Upaya Jepang dalam Menghadapi Masalah Penculikan yang Dilakukan Korea Utara 1977-1983

Jepang merupakan negara yang terletak di Asia Timur. Jepang dalam hubungannya dengan Korea Utara dimulai dengan mengakui keberadaan pemerintah Korea Utara pada masa perang dingin. Sesuai dengan norma Asia dan pembangunan, Jepang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sejarah kolonial yang buruk dan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, unifikasi dan membangun kestabilan di semenanjung Korea. Namun karna faktor struktural dan hubungannya dengan Amerika dan Korea Selatan menjadikan tertundanya normalisasi Jepang dan Korea Utara (Hook et al., 2005)

            Salah satu masalah yang terjadi adalah masalah Jepang dan Korea Utara yaitu kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara yang mengakibatkan tidak berjalannya normalisasi hubungan kedua negara.

            Hal ini dimulai sekitar tahun 1970-1980-an banyak warga negara Jepang telah menghilang secara misterius. Berdasarkan investigasi oleh otoritas Jepang dan beberapa kesaksian dari agen Korea Utara mengungkapkan bahwa terdapat kemungkinan kuat bahwa kasus penculikan ini dilakukan oleh Korea Utara. Oleh karena itu, pemerintah Jepang selalu mengangkat masalah penculikan ini di setiap ada kesempatan. Korea Utara pada akhirnya mengakui telah melakukan penculikan di pertemuan Jepang-Korea Utara yang diadakan pada 17 september 2002 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2012).

            Korea Utara menjelaskan bahwa aksi penculikan ini untuk mencuri identitas agar agen-agen Korea Utara dapat memaksa korban agar melatih agen Korea Utara untuk bisa menyamar seperti selayaknya masyarakat Jepang biasa bertindak.

            Sampai saat ini pemerintah Jepang telah mengidentifikasikan 17 warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara, pemerintah Jepang telah menyelidiki kasus lain ini termasuk juga kasus-kasus terkait pada hilangnya masyarakat Jepang yang mungkin itu terkait pada Korea Utara. (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2012).

            Diplomasi adalah sebuah cara atau alat yang digunakan oleh negara untuk melakukan politik luar negerinya. Politik luar negeri suatu negara merupakan hasil dari refleksi dalam politik dalam negeri dan juga pengaruh dari situasi regional maupun internasional.

            Dikarenakan politik luar negeri berkaitan dengan citra dari bangsa dimata internasional, maka politik luar negeri tidak boleh dikelola secara main- main. Tidak hanya kemampuan yang dimiliki oleh diplomat, melainkan juga harus terdapat sorang pemimpin yang mampu merespon secara cepat dan tepat pada berbagai persoalan internasional. Dalam politik luar negeri suatu negara terdapat faktor-faktor yang mendasari sebuah keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan. Karena itu, perlu adanya sebuah pengelompokan faktor-faktor tersebut.

            Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa politik luar negeri merupakan kelanjutan dari politik dalam negeri sebuah negara, maka dalam menentukan taktik dan strategi pelaksanaan politik dalam negeri baik itu faktor-faktor dalam negeri maupun faktor luar negeri harus diperhitungkan agar dapat keseimbangan dapat tercapai.

            Dalam kasus Jepang-Korea, Jepang tentu memiliki kepentingan dalam negeri terhadap Korea Utara. Selain kepentingan politik terdapat juga kepentingan lain yaitu kepentingan keamanan bangsa dan negara. Permasalahan keamanan yang terjadi antara Jepang dan Korea Utara menjadi masalah yang menimbulkan kekhawaitran masyarakat Jepang. Seperti permasalahan terhadap Senjata pemusnah masal Korea yang meresahkan Jepang. Karna Senjata tersebut sangat mengancam keselamatan masyarakat dan daerah industri, walaupun senjata tersebut masih dikembangkan oleh Korea namun tentu menimbulkan dampak yang sangat besar bila benar jika Jepang menjadi sasaran senjata tersebut.

            Keselamatan negara merupakan salah satu faktor penting yang pasti menjadi perhatian utama dalam masalah dalam negeri suatu negara. Bila masalah negara terancam, maka pasti berhubungan dengan Domestic Security dimana negara harus melindungi masyarakatnya dari ancaman luar. Ancaman lain dari konflik Jepang dan Korea Utara adalah ancaman terhadap penculikan masyarakat Jepang oleh Korea Utara.

            Oleh karena itu Jepang melakukan diplomasi langsung kepada Korea Utara. Berdasarkan hubungan Jepang Korea Utara yang tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi sehingga permasalahan ini sulit untuk diselesaikan, karna itu Jepang harus memiliki strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya. Pada kasus ini terkadang terjadi kemajuan maupun kemunduran, dibutuhkan kegigihan dari pihak Jepang untuk menyeleiasakan kasus ini agar Korea bersedia mengakui dan mengembalikan korban penculikan.

            Jepang kemudian melakukan pertemuan dengan Korea Utara pada tanggal 17 September 2002, setelah melakukan penyangkalan berulangkali, Korea Utara mangakui melakukan penculikan warga Jepang. Pihak Korea Utara mengatakan dari 13 korban penculikan, hanya 4 yang masih hidup (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2012). Kemudian perdana Menteri Junichiro Koizumi memprotes keras hal tersebut dan menuntut agar dilakukan investigasi. Kemudian pada 15 oktober 2002, lima korban kembali ke Jepang dan selanjutnya pihak Jepang melakukan penyelidikan tentang keberadaan korban lainnya.

            Dalam Kasus yang belum kunjung selesai, Jepang tentu bisa menggunakan sanksi ekonomi, namun Jepang tidak bisa langsung memberikan sanksi ekonomi, yaitu kekhawatiran Jepang terhadap senjata pemusnah masal yang dimiliki Korea Utara. Korea Utara juga pernah mengancam Jepang dengan menyatakan bahwa kekuatan rudal Korea Utara dapat menjangkau semua wilayah Jepang (Manyin, 2003).

            Namun hingga tahun 2006, Korea Utara masih belum memenuhi janjinya dalam memberi keterangan mengenai korban penculikan dan pada 5 Juli  Korea Utara meluncurkan 7 rudal balistik, tindakan tersebut membuat kesal Jepang yang kemudian Jepang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Dewan Kabinet kemudian membekukan deposito dan menarik lisensi pengiriman uang dari pemegang lisesnsi bagi 15 kelompok yang tergabung dalam hubungan 2 negara (Miyamoto, 2006).

            Dengan sikap Korea Utara yang terkesan menghiraukan ancaman Jepang, Jepang kemudian memasukkan isu ini ke forum-forum internasional, seperti G8 dan pertemuan-pertemuan besar lainnya. Dengan gerakan ini, Jepang bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika, China, dan Korea Selatan (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2012).

Daftar Pustaka

Hook, G. D., Gilson, J., Hughes, C. W., & Dobson, H. (2005). Japan’s Internasional Relations. Politics, economics and security. Routledge.

Manyin, M. E. (2003). Japan-North Korea Relations: Selected Issues. CRS Report For Congress. https://corpora.tika.apache.org/base/docs/govdocs1/422/422884.pdf

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2012). Abductions of Japanese Citizens by North Korea. https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/abduction/pdfs/abductions_en.pdf

Miyamoto, S. (2006). Economic Sanctions by Japan Against North Korea Consideration of the Legislation Process for FEFTCL (February 2004) and LSMCIPESS (June 2004). International Journal of Korean Unification Studies, 15(2), 21-46. http://www2.jiia.or.jp/pdf/extpub/061231-miyamoto_satoru.pdf

41 thoughts on “Upaya Jepang dalam Menghadapi Masalah Penculikan yang Dilakukan Korea Utara 1977-1983

  1. Such a great topic to write about!!! Thank you for sharing with us and augment our knowledge Juan! Keep up the good work, stay healthy, safe, sane, and God Bless🌻

  2. Artikelnya menarik untuk di baca, semoga saja secepatnya korut dan jepang dapat menemukan titik terang dalam masalah ini dan dapat berdamai
    Bahasanya juga mudah untuk dimengerti good juan 👍

  3. Artikelnya sangat bermanfaat! Terima kasih pengetahuannya! Semoga terus menulis artikel artikel yang bermanfaat ya! Sukses selalu✨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *