Dinamika Laut China Selatan: Perubahan Kebijakan Filipina di Kawasan Laut China Selatan

Kawasan Laut China Selatan (LCS) merupakan suatu kawasan strategis yang menghubungkan antara  Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ini juga dijadikan sebagai jalur strategis dalam perdagangan dan juga  jalur transportasi laut yang menjadikan kawasan ini sebagai salah satu jalur laut tersibuk. Namun kestrategisan kawasan ini nyatanya memiliki masalah regionalnya bagi negara-negara yang berada di sekitarnya. Hal ini dikarenakan posisi Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara di sekitarnya yaitu Indonesia, Malaysia, Brunai Darusalam, Filipina, dan Vietnam di kawasan ini saling tumpang tindih sehingga menyebabkan konflik regional. Hal tersebut kemudian ditambah dengan klaim sepihak oleh China dengan nine dash linenya yang menyalahi aturan hukum internasional UNCLOS.

Dalih klaim sepihak yang dilakukan China adalah tentang sejarah yang dilakukan para pendahulunya yang telah berlayar sejak lama di kawasan ini, namun tentu saja ada kepentingan tersembunyi lainnya yang  menjadi latarbelakang China dalam mengakui kawasan. Menurut Presiden Institute for Strategic and Development Studies The Philippines, Carolina Hernandez yang dikutip dari Priyono dan Yusgiantoro (2017), yang mengatakan bahwa sengketa LCS bukan hanya terkait dengan masalah teritorial, namun juga terkait dengan sumber daya alam yang ada di perairan tersebut terlebih di Kepulauan Paracel dan Spratley, serta Blok Half Moon yang diklaim Filipina, diduga kaya akan minyak dan gas alam (Priyono & Yusgiantoro (Eds.), 2017 hlm.169). Dalam Kasus Filipina konflik atas klaim kepemilikan Kepualauan Spartly oleh China telah dimulai sejak tahun 1946 namun baru pada tahun 2014 Filipina dibawah kepemimpinan  Presiden Benigno Aquino III membawa masalah sengketa Kepualaun Spartly ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Namun hal ini tentusaja ditolak oleh China dalam ikut berpartisipasi dalam peradilan tersebut. China lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara negosiasi, bukan melalui bantuan pihak ketiga semacam pengadilan arbitrase internasiona (Amir et al., 2017).

Jika pada pemerintahan Presiden Beniqno Aquino orientasi pertahanan Filipina di kawasan LCS lebih berorientasi dalam melakukan balancing power dengan bekerja sama secara intens dengan Amerika Serikat, maka perubahan terjadi pada kepemimpinan selanjutnya yaitu naiknya Rodrigo Duterte sebagai presiden Filipina ditahun 2016. Perubahan kebijakann politik luar negeri Filipina terjadi pada kepemimpinan Presiden Duterte, di mana hal pertama yang terlihat adalah pada hasil keputusan Mahkamah Internasional yang dimana sengketa LCS sempat dibawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada masa pemerintahan Beniqno Aquino yang menyatakan kemenangan atas tuntutan Filipina, nyatanya dikesampingkan oleh pemerintahan Duterte. Selain itu pemerintahan Duterte menyatakan kebijakann politik Filipina yang independen. Hal inilah yang kemudian membuat Filipina mulai melepaskan pengaruh Amerika khususnya di bidang pertahanan di kawasan LCS dan mulai mendekati China. Menurut Damping (2020) hal ini dikarenakan Filipina ingin mengamankan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya seperti di bidang keamanan dan kesatuan wilayah Filipina, kepentingan ekonomi, dan kepentingan nasional Filipina. Kepentingan ekonomi menjadi suatu tujuan yang paling menonjol adalah bahwasanya Presiden Rodrigo Duterte sangat mengedepankan kepentingan ekonomi Filipina. Dalam hal pembangunan ekonomi, baik China maupun Filipina sedang melakukan suatu kerja sama pembangunan Belt and Road Initiative dan program infrastruktur “Build, Build, Build”. Bahkan  menteri luar negeri pada era Duterte yaitu Perfecto Yasay Jr., mengumumkan bahwa pemerintah Filipina bersedia untuk membagi sumber dayanya di Laut China Selatan dengan China. Hal ini kemudian terlihat dari bagaimana kedua negara bekerja sama dalam eksploitasi migas di kepuauan Spartly (Roberts, 2018).

Melihat dari apa yang dilakukan Duterte tepatlah apabila tindakan yang dilakukan Duterte dapat dilihat dari teori pandangan realis yang mengasumsikan state as unitary actors yang kemudian akan melakukan tindakan rasional demi kepentingan nasional (Susilo, 2016). Duterte sebagai pembuat kebijakan merupakan pembuat kebijakan akan dilihat sebagai perwakilan negara. Dari asimsi inilah selanjutnya aktor pembuat kebijakan akan melakukan rational choice dengan mengkalkulasikan keuntungan dan kerugian demi kepentingan nasional negaranya. Kalkulasi keuntungan yang diperoleh Filipina apabila menjadikan China kawan adalah yang pertama dari segi ekonomi yaitu investasi di bidang energi dan kegiatan pelayaran akan tetap berjalan, bantuan pengembangan infrastruktur dan perdagangan, dan yang terakhir adalah di bidang keamanan di mana dalam kasus lain China memberi bantuan senjata untuk penumpasan terorisme dan bantuan senjata untuk kebijakann war on drugs (Ramadhani dan Trisni, 2019, hlm. 59-60). Rasionalitas Duterte adalah bahwa kebijakann kontroversi dengan melihat kapasitas militer dan kekuatan Ekonomi China hanya akan membuat kerugian bagi Filipina jika tetap kekeh mempertahankan klaim supenuhnya atas senggketa yang diperdebatkan. Itulah sebabnya Duterte memutuskan mengambil kebijakann yang lebih bersifat kooperatif.

Dalam melihat perubahan kebijakann yang dilakukan Filipina, hal ini merupakan salah satu contoh dari perbedaan maupun perubahan kebijakann yang dilakukan negara-negara ASEAN salah satunya adalah yang dilakukan Malaysia. Menurut Suharman (2019), tahun 2018 yaitu, kolektivitas yang dilakukan ASEAN, dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah kontradiksi perubahan ancaman yang bersifat dinamis dan faktor kedua adalah manfaat dari kerja sama ekonomi ddengan China membuat negara-negara ASEAN lebih memilih kebijakan luar negri yang lebih kooperatif ( Suharman, 2019 hlm. 142). Nyatanya apa yang dilakukan Filipina dapat diartikan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menghentikan China selain mengambil bagian dari kerja sama. Hal ini juga dikatakan oleh Roberts (2018) bahwa permasalahan yang terjadi di LCS menghasilkan tiga kenyataan penting bagi Indo-Pasifik,yaitu yang pertama bahwa lambannya diplomasi yang dilancarkan ASEAN menjadikan China dengan leluasan melancarkan aksinya; kedua, putusan Arbitrase Internasional tetap tindak membuat China patuhketiga,pernyataan Amerika Serikat tidak juga membuat China berhenti dari aktifitasnya di kawasan LCS (Roberts, 2018, hlm. 212).

Hal ini diartikan bahwa perlu adanya pendekatan baru untuk melengkapi pendekatan – pendekatan sebelumnya terkhsus pendekatan institusi,inisiatif dan diplomasi yang saat ini dilakukan. Roberts juga mengatakan bahwa ASEAN harus segera menyelesaikan draf CoC dan menyajikannya ke Beijing sebagai fait achievement. Pendekatan ASEAN pada CoC harus dilengkapi dengan upaya bersama untuk menciptakan rezim lingkungan dan perikanan yang berkelanjutan dan di mana harus melibatkan banyak pihak yang bersedia agar dapat menyatukan kolektifitas tindakan yang diambil oleh aktor negara secara individual.

Daftar Pustaka
Amir, F., Yuniati, S. & Hara, A. E.(2018). Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan (China’s Refusal against the Philippine’s Arbitration on the Settlement of South China Sea Claims). E-SOSPOL,4(2),89-96. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/5713/4256/


Damping, G. & Windiani, R.(2020). Perubahan Kebijakann Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap China dalam Konflik Laut China Selatan. Journal of International Relations, 6(4), 619-628. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi


Priyono,J. & Yusgianto,P (Eds). (2017). Geostrategi. Dalam J.Priyono & P.Yusgianto (Eds). Geostrategi,Geopolitik,Geoekonomi (39-147).Universitas Pertahanan (Unhan Press). https://www.scribd.com/document/416282243/buku-geostrategi-pdf-pdf


Ramadani, S & Trisni,S .(2019). Analisa Kebijakann Luar Negri Filipina Terkait Sengekta Laut Cina Selatan Pada Masa Duterte. Journal of International Studies, 4(1), 46-67. http://intermesticjournal.fisip.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/download/134/51/


Roberts,Chirstoper B.(2018). ASEAN, the “South China Sea” Arbitral Award, and the Code of Conduct: New Challenges, New Approaches. Asian Politics & Policy 10(2), 211-212. https://doi.org/10.1111/aspp.12391


Suharman, Yoga. (2019). Dilema Keamanan dan Respon Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. Journal of International Studies,3(2),127-146. http://intermesticjournal.fisip.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/92


Susilo, I., B. 2016. Realisme. Dalam V. Dugis (Eds). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik (eds. 1, 35-54). Cakra Studi Global Strategis (CSGS). https://www.researchgate.net/profile/Vinsensio_Dugis/publication/321709080_Teori_Hubungan_Internasional_Perspektif-Perspektif_Klasik/links/5a2c36a00f7e9b63e53adfed/Teori-Hubungan-Internasional-Perspektif-Perspektif-Klasik.pd

Author:

51 thoughts on “Dinamika Laut China Selatan: Perubahan Kebijakan Filipina di Kawasan Laut China Selatan

  1. Thankyou author for sharing with us the useful and insightful article. Keep up the good work, stay healty, safe, sane, and God Bless🌻

  2. Pingback:real estate
  3. Pingback:block screenshot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *