Hambatan Normalisasi Hubungan Jepang dengan Korea Selatan Periode Perang Dingin

Dalam upaya normalisasi antara jepang dan korea selatan, sejatinya pada tahun 1952 Amerika Serikat berupaya untuk memulai pembicaraan mengenai normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, namun usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat gagal untuk bisa menormalisasikan hubungan kedua Negara tersebut (Hook et.al, 2005). Hal tersebut dikarenakan pada masa penjajahan ada banyak kebijakan yang merugikan seperti melarang penggunaan bahasa Korea, memaksa warga Korea Selatan untuk menerima sistem penamaan Jepang, dan merekrut secara paksa para perempuan Korea Selatan untuk dijadikan budak seks untuk tentara Jepang (comfort women). Selain dari sisi Korea Selatan yang membuat normalisasi ini gagal, Jepang pun enggan dalam menerima Korea Selatan sebagai satu satunya pemerintahan yang sah di Korea selain itu Jepang juga menolak untuk melakukan perundingan dalam memberikan kompensasi atas kejadian pada masa kolonialisas dikarenakan dalih Jepang memasuki daerah Korea Selatan telah diakui di Hukum Internasional tahun 1910, dan juga Korea sebagai koloni tidak pernah menjadi pejuang selama perang dunia II, dan perselisihan teritori atas kepulauan takeshima dan juga laut kaya yang terdapat di perairan Jepang.

Menurut Paramitha, (2013) Jepang memasukan pulau tak berpenghuni dari pulau takeshima kedalam wilayah jepang pada tahun 1905. Permasalahan ini menjadi rumit dikarenakan Korea Selatan mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Korea Selatan memberi penolakan dikarenakan Korea Selatan beranggapan bahwa tidak ada sengketa wilayah atas kepulauan dokdo ini, dengan demikian Korea Selatan menanggapi bahwa tidak perlu untuk mengadakan upaya perundingan diplomatic antara Korea Selatan dengan Jepang. Namun Jepang ditahun 1962, mengajukan kembali bahwa masalah sengketa pulau ini kepada Mahkamah Internasional, namun Korea Selatan kembali melakukan penolakan yang sama seperti ditahun 1954.


Menurut Paramitha, (2013) Persoalan ini yang membuat hubungan antara kedua Negara tersebut semakin sengit dan membuat pembicaraan mengenai normalisasi ini ditangguhkan selama 6 kali yaitu pada tahun 1952- 1965. Namun normalisasi akhirnya diikut campuri oleh Amerika Serikat secara intensif dengan menggunakan tekanan sturuktural sebelum Amerika Serikat menjalankan perang Vietnam, untuk membantu Amerika Serikat dalam strategi menguasai Asia Timur dengan memperkuat hubungan dengan Korea Selatan. Dengan cara membuat Propaganda opini yang pro Jepang di Korea Selatan dan juga sebaliknya. Tahun 1965, Jepang dan Korea Selatan menandatangani sebuah perjanjian hubungan antar keduanya, bahwa jepang mengakui pemerintahan Korea Selatan sesuai dengan resolusi PBB sebagai pemerintahan yang sah, jepang tidak meminta maaf secara resmi atau memberi kompensasi untuk pada masa kolonialisasi dan juga era perang, justru sebaliknya dalam perjanjian yang berbeda Jepang harus menyediakan sekitar USD 5JT untuk kerja sama ekonomi dengan Korea Selatan. Perjanjian sebaliknya yaitu dirancang untuk meredakan sengketa penangkapan ikan dengan dibentuknya zona 12 mil penangkapan ikan eksklusif dan penyisihan zona tertentu untuk penangkapan ikan bersama. Namun perjanjian ini justur tidak menurunkan ketegangan di pulau takeshima.


Menurut (Hook et.al, 2005) Akhirnya hubungan keduanya di normalisasi oleh seorang perdana menteri Nakasone, upaya yang dilakukan oleh Nakasone yaitu mencoba membangun hubungan tersebut untuk menjadi normal kembali yang dimotivasi oleh norma hubungan bilateral keduanya menekankan untuk kebutuhan jepang memainkan peran sebagai pendukung utama dalam strategi keamanan di asia timu dan juga untuk aliansi dengan Korea Selatan. Pada tahun 1983, Nakasone secara resmi mengunjungi Korea Selatan untuk pertama kalinya dan menyatakan rasa hormat untuk upaya pertahanan Korea Selatan dan akan memberikan bantuan sebesar USD 4 Miliar sebagai bentuk bantuan pembangunan secara resmi. Nakasome pun melakukan berbagai upaya dalam menjalin hubungan bilateral dan menyatakan penyesalan mendalam terkait perbuatan Jepang di masa lalu.

Daftar Pustaka:


Hook, G. D., Gilson, J., Hughes, C. W., & Dobson, H. (2005). Japan’s International Relations: Politics, Economics and Security. Routledge.

Paramitha, A. D. F. (2013). Strategi Jepang dan Korea Selatan Dalam menyelesaikan Sengketa Teritorial Pulau Takeshima/Dokdo. Jurnal Analisis Hubungan Internasional. 2(3). 271-294. http://journal.unair.ac.id/JAHI@strategi-jepang-dan-korea-selatan-dalam-article-5760-media-131-category-8.html

70 thoughts on “Hambatan Normalisasi Hubungan Jepang dengan Korea Selatan Periode Perang Dingin

  1. Terimakasih atas tulisanya, saya jadi sedikit mengetahui ternyata adanya polemik pasca PD II antara Jepang dan Korea, saya kira setelah Jepang kalah dalam perang langsung menarik diri dari wilayah yang diduduki sebelumnya, Topik yang jarang di angakat. Tapi beberapa polemik tidak terlalu banyak dan runtut dibicarakan, mungkin karena minimnya letaratur yang dipakai, atau karna kemalasan penulis mencari sumber terkait, yang penting tugas kuliah terpenuhi?. Mantap.

  2. Such a well-written article. Thank you for sharing with us Nabiel! Keep up the good work, stay healthy, safe, sane, and God Bless๐ŸŒป

  3. Saya ingin mengapreasiasi artikel ini sekaligus menanggapi pertanyaan Nael. Saya rasa memang literatur dari PD 2 cukup panjang bila ingin dibaca per periodesasi hingga terjadinya polemik antara korsel dan jepang. Selain itu juga dimensi sejarah tidak cukup tanpa mengaitkannya dengan sosiihistorisnya. Jadi untuk sekelas bacaan, untuk sekedar memantik saya rasa cukup untuk dijadikan stimulus untuk memperdalam kembali. Terima kasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *