Dampak Gelembung Ekonomi Jepang Tahun 1990

Hancurnya Jepang saat akhir perang dunia II mengakibatkan negara tersebut tak berdaya. Inflasi, tingkat pengangguran yang tinggi, bahan pangan tidak berkecukupan dan bahan mentah industri tidak tersedia, melengkapi buruknya kondisi dan situasi negara tersebut. Namun bangkitnya Jepang dari keterpurukan perang dunia II dengan mengandalkan sumber daya manusianya yang terampil, rajin dan berpengalaman membuat negara ini memiliki perekonomian yang baik serta mampu bersaing dengan negara lainnya. Pemulihan Jepang tidak terlepas dari peran Amerika Serikat yang menjadikannya sebagai negara sekutu dan menarik Jepang ke dalam perdagangan internasional. Menurut Tsutsui & Mazzotta (2015) faktor dalam pertumbuhan “ajaib” Jepang adalah konsumsi,  di mana masyarakat  Jepang dapat dilihat sebagai penabung terbesar dunia dan juga Jepang mendorong ekspor ke luar negeri.

Keberhasilan Jepang dalam memulihkan negaranya menjadikan Jepang sebagai salah satu aktor dominan dalam dunia internasional. Miracle Economy merupakan istilah yang dapat menggambarkan kondisi Jepang di era tahun 1950 hingga 1970 karena Jepang dinilai cepat dalam meningkatkan angka pertumbuhan pendapatan nasional saat itu. Tahun 1960 di mana Jepang mengalami pertumbuhan pesat yang pada awalnya kondisi pasar tenaga kerja yang berubah dari kelebihan pasokan menjadi kekurangan pasokan tenaga kerja. Namun keadaan perekonomian Jepang pada tahun 1990-an tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya di mana Jepang mengalami penggelembungan ekonomi pada bidang properti atau biasa disebut sebagai peristiwa bubble economic. Peristiwa tersebut membuat perekonomian Jepang mengalami pemerosotan. Pada saat itu juga ekonomi Jepang memburuk, anggaran pemerintah Jepang defisit ditambah terjadinya gempa bumi, angka pensiun yang tinggi sehingga pemeritah harus mengeluarkan pembayaran dana untuk para pensiun (Tsutsui & Mazzotta, 2015). Perekonomian Jepang membutuhkan stimulus untuk keluar dari lingkaran perlambatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Keterpurukan perekonomian Jepang selama satu dasawarsa ini disebut sebagai The Lost Decade. Kerugian dari gelembung ekonomi  mulai meningkat di antara property perusahaan, lembaga keuangan dan non bank menghadapi kesulitan serius dalam mendapatkan pengembalian pinjaman properti mereka yang besar (Oizumi, 1994). Pada akhir tahun 1990 pasar properti berada jatuh ke dalam depresi, dan harga tanah di kota-kota besar mulai turun. Bukan hanya pasar properti yang jatuh namun merosotnya nilai saham di bursa Tokyo Stock Exchange, kompensasi kerugian modal, sertifikat deposito palsu, pembiayaan longgar, dan kasus yang melibatkan penyuapan oleh Perusahaan Pengiriman Ekspres Tokyo Sagawa memperburuk keadaan ekonomi Jepang saat itu (Oizumi, 1994).

Yoshikawa (1999) berpendapat resesi pada paruh pertama tahun 1990-an disebabkan oleh penyesuaian saham dan pengurangan investasi sebagai reaksi terhadap gelembung ekonomi dan resesi di paruh kedua disebabkan oleh pengurangan investasi sebagai akibat dari kebijakan pinjaman bank dan penghematan keuangan yang lebih ketat. Terdapat beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengaruh kemandirian Bank of Japan dari pemerintahan terhadap penyebab gelembung ekonomi dengan alasan bahwa Pemerintah AS menuntut pemerintah Jepang memperluas permintaan domestik untuk mengurangi surplus neraca berjalan yang sangat besar dengan AS. Namun, kementerian keuangan Jepang menolak peningkatan pengeluaran fiskal dengan memprioritaskan rekonstruksi fiskal. Oleh karena itu, kementerian meminta Bank of Japan melonggarkan kebijakan moneter. Bank of Japan tidak dapat menolak permintaan kementerian keuangan karena kurangnya independensi dari kementerian (Kamikawa, 2006). Namun masih di dalam jurnal yang sama karya Ryunoshin Kamikawa (2006) mengatakan sebaliknya, Bank of Japan tidak memiliki insentif untuk memperketat kebijakan moneter untuk alasan berikut. Pertama, Bank tidak dapat melihat bahwa aset meningkat harga adalah bubble (yaitu, mereka tidak mencerminkan permintaan sebenarnya) dengan alasan itu harga aset telah dinaikkan sebelum melonggarkan kebijakan moneter. Kedua, berhasil tidak memiliki kesadaran yang jelas tentang perlunya memecahkan gelembung aset karena sebenarnya tidak menyadari bahwa gelembung harga aset akan merugikan perekonomian di masa depan. Ketiga, kenaikan suku bunga berisiko tinggi menimbulkan keruntuhan dolar. Keempat, harga komoditas sangat stabil. Singkatnya, Bank of Japan tidak punya alasan positif untuk menaikkan tingkat diskonto resminya untuk meledakkan harga asset gelembung.

Daftar Pustaka

Yoshikawa, H. (1999). Turning Point of Japanese Economy. Iwanami Shoten.

Kamikawa, R. (2006, February). The Bubble Economy and the Bank of Japan. Osaka University Law Review, 131-133. http://hdl.handle.net/11094/8672

Oizumi, E. (1994). Property Finance in Japan: Expansion and Collapse of the Bubble Economy. Environment and Planning A: Economy and Space26(2), 199–213. https://doi.org/10.1068/a260199

Tsutsui, W. M. & Mazzotta, S. (2015).  The Bubble Economy and the Lost Decade: Learning from the Japanese Economic Experience. Journal of Global Initiatives: Policy, Pedagogy, Perspective, 9(1), 57-74. https://digitalcommons.kennesaw.edu/jgi/vol9/iss1/6

Author:

15 thoughts on “Dampak Gelembung Ekonomi Jepang Tahun 1990

  1. Pingback:My Homepage
  2. Pingback:David Deane Law

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *