Jepang juga melakukan beberapa kejahatan perang yang berat. Beberapa diantaranya adalah kejahatan kepada tahanan perang yang seperti kelaparan, kerja paksa, penyiksaan serta percobaan senjata biologi kepada tahanan. Kejahatan terparah dikenal sebagai Pembantaian Nanking dimana ada 300,000 laki-laki dan perempuan serta anak-anak meninggal. Dan sekitar 20.000 perempuan diperlakukan sebagai pekerja seks secara gratis untuk memuaskan nafsu para prajurit jepang. Menurut Lawson (2011) Pengadilan Militer Internasional pada saat itu memutuskan bahwa pihak Jepang yang terdiri dari personil militer tingkat tinggi, politisi dan juga pegawai negeri bersalah atas kejahatan perang yang telah mereka lakukan. Hukuman untuk para penjahat perang tersebut adalah hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup .

Selain menetapkan hukuman kepada para penjahat perang, pihak sekutu sebagai pemenang perang melakukan normalisasi kepada negara Jepang. Pemberlakuan normalisasi bertujuan untuk menghilangkan kemungkinan Jepang untuk melakukan agresi kembali di masa  yang akan datang. Langkah normalisasi yang dilakukan salah satunya adalah penyerahan hak-hak militer Jepang ke pihak Sekutu. Penyerahan hak-hak militer jepang tertuang dalam Artikel 9 yang terdapat dalam Konstitusi Jepang. Artikel 9 menyebutkan bahwa Jepang melarang penggunaan senjata secara offensif, melakukan perdagangan senjata lalu selain itu Artikel 9 juga mengatur tentang tiga prinsip denuklirisasi. Hal hal yang disebutkan tersebut lah yang menjadi cita cita para kaum pasifis yang menolak menggunakan perang sebagai alat untuk meyelesaikan permasalahan negara dan hal tersebut diterapkan kepada kehidupan sosial di Jepang secara menyeluruh (Gustafsson et al, 2019).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, Jepang  terus berupaya untuk menjadi aktif di wilayah regionalnya. Oleh karena itu Artikel 9 mengalami penyesuaian. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe merepresentasikan Artikel 9 dengan meyebutkan syarat-syarat baru penggunaan kekuatan militer diluar kasus mempertahankan tanah air. Syarat-syarat baru tersebut diantaranya penggunaan kekuatan militer ketika ada serangan kepada negara yang memiliki hubungan yang dekat dengan jepang yang dimana serangan tersebut mengancam keberlangsungan hidup rakyat jepang dan ketika  tidak ada acara lain untuk membalas serangan dan yang terakhir adalah penggunaan kekuatan militer yang diperlukan seminimal mungkin.

Dengan adanya representasi ulang Artikel 9 oleh Perdana Mentri Shinzo Abe kebijakan keamanan Jepang mengalami penyesuaian. Strategi Keamanan Nasional Jepang mengalami perubahan dengan mencakup konteks dan strategi pertahanan yang lebih luas .Menurut Matsumoto (2015) pertimbangan untuk membuat pembatasan secara jelas mengenai konstitusional menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk membantu jepang dalam mempercepat perubahan arah mereka dari pihak yang pasif dalam perdamaian regional menjadi pihak yang berkontribusi secara aktif dalam perdamaian regional.

Seperti contoh saat Japang menjadi pasukan perdamaian di Kamboja dengan menurunkan Japan Self Defense Force.  Kontingen Jepang saat itu mengalami dilema yang cukup besar dikarenakan mereka membutuhkan bantuan angkatan bersenjata negara lain sama seperti saat mereka membantu angkatan bersentaja negara lain. Bahkan hal terparah yang dialami kontingen Jepang adalah ketika mereka dimintai bantuan oleh negara lain namun mereka tidak dapat membantu dikarenakan adanya pembatasan secara konsitutental.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya Jepang untuk menjadi aktif di wilayah regional mendapatkan kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut berkaitan dengan masalalu mereka yang kelam. Kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai kepentingan di Jepang telah membuat Jepang itu sendiri mengalami kesulitan dalam menjadi aktif di wilayah regionalnya. Ideologi pasifis menjadikan Jepang negara yang pasif terhadap peristiwa yang terjadi di negara lain yang dekat dengan mereka. Representasi ulang Artikel 9 yang dilakukan oleh Abe menjadi titik awal kemajuan Jepang di wilayah regional. Namun perubahan tersebut harus terus tetap berjalan menyesuaikan agar Jepang tidak lagi tersandung oleh konstitusi mereka sendiri.


Daftar Pustaka

Gustafsson. K, Hagström. L, & Hanssen. U (2019) Long live pacifism! Narrative power and Japan’s pacifist model, Cambridge Review of International Affairs, 32(4), 502-520. Https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1623174

Lawson, S, & Tannaka, S. (2011). War memories and Japan’s ‘normalization’ as an international actor: A critical analysis. European Journal of International Relations, 17(3), 405–428. https://doi.org/10.1177/1354066110365972

Matsumoto, S. (2015). Japan’s Role in Security of The Asia-Pacific Region. Polish Journal of Political Science, 1(1), 53-72. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=778506

        

Author: Candra Fahmi

Normies and Weebs

21 thoughts on “Jepang dan Pasifisme

  1. Artikel nya bagus sekali untuk menambah wawasan, bahasa yang digunakan pun mudah untuk dipahami. Terimakasih untuk informasi yang telah diberikan !

  2. Pingback:elojob lol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *