Penyelarasan Konfusianisme dengan Developmental State dalam Percepatan Pembangunan di Singapura

Pada saat ini, mulai bermunculan negara-negara yang dikategorikan sebagai negara industri baru, salah satunya ialah Singapura. Faktor utama yang menyebabkan Singapura mengalami pertumbuhan yang begitu cepat ialah karena penggunaan konsep developmental State oleh pemerintah untuk membangun negara.

Menurut Pempel (Pempel, 1999, as cited in Irawan, 2017). Developmental state adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan intervensi negara terhadap kegiatan ekonomi untuk mencapai perbaikan ekonomi nasional sebagai tujuan jangka panjang negara. Selain itu, strategi politik dan ekonomi juga dikuasai oleh negara dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang maksimal serta meningkatkan daya saing internasional ekonomi domestik negara.

Berberoglu (Berberoglu, 1992, as cited in Ismiyatun, 2016) juga menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, aliran developmental setelah Perang Dunia II terbagi menjadi dua kelompok, diantaranya :

  1. Structuralist Developmental State, yaitu kelompok developmental yang lebih bertumpu pada peran negara dalam kebijakan industrialisasi dengan memiliki dua opsi, yaitu EOI (Export Oriented Industry) dan ISI (Import Substitution Industry). Contohnya seperti India, Korea Selatan, Singapura, dll.

  2. Capitalist Developmental State, yaitu kelompok developmental yang lebih membahas tentang peran dan urgensi dari dominasi negara atas pasar sehingga mampu menciptakan suatu akumulasi modal dalam negara sebagai suatu lembaga yang memiliki kekuasaan dan juga kedaulatan. Yang mana akumulasi modal oleh negara tersebut menimbulkan suatu regim baru dari kelompok NIC (Newly Industrial Country). Contohnya ialah Jepang, Tiongkok, dan Taiwan.

Seperti penjelasan diatas, Singapura merupakan negara yang tergolong kedalam kelompok structiralist developmental state, hal itu terlihat dari berbagai kebijakan negara Singapura pada masa awal pembangunan negaranya, yaitu lebih menekankan pada pertumbuhan industri manufaktur yang terfokus pada industri padat pengetahuan dan teknologi tinggi, sehingga mampu menjadikan Singapura sebagai suatu negara total business hub di Asia Pasifik (Irawan, 2017).

Bahkan pada saat ini, pemerintah Singapura mulai mempersiapkan diri untuk beralih dari industri manufaktur ke industri sektor jasa. Hal itu dibuktikan dengan dibuatnya 2 program pembangunan di Singapura, yaitu : (1). Meningkatkan sektor bioteknologi, (2). Skema restrukturisasi kerja untuk meningkatkan kapabilitas SDM pekerja kelas bawah (Irawan, 2017). Adanya hubungan jangka panjang yang cenderung stabil antara state dan juga industri Singapura juga mampu dijadikan kunci bagi penciptaan pola khusus pembangunan dan kemampuan Singapura dalam melaksanakan pembangunan industrinya sehingga mampu mendukung percepatan pertumbuhan negara.

Selain itu, pembentukan biro perencanaan pusat seperti Economic Developmental Board (EDB), Trade Developmental Board (TDB), Jurong Town Corporation (JTC), dan Government-linked companies (GLCs), pemberian subsidi dan insentif pajak yang ekstensif untuk menarik calon investor dalam mengembangkan usaha, dll (Irawan, 2017). membuktikan bahwa Singapura telah merencanakan rencana yang sangat matang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negaranya mampu berjalan dengan efektif sejak awal pembangunan.

Bila melihat pada konsep demokrasi parlementer yang dianut Singapura, maka akan timbul sebuah pertanyaan. Konsep developmental state yang menekankan pada peran negara sebagai faktor utama untuk mendorong pembangunan melalui intervensi terhadap beberapa sektor tentu akan berpengaruh pada prinsip demokrasi parlementer yang dianut Singapura, sebab demokrasi lebih mengedepankan kebebasan dari intervensi pemerintah. Selain itu, dibentuknya Partai Aksi Rakyat (PAP) sebagai partai pemerintah yang cenderung menentang adanya dominasi partai oposisi pun menggambarkan adanya bentuk otoritarian dari pemerintah yang justru bertolak belakang dengan konsep demokrasi, lalu bagaimana Singapura mampu menerapkan konsep developmental state namun tidak mengganggu prinsip demokrasi yang dianut?

Jawaban ialah Konfusianisme. Penerapan konfusianisme dalam pemerintahan negara Singapura sangat berpengaruh pada hasil yang didapat atas konsep yang diimplementasikan dalam negara Singapura, seperti konsep developmental state dan juga demokrasi. Konfusianisme yang lebih menekankan pada terjalinnya hubungan yang harmonis, kestabilan, kedamaian, kesopanan, kejujuran, ketekunan, kesetiaan, dll turut diadopsi oleh pemerintah Singapura dalam menjalankan konsep developmental state. Hal itu tertuang dalam The Shared Values yang ditetapkan pemerintah Singapura. Inti dari hal tersebut ialah, pemerintah menekankan pada keharusan untuk memprioritaskan bangsa dan negara dibanding kepentingan individu (sikap kesetiaan), dan pentingnya keharmonisan hubungan antara ras dan agama (harmonis) (Hartati, 2018). Ajaran konfusianisme inilah yang mendorong Singapura untuk membangun negaranya dengan memulai pada perbaikan sikap manusia (rakyat Singapura), misalnya perbaikan melalui hukum/aturan yang mendisiplinkan masyarakat serta melalui perbaikan pendidikan, sehingga pada akhirnya hal tersebut akan berpengaruh pada perbaikan dalam sektor pemerintahan dan juga ekonomi. Karena adanya moral yang baik dari masyarakat Singapura, maka menyebabkan tingkat kriminalitas dan juga korupsi di Singapura sangat rendah, serta pendidikan di Singapura pun menjadi lebih berkualitas. Dan hal tersebut pula yang menyebabkan perekonomian negara cenderung stabil, sebab terciptanya kondisi negara yang aman dan tertib karena adanya kedisiplinan diberbagai sektor, seperti pada sektor politik maupun sosial. Kondisi stabil itulah yang mendorong percepatan pembangunan negara sebab memberikan peluang bagi Singapura dalam hal menarik investor asing untuk dapat berinvenstasi di dalam negeri.

Selain pengaruh konfusianisme dalam pengimplementasian developmental state, konfusianisme juga berpengaruh pada sistem pemerintahan. Adanya satu partai dominan yang menentang partai oposisi di Singapura pun menimbulkan pandangan yang bertolakbelakang dengan demokrasi yang dianut. Namun hal tersebut mampu terjawab dari penjelasan Lee Kuan Yew yang menyatakan bahwa “Jika Singapura menjadi negara demokrasi dengan gaya Barat, kami akan sia-sia, karena kita akan memiliki lebih banyak narkoba, lebih banyak kejahatan, lebih banyak ibu tunggal dengan anak-anak nakal, dan ekonomi yang buruk.” (Bell, 1997). Berdasarkan argumen tersebut, dinyatakan bahwa Singapura memiliki bentuk demokrasinya sendiri, dimana pemerintah masih memberikan kebebasan berbicara, berpendapat, dan menjalani kehidupannya masing-masing bagi warga negaranya selama warga negara tersebut tidak mengganggu atau mengusik pemerintah seperti mengekspos nepotisme dan mengajukan kandidat alternatif dalam pemilihan (as cited in Bell, 1997).

Adanya penyelarasan demokrasi dengan ajaran konfusianisme inilah yang menyebabkan munculnya satu partai dominan yang dikuasai pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah dalam perwujudan sikap disiplin politik, seperti halnya pemberantasan korupsi dan juga penyederhanaan dalam berbagai aturan yang dimuat dalam kehidupan sosial, contohnya seperti larangan merokok ditempat umum, meludah sembarangan, dll. Sehingga selalu tercipta kondisi negara yang stabil dan harmonis. Bahkan Lee Kuan Yew memiliki pandangan bahwa sistem tersebut mampu membawa keamanan dan kemakmuran, sebab ia beranggapan bahwa kekuatan partai oposisi bukanlah hal yang penting, karena partai oposisi akan menimbulkan ketidakharmonisan (Hartati, 2018). Walaupun secara teknis Singapura ialah negara yang memiliki sistem multipartai. Namun, Singapura mencoba untuk mengkombinasikan demokrasi yang mengedepankan kebebasan, dengan ajaran konfusianisme yang menekankan pada terciptanya keharmonisan, kedisiplinan, kesetiaan, dll untuk dapat mempermudah pengimplementasian konsep developmental state dalam hal mempercepat pembangunan negara dengan meminimalisir hambatan-hambatan yang mampu diterima oleh Singapura.

Daftar Pustaka

Bell, D. A. (1997). A Communitarian Critique of Authoritarianism: The Case of Singapore. Political Theory 25(1). 6-32. https://doi.org/10.1177%2F0090591797025001002


Hartati, A. Y. (2018). Asian Value di Singapura (Studi Tentang Peran Konfusianisme dalam Kemajuan Politik Singapura). Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora 3(1). 1-21. http://dx.doi.org/10.31942/sd.v3i1.2192


Irawan, D. R. (2017). The Origin of Developmental State in Singapore. Jurnal Analisis Sosial Politik 1(1). 1-7. http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=769435&val=12558&title=THE%20ORIGIN%20OF%20DEVELOPMENTAL%20STATE%20IN%20SINGAPORE

Ismiyatun. (2016). Pengembangan Kluster Industri Militer India dari Sudut Pandang Developmental State. Jurnal Hubungan Internasional, 5(2). 147-160. https://doi.org/10.18196/hi.5293

Author: Novita Kusuma

61 thoughts on “Penyelarasan Konfusianisme dengan Developmental State dalam Percepatan Pembangunan di Singapura

  1. Such a well-written article with a great topic. Thank you for sharing with us and augment our knowledge Novita! Keep up the good work, stay healthy, safe, sane, and God Bless🌻

  2. Pembahasan menarik dan pengemasan kontennya juga pas, pembaca menjadi lebih mudah memahami fenomena dengan bahasa yang digunakan penulis! untuk author semangat memperkaya penulisan, kita siat menungguuuu karya2 lainnya!

  3. Ternyata ini, ya rahasia Singapura mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Terima kasih banyak untuk informasi yang sangat bermanfaat ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *