Feminisme dalam Politik Internasional: Peran Perempuan dalam Dunia Global

Feminisme adalah suatu paradigma atau pemahaman komprehensif mengenai keadilan berbasis gender atau bisa juga dikatakan advokasi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan jenis kelamin, teori persamaan politik, ekonomi, dan sosial (Merriam-Webster, n.d.). Perlu diketahui bahwa aliran pemikiran feminist terdapat tiga gelombang, hal itu meliputi gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Hal ini berarti aliran tersebut tidak berhenti disatu waktu saja. Aliran pemikiran ini terus bercabang dan berkembang, meskipun terkadang kontradiktif satu dengan yang lainnya. Pengkotak-kan yang dilakukan dalam aliran gelombang adalah sekedar alat bantu agar masyarakat awam lebih mudah untuk memahami definisi feminisme itu sendiri. 

Berbicara tentang feminisme, kita tidak dapat memungkiri bahwa feminisme liberal tidak dapat dipisahkan dari paham liberalisme tentang kebebasan sebagai tren pencerahan yang berkembang di Eropa pada sejak abad ke-17. Revolusi Perancis merupakan momen awal dari pengakuan individualisme dan perspektif liberalisme adalah kunci dalam pergerakan feminisme lainnya. Mary Wollstonescraft berpendapat bahwa munculnya revolusi Borjuis Perancis dan hak-hak perempuan sebagai warga negara menjadi tanda awal kemunculan pemahaman dan kajian-kajian tentang perempuan sebagai manusia yang hak-haknya harus dipenuhi, sebagaimana Revolusi Prancis yang menuntut dan memperjuangkan hak individualisme dari monarki absolut Perancis. Kemudian Hariet Taylor dan John Struat Mill di abad ke-17 muncul dengan pendapatnya mengenai pencerahan dan revolusi mengenai masyarakat antar kelas.

Selanjutnya, ketertarikan secara akademis terhadap feminisme dalam Hubungan Internasional dimulai sejak tahun 1980-an, walaupun dalam disiplin ilmu akademis lain feminisme sudah banyak diminati (Brecher&Harvey 2005). Teori HI tradisional dievaluasi ulang selama pasca perang dingin selama tahun 1990-an yang menciptakan kebutuhan untuk mempelajari bagaimana Hubungan Internasional telah dikelompokkan berdasarkan gender. Hal ini dapat dijelaskan dari fakta bahwa studi Hubungan Internasional mempelajari negara-negara berdaulat dalam domain publik dan tidak memiliki banyak ruang lingkup dengan minat yang dimiliki perempuan atau feminisme sebagai penyelidikan intelektual dan oleh karena itu studi Hubungan Internasional terus berlanjut tanpa ada referensi tentang gender. Studi HI sebagian besar berkaitan dengan studi hubungan antara negara-negara berdaulat dan diasumsikan bahwa jenis masalah yang diangkat oleh feminis tidak sejalan dengan proses dan struktur yang diangkat oleh Hubungan Internasional dan disiplin dapat dipelajari tanpa ada referensi tentang gender. Akibatnya disiplin Hubungan Internasional menjadi buta gender. 

Feminis dalam Hubungan Internasional telah membuat disiplin lebih terbuka karena mereka telah menunjukkan bahwa isu-isu gender melekat dengan disiplin tersebut. Mereka telah menghubungkan penyelidikan intelektual mereka dengan isu-isu kritis dan berusaha untuk mempermasalahkan konstruksi pengetahuan dalam disiplin ilmu tersebut. Perspektif feminisme sering diadaptasi dengan mengadopsi metode dekonstruktivisme yang dikaitkan dengan post-positivis. Begitulah feminis mampu mengkonstruksi teori dengan alat konseptual dalam membangun kerangka pengetahuan feminis tentang dunia dan bagaimana relasi sosial di dunia terbentuk.

Analisa genderisasi dalam poitik internasional yang dicirikan dengan watak ketangguhan, keperkasaan, kemandirian, kekuasaan yang membentuk maskulinitas hegemonik. Karena hal itu, pembatasan perempuan melalui stereotype gender yang sangat terlihat jelas dan sedikit banyak telah menyababkan politik internasional menjadi domain laki-laki. Untuk itu, gender sebagai kategori analisis sangat perlu dikaji untuk melihat politik internasional yang lebih objektif, juga sebagai pelengkap teori-teori kritis yang belum menyertakan analisis gender secara mendalam. Konsepsi domestik vis a vis internasional seharusnya dapat ditelaah lebih jauh karena hal ini bisa disebut keamanan dalam konteks domestik. Maka dari itu, keamanan adalah bukan hanya mengenai tidak adanya perang, melainkan tidak adanya kekerasan, ketertindasan struktur, ekonomi dan budaya. Konsepsi otonomi negara harus diubah dengan prinsip interdependency dan konsep power dirubah menjadi kooperasi. Feminsme mendefinisikan kekuatan sebagai kemampuan manusia dalam bertindak yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki kepedulian serupa, bukan power sebagai kekuatan perang seperti yang diasumsikan realisme.

Absennya perempuan dalam lanskap politik perang yang tinggi, hubungan antar negara, dan kepemimpinan politik memang terlihat jelas. Kurangnya minat pada apa yang mungkin dianggap sebagai kegiatan dan perhatian yang lebih tradisional bagi perempuan jelas dianggap sebagai kelalaian yang sesuai. Apa gunanya berteori menjadi ibu atau pekerjaan rumah tangga untuk studi dan praktik politik global? Meskipun sesekali kita melihat pemimpin peempuan, tetapi politik tinggi internasional sangat jelas dipahami sebagai ‘pekerjaan laki-laki’, seringkali secara eksplisit dinyatakan seperti itu.

Dengan demikian, tujuan utama para feminis yang diilhami secara liberal adalah untuk memiliki nilai yang sama dengan laki-laki, dari perempuan yang diakui, agar perempuan memiliki kesempatan politik dan publik yang sama dengan laki-laki, dan yang terpenting, untuk gender – kecerdasan budaya yang dianggap bertanggung jawab untuk itu. begitu banyak kerusakan – terus menguap dengan tujuan akhir masa depan tanpa gender, masa depan yang adil adalah tanpa gender. Dalam struktur dan praktik sosialnya, jenis kelamin seseorang tidak akan memiliki relevansi yang lebih dari warna mata atau panjang jari kaki seseorang. Ada banyak pemimpin politik perempuan sekarang, masih minoritas jika mungkin menurun (Bleiker, 2018). Wanita bertugas dalam jumlah besar di militer di seluruh dunia dan larangan bagi wanita yang bertugas dalam pertempuran jarak dekat menghilang hampir setiap hari. 5 Gender sebagai sebuah konsep telah diarusutamakan dalam pemikiran dan dalam praktiknya banyak pemerintah nasional dan organisasi internasional (Tickner, 1992). Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah aktor kunci di sini, paling tidak sejak terobosan Resolusi Dewan Keamanan 1325 yang diperkenalkan pada tahun 2000 yang merupakan dokumen resmi dan hukum pertama dari Dewan Keamanan yang mewajibkan pihak-pihak dalam konflik untuk mencegah pelanggaran hak-hak perempuan, untuk mendukung partisipasi perempuan dalam negosiasi perdamaian dan rekonstruksi pasca-konflik, dan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual dan berbasis gender (Elshtain, 1987).

Daftar Pustaka

Bleiker, R. (Ed). (2018). Visual Global Politics. Routledge.

Brecher, M & Harvey, F., P. (2002) Millennial Reflections on International Studies, Ann Arbor. University of Michigan Press.

Elshtain, J. B. (1987). Women and War. University of Chicago Press.

Tickner, J. A (1992). Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security. Columbia University Press.

Merriam-Webster. (n.d.). Merriam-Webster.com dictionary. Diakses 13 Desember, 2020, dari https://www.merriam-webster.com/dictionary/feminism

Author: Kanaya S. S

Politik Internasional B

38 thoughts on “Feminisme dalam Politik Internasional: Peran Perempuan dalam Dunia Global

  1. “apa gunanya berteori menjadi ibu atau pekerjaan rumah tangga untuk studi dan praktik politik global? seringkali secara eksplisit dinyatakan seperti itu.”sangat inspiratif 👍👍👍

  2. sependapat nih! mengingat jg semua udh ada aturannya di HAM. Bagus dan edukatif nihh literatur, lumayan nambah wawasan jadinya. Semangat terus yaa nder nulisnya! hihiw cmiwiw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *