“Comfort Women” dalam Hubungan Jepang dengan Korea Selatan Pasca Perang Dingin

Korea Selatan merupakan negara bekas jajahan Jepang pada masa kolonialnya dari tahun 1910 sampai 1945. Pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, Jepang menyerahkan wilayah jajahannya yang termasuk Korea Selatan pada Blok Sekutu. Tahap penormalisasian hubungan Jepang dan Korea Selatan dimulai pada periode 1950-an yang didorong oleh Amerika Serikat (AS) dengan tujuan untuk membantu menahan pengaruh komunis di Asia Timur atau tepatnya di Korea Utara, Tiongkok dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin (Hook, et al., 2005).

Penormalisasian hubungan Jepang dan Korea Selatan ditandai dengan penandatanganan Treaty on Basic Relations pada tahun 1965 yang berisikan tentang pengakuan kedaulatan Korea Selatan sebagai satu-satunya negara di Semenanjung Korea. Jepang menyatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan penyelesaian masalah tentang masalah persengketaan dan tentang kerja sama ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan. Kerja sama ekonomi ini dilakukan dengan Jepang memberikan dana sebesar 500 juta USD kepada Korea Selatan (Hook et al, 2005). Masalah yang berkaitan dengan properti, hak dan kepentingan kedua pihak dan warga negaranya (termasuk badan hukum), serta tentang klaim antara kedua pihak dan warga negaranya, “settled completely and finally,” dan tidak ada perselisihan akan dibuat dari perjanjian tersebut (MOFA of Japan, 2019).

Pergantian periode pemerintahan Korea Selatan dari Presiden Park Chung Hee ke masa pemerintahan Presiden Chun Doo-Hwan membawa perubahan bagi hubungan Korea Selatan dan Jepang. Perubahan ini membuat sikap Korea Selatan lebih konfrontatif. Pada tahun 1981 Presiden Chun menuntut Jepang untuk memberikan paket bantuan sebesar 6 miliar USD kepada Korea Selatan untuk menebus kesalahan masa lalu di zaman kolonialnya (Hook et al, 2005). Itu juga dimaksudkan untuk membantu Korea Selatan berfungsi sebagai ‘benteng’ melawan komunisme Korea Utara. Pasca Perang Dingin, hubungan Korea Selatan dan Jepang mengalami hambatan lagi dengan adanya persengketaan wilayah dan masalah kolonialisme yang diangkat kembali, salah satunya dalam isu Comfort Women.

Comfort Women atau perempuan-perempuan yang dijadikan budak seks secara paksa atau prostitusi yang dilakukan oleh militer Jepang pada masa kolonialnya di sekitar tahun 1930-an sampai 1945 (Adityani, 2018). Comfort Women ini dilakukan oleh Jepang tidak hanya di Korea Selatan namun juga di tanah jajahannya lain seperti di Indonesia, Burma (kini sekarang menjadi Myanmar), Taiwan, Filipina dan juga Thailand. Chunghee Sarah Soh (1996) menjelaskan bahwa sulit untuk menentukan angka pasti korban dari prostitusi yang dilakukan oleh militer Jepang ini, namun angka bisa mencapai 70.000 sampai 200.000 korban perempuan dan sekitar 80% dari angka tersebut berasal dari Korea.

Comfort Women terjadi oleh perempuan Korea dimulai pada tahun 1930-an ketika militer Jepang menginvasi wilayah Tiongkok dan mulai memperkosa dan membunuh perempuan Tiongkok di Nanjing (Soh, 1996). Sebelumnya penggunaan prostitusi militer Jepang dilakukan dengan pekerja profesional prostitusi yang berasal dari Jepang, namun beberapa dari pekerjanya mengalami penyakit kelamin. Untuk menghindari penyebaran penyakit berlanjut, pemimpin militer Jepang pada saat itu tidak menyetujui penggunaan jasa perempuan yang dilakukan di wilayah okupasi dan sebagai gantinya merekrut perempuan muda dan lajang dari Korea sebagai comfort women.  Perekrutan comfort women ini dilakukan di Korea dengan merekrut perempuan muda yang belum menikah dan dilakukan secara sukarela atau voluntary. Perlu digaris bawahi bahwa hal ini legal di tahun 1942 dan perekrutan dilakukan oleh Korean Women’s Voluntary Labor Service Corps. Perekrutan ini kebanyakan dilakukan oleh perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu dan kurang berpendidikan.

Comfort Women ini menjadi luka yang amat mendalam bagi rakyat Korea Selatan, korban-korban perempuan yang menjadi prostitusi pada masa tersebut memiliki kegoncangan mental yang cukup dalam. Dalam budaya tradisional Korea, perempuan yang belum menikah dituntut untuk menjaga dirinya dan dianggap memalukan bagi keluarganya dan akan dikucilkan jika tidak. Sehingga banyak perempuan yang bekerja sebagai comfort women memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah diperkosa atau untuk menghindari pemerkosaan saat masa kolonial Jepang. Bagi para perempuan yang berhasil selamat dari masa kelam tersebut berusaha untuk melupakannya, ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya dan memendam kemarahan dan kebencian pada dirinya sendiri.

Pada awalnya pemerintah Jepang menyangkal tanggung jawab atas para wanita ini karena Jepang menganggap bahwa pengiriman comfort women ini dilakukan secara voluntary atau sukarela dari pekerjanya. Namun banyak kasus yang terjadi bahwa perempuan yang mendaftar untuk dipekerjakan dibohongi dan langsung dibawa ke comfort stations (tempat terjadinya prostitusi) militer Jepang. Jepang juga memprotes akan sikap Korea Selatan yang mengeksploitasi perempuan muda tidak hanya sebagai pekerja yang berupah rendah namun juga sebagai pekerja prostitusi (kisaeng) bagi para turis yang datang ke Korea Selatan. Pesta Kisaeng ini terkenal di kalangan pria Jepang dan menimbulkan reaksi protes dari organisasi perempuan Jepang di tahun 1973 dengan mengirimkan surat kepada Korea Selatan (Adityani, 2018). Jepang juga menyatakan bahwa Korea Selatan dengan tuntutannya dianggap sebagai upaya menghasilkan uang (monetize) dari masa kelam tersebut.

Pada pergantian pemerintahan Korea Selatan di bawah Presiden Kim Young Sam, Korea Selatan tidak menuntut kompensasi uang pada Jepang perihal isu comfort women ini. Namun, President Kim menuntut Jepang untuk menginvestigasi isu tersebut untuk mengungkapkan kebenaran dan membuat permintaan maaf yang komprehensif dan formal. Upaya ini dilakukan oleh Presiden Kim untuk bisa mengunggulkan nilai moral Korea Selatan dalam menghadapi isu dan juga untuk membuka hubungan baru yang baik dengan Jepang. Korea Selatan di bawah Presiden Kim juga memberikan bantuan lebih pada korban comfort women dengan memberikan bantuan dana sekitar 6.250 USD pada setiap korban pada 1993 dan akan memberikan bantuan dana setiap bulannya (Soh, 1996). Para korban comfort women ini tinggal dalam satu tempat yang disewakan di daerah Seoul yang disebut House of Sharing. Dengan ini juga masyarakat melihat bahwa ini sebagai titik di mana Korea Selatan bisa menutup masa kelam dalam isu comfort women dengan bisa bersikap future-oriented dan mengejar ketertinggalan negaranya dengan kemajuan Jepang.

Dalam posisi Jepang yang melihat bahwa solusi yang diminta oleh Presiden Kim Young Sam merupakan sikap yang ramah. Jepang akhirnya mengakui akan kekerasan dalam perekrutan comfort women, Jepang juga mengakui pelanggarannya terhadap hukum humaniter internasional. International Court of Justice (ICJ) merekomendasikan pemerintah Jepang memberikan kompensasi pada masing-masing korban comfort women. Jepang mendirikan Asian Women’s Fund untuk memberikan kompensasi bagi para korban dan juga untuk digunakan dalam isu yang serupa yaitu isu kekerasan terhadap wanita. Kompensasi ini juga digunakan untuk medis dan kesejahteraan bagi korban comfort women.

Daftar Pustaka

Adityani, F. D. (2018). Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu “Comfort Women” terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan. Journal of International Relations, 4(1), 22-30. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/19038/18096

Hook, G.D., Gilson, J., Hughes, C.W., & Dobson, H.. (2005). Japan’s International Relations: Politics, Economics, and Security (second edition). Routledge.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2019, Juli 19). “Failure of the Republic of Korea to comply with obligations regarding arbitration under the Agreement on the Settlement of Problems concerning Property and Claims and on Economic Co-operation between Japan and the Republic of Korea (Statement by Foreign Minister Taro Kono)” [Press Realease]. https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002553.html

Soh, C. S. (1996). The Korean “Comfort Women”: Movement for Redress. Asian Survey, 36(12), 1226-1240. https://doi.org/10.2307/2645577

50 thoughts on ““Comfort Women” dalam Hubungan Jepang dengan Korea Selatan Pasca Perang Dingin

  1. Saya jadi mengetahui isu tersebut dan mengenai informasi bahwa Jepang akhirnya mengakui akan kekerasan dalam perekrutan comfort women, Jepang juga mengakui pelanggarannya terhadap hukum humaniter internasional. Ditunggu next artikel ya terima kasih syeeekali

  2. Thankyou author for the article. It’s very useful and augment our knowledge. Keep up the good work, stay healty, safe, sane, and God Bless🌻

  3. Pingback:Tile Contractor
  4. Pingback:샌즈카지노

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *