Implementasi ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Person) dalam Melawan Kejahatan TIP (Trafficking in Persons) di Kawasan Asia Tenggara

ACTIP adalah sebuah konvensi yang memiliki tujuan untuk mencegah dan melawan TIP (Trafficking in Persons), memastikan hukuman yang efektif dan adil bagi para pelanggar, serta membela dan memfasilitasi korban TIP dengan pertimbangan nilai-nilai berdasarkan prinsip HAM, serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pihak untuk mencapai tujuan tersebut (Solim, 2019). ACTIP terbentuk sebagai suatu respon atas semakin berkembangnya jenis-jenis kejahatan transnasional, yang mulanya hanya pada penjualan atau peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, berkembang menjadi adanya money laudering, terorisme, penyelundupan senjata, Trafficking In Persons (TIP), dan pembajakan kapal dan/atau pesawat yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (Solim, 2019).

Atas dasar tersebut, maka mulai tahun 2004, ASEAN memfokuskan kembali upaya dalam hal pemberantasan kejahatan transnasional, salah satunya TIP dengan dibentuknya Deklarasi ASEAN Against TIP Khususnya Perempuan dan Anak. Dan setelah sekian pertemuan dan perundingan dengan sesama negara anggota ASEAN dalam hal mengupayakan perlawanan terhadap TIP, pada akhirnya di tahun 2015 melalui Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia, dibentuklah sebuah konvensi untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan TIP dengan nama ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Person).

Konvensi ialah sebuah instrument hukum yang termasuk ke dalam salah satu bentuk perjanjian internasional yang secara terminologi dapat didefinisikan sebagai istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara pihak serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat internasional yang ingin berpartisipasi (Mauna, 2005). Hal itulah yang lebih membedakan konvensi dengan perjanjian internasional lain, dimana konvensi memberikan kesempatan bagi pihak lain/pihak ketiga untuk berpartisipasi secara luas dalam konvensi tanpa adanya sebuah batasan atau larangan bagi pihak tersebut untuk berpartisipasi. Selain itu konvensi juga bersifat law-making yang artinya mampu merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional, serta biasanya konvensi juga digunakan dalam perangkat-perangkat internasional yang dirundingkan atas naungan organisasi internasional (Mauna, 2005). Atas hal tersebut, maka konvensi bukanlah acuan hukum utama, melainkan sebagai pelengkap dari ketidakjelasan atau ketidak rincian hukum atau undang-undang yang ada.
Maka dari itu ACTIP tidak merumuskan sebuah hukum yang memuat sanksi bagi para pelanggar, melainkan hanya mencakup kaidah-kaidah hukum atas suatu masalah secara umum. Lalu bagaimanakah implementasi ACTIP sebagai konvensi untuk pemberantasan TIP di Asia Tenggara?

Implementasi ACTIP dalam melakukan pemberantasan TIP di kawasan ialah sebagai berikut :

1. Diadopsinya ACTIP ke dalam Hukum Nasional Negara Anggota ASEAN.

Dengan diasopsinya ACTIP ke dalam hukum nasional, maka mampu memudahkan masing-masing negara untuk memberikan sebuah aturan yang lebih mengikat dan memiliki wewenang untuk dapat mengadili pelaku TIP sesuai dengan hukum nasional masing-masing, namun tetap berlandaskan pada kaidah bersama yang telah dimuat dalam ACTIP. Contohnya seperti Indonesia yang telah mengadopsi ACTIP ke dalam hukum nasionalnya, yaitu dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/TIP, sehingga ditetapkan hukum pidana penjara minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun, denda minimal 40 juta rupiah dan maksimal 600 juta rupiah, serta dengan kemungkinan hukuman yang berlaku bertambah 1/3 jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak (Solim, 2019). Bisa terlihat bahwa UU tersebut membuat sebuah aturan yang lebih terperinci terkait kejahatan TIP, salah satunya seperti penetapan hukuman bagi para pelaku kajahatan TIP, yang mana aturan tersebut tidak bisa didapatkan di dalam ACTIP, sehingga pengadopsian ACTIP ke dalam hukum nasional ialah hal yang harus dilakukan oleh negara anggota ASEAN untuk dapat memaksimalnya upaya pemberantasan TIP di kawasan Asia Tenggara.

2. ACTIP Dibuat untuk Menyamakan Pemahaman Terkait Definisi TIP

Hal ini ditujukan agar lebih memudahkan terbentuknya kerjasama bagi negara anggota ASEAN untuk saling bersinergi dalam melakukan perlawanan terhadap kejahatan TIP. Karena tujuan lain dibentuknya ACTIP ialah untuk membangun kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam melawan kejahatan TIP berupa kerjasama dalam hal penyelidikan, penuntutan dan penghapusan tempat persembunyian dari para pelaku serta kaki tangan perdagangan manusia dan melakukan perlindungan, serta pemberian bantuan yang efektif bagi para korban perdagangan manusia (Association of Southeast Asian Nations, 2015).

Hal tersebut disebabkan oleh semakin berkembangnya kejahatan transnasional dalam perluasan pembentukan jaringan atau networking dari para pelaku TIP, sehingga menyulitkan negara di kawasan Asia Tenggaara untuk dapat melakukan perlawanan atau pemberantasan TIP secara individual.

Bahkan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki batas teritorial berdekatan antar negara dan kondisi kawasan ASEAN yang dikelilingi perairan atau laut pun dirasa lebih memudahkan operasionalisasi dan perluasan jaringan atau networking dari pelaku kejahatan transnasional salah satunya TIP. Untuk itu, sangat diperlukan upaya bersama dari negara anggota ASEAN dalam memberantas hal tersebut. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan kerjasama yang dibangun antar negara anggota, maka bersamaan dengan ACTIP dibentuk pula ASEAN Plan of Action (APA) yang berfungsi sebagai rencana atas tindakan tertentu dalam peraturan nasional negara-negara anggota ASEAN dalam masalah utama yang diidentifikasi, yaitu pencegahan, perlindungan para korban, penegakan hukum dan penuntutan para pelaku TIP, serta kerjasama dan koordinasi regional dan internasional. APA juga mencantumkan tantangan umum negara-negara ASEAN dalam memerangi praktik TIP, seperti penyimpangan pejabat dan korupsi birokrat, keterbelakangan, disparitas sosial ekonomi, ketidakseimbangan moneter, penegakan hukum yang tidak memadai dan sistem ketatanegaraan, dll (Solim, 2019).

Berdasarkan pada hal yang telah penulis paparkan diatas, kerjasama pemberantasan kejahatan TIP sangatlah penting, sebab berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri Indonesia, masih terdapat beberapa kendala yang muncul ketika melakukan kerjasama dengan negara di kawasan dalam hal pemberantasan TIP, antara lain (Pangastuti et al., 2019). :

  1. Perbedaan pendapat mengenai pembahasan isu-isu yang sedang berkembang diantara negara-negara anggota ASEAN pun masih selalu muncul, dalam hal ini kasus TIP

  2. Belum maksimalnya koordinasi negara anggota ASEAN ketika melakukan pembahasan isu-isu, salah satunya isu tentang TIP di kawasan ASEAN

  3. Jumlah pertemuan/sidang ASEAN begitu banyah, bahkan lebih dari 1000 pertemuan pertahun, menjadi kendala dalam hal jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM dan anggaran) yang tidak memungkinkan untuk dapat menghadiri setiap pertemuan tersebut. Sehingga hal itu mampu membatasi penyampaian kepentingan negara anggota dalam pertemuan yang dilaksanakan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa berbagai kebijakan yang diupayakan ASEAN untuk dapat memberantas TIP tidaklah mudah. Bahkan setelah terbentuknya ACTIP, kerjasama yang dilakukan pun masih menemui kendala dan hambatan. Namun pembentukan upaya bersama dalam melawan kejahatan TIP ialah hal yang tepat, walaupun nantinya hambatan dan juga kendala akan selalu muncul pada saat pengimplementasiannya.


Daftar Pustaka

Association of Southeast Asian Nations. (2015). ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. http://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf

Mauna, B. (2005). Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. PT. Alumi.

Pangastuti, N.W., Anzward, B., & Aprina, E. (2019). Hambatan Indonesia dalam Memberantas Perdagangan Orang untuk Mewujudkan Komitmen Asean Convention Against Trafficking in Person Especially Woman And Children. Jurnal Lex Suprema 1(2). 1-20. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/85/pdf

Solim, J. (2019). The Accommodation of ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) in Indonesia Regulation. Jurnal Ilmu Hukum 13(2). 167-186. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no2.1680

Author: Novita Kusuma

44 thoughts on “Implementasi ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Person) dalam Melawan Kejahatan TIP (Trafficking in Persons) di Kawasan Asia Tenggara

  1. Pembahasan menarik dan pengemasan kontennya juga pas, pembaca menjadi lebih mudah memahami fenomena dengan bahasa yang digunakan penulis! untuk author semangat memperkaya penulisan, kita siat menungguuuu karya2 lainnya!

  2. Thankyou author for sharing the article with us! It’s very useful and insightful. Keep up the good work, stay healty, safe, sane, and God Bless🌻

  3. Isu trafficking di kawasan Asia Tenggara sudah sangat perlu diperhatikan menurutku. Semoga ACTIP dan APA ini bisa berjalan secara maksimal dan koordinasi antarnegara dapat diperkuat, sehingga kendala-kendala yang ada dapat diminimalisasi. Artikelmu bagus, Novita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *