Strategi Pertahanan Jepang di Kawasan Asia Pasifik: Aliansi Keamanan Jepang dan Amerika Serikat

Posisi Jepang di dunia geopolitik sangat menarik untuk dibahas. Meskipun posisi geopolitiknya setelah Perang Dunia II kurang baik, Jepang cukup memberikan dampak yang besar di kawasan Asia Pasifik. Secara ekonomi, Jepang merupakan salah satu negara yang dapat diperhitungkan dalam dunia internasional. Namun dalam aspek keamanan dan pertahanan, Jepang masih harus mengandalkan Amerika Serikat (Listiana & Kurniawati, 2015). Meskipun keamanan regional Jepang masih menghadapi beberapa kendala domestik dan internasional, ada petunjuk kuat bahwa strategi pertahanan Jepang dalam keamanan kawasan Asia Pasifik semakin nyata.

Dalam prinsipnya, Jepang fokus pada kontribusi perdamaian dunia. Prioritas utama dalam pertahanannya setelah Perang Dingin dimaksimalkan terhadap keamanan. Ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh Jepang guna memaksimalkan pertahanannya di kawasan, diantaranya fokus terhadap kekuatan nasionalnya sendiri, membentuk hubungan kerja sama dengan negara besar, serta aktif dalam komunitas internasional. Oleh karena itu, Jepang ingin bekerja sama atau melakukan aliansi dengan Amerika Serikat karena dirasa akan membawa keuntungan untuk keamanannya di kawasan.

Sejarah aliansi Jepang dan Amerika Serikat terbentuk bermula saat kekalahan Jepang atas Amerika Serikat yang juga menandakan berakhirnya Perang Dunia II. Setelah kekalahan tersebut, sistem pertahanan militer Jepang dibatasi oleh Pasal 9 Konstitusi 1947. Sejak itu, Jepang hanya memiliki Self Defense Forces (SDF) yang seluruh pasukannya merupakan warga sipil, di mana pasukan tersebut hanya boleh beroperasi di wilayah teritorial Jepang. Hal ini menyebabkan sifat pertahanan Jepang yang pasifisme. Kemudian, Jepang menandatangani perjanjian keamanan U.S-Japan Security Treaty dengan Amerika Serikat atau dikenal sebagai Perjanjian San Fransisco pada tanggal 8 September 1951 sebagai upaya dalam menjaga komitmen perdamaian. Dalam perjanjian tersebut, Amerika Serikat harus melindungi Jepang dari ancaman luar batas negaranya. Perjanjian tersebut membatasi gerak pertahanan Jepang. Sistem pertahanan Jepang hanya sebatas pertahanan (defensif), bukan untuk penyerangan (ofensif). Oleh karena itu, melalui aliansi keamanan dengan Amerika Serikat ini, Jepang dapat berlindung dibalik kekuatan besar militer Amerika Serikat (Amanda, 2018).

Aliansi merupakan komponen penting dalam hubungan internasional. Aliansi adalah situasi di mana negara-negara dalam kondisi bersekutu atau bersatu, bekerja sama dalam mencapai hal yang merupakan tujuan bersama. Tujuan-tujuan tersebut berupa kepentingan dalam bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Dalam hubungan internasional, Aliansi dapat dikatakan sebagai sebuah alat dalam menghadapi suatu ancaman dan meningkatkan keamanan sebuah negara dalam menghadapi ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negeri. Aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat telah berlangsung lama, sejak tahun 1951 hingga sekarang. Kedua negara belum menyatakan untuk mengakhiri aliansi, justru melakukan perpanjangan aliansi untuk memastikan keamanan Jepang dan kawasan Asia Pasifik. Hingga saat ini, terdapat beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat yang menghasilkan kesepakatan dan kerja sama baru.

Dinamika kawasan Asia Pasifik tidak dapat dipisahkan dari persoalan kebangkitan Tiongkok. Kebangkitan Tiongkok ini dinilai sebagai sebuah potensi ancaman bagi negara-negara yang terdapat di kawasan Asia Pasifik. Negara yang merasa terancam akan memilih bersekutu untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang melakukan hegemoni yang menyebabkan potensi ancaman di kawasan. Hal itu membuat Jepang untuk lebih memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika Serikat yang dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup dalam kawasan tersebut. Kemudian Jepang menjalin kerja sama terhadap mitra aliansinya di kawasan Asia Pasifik. Jepang merupakan mitra aliansi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dengan kekuatan militer dan ekonomi yang kuat. Sejak awal tahun 2000-an, Amerika Serikat dan Jepang mengambil langkah untuk meningkatkan kemampuan militernya. 

Jepang menunjukkan komitmen baru dengan menetapkan National Security Strategy (NSS) sebagai kontribusi dalam perdamaian. Prinsip dasar dari National Security Strategy (NSS) ini adalah untuk berkontribusi lebih proaktif menciptakan keamanan bagi Jepang dan kawasan yang didasarkan pada prinsip kerja sama internasional. Jepang akan mempraktikkan prinsip tersebut dalam kerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain. Japan Self Defense Force (JSDF) yang didukung dengan kekuatan besar dari pasukan Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai upaya deterrence dalam menghadapi provokasi militer yang dilakukan oleh Tiongkok dan Korea Utara di kawasan. Pada 17 Desember 2014, Pemerintah Jepang merilis dua dokumen utama untuk kebijakan keamanan nasional, yaitu Strategi Keamanan Nasional atau National Security Strategy (NSS) dan Pedoman Program Pertahanan Nasional atau National Defense Program Guideline (NDPG) yang baru. 

Jepang merilis dua dokumen sebagai tanda kekhawatirannya terhadap ancaman keamanan khususnya sengketa kepulauan dengan Tiongkok. National Defense Program Guidelines (NDPG) menekankan urgensi Jepang untuk meningkatkan kemampuannya guna menanggapi ancaman dari Tiongkok dengan membeli peralatan militer. National Defense Program Guidelines (NDPG) juga mengusung pendekatan yang dikenal dengan Proactive Pacifism. Pendekatan ini mendorong Jepang untuk berperan aktif dalam kegiatan keamanan internasional dengan negara lain. Pergeseran dari National Security Strategy (NSS) menuju Proactive Pacifism ini membuka jalan bagi Perdana Menteri Shinzo Abe untuk bergerak maju dalam inisiatif kebijakan ini yang memiliki tujuan untuk mencegah ancaman bagi Jepang dan meningkatkan situasi keamanan regional di kawasan Asia Pasifik.

Pada April 2015, Jepang dan Amerika Serikat melakukan pembaharuan dari aliansi keamanan kedua negara. Pembaharuan tersebut disalurkan dalam Pedoman Kerja Sama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat. Sebelumnya, pembaharuan pedoman tersebut sudah dirancang pada tahun 2013. Namun, Pedoman Kerja Sama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat ini pertama kali dibentuk pada tahun 1978 dan dilakukan pembaharuan terakhir kali pada tahun 1997. Pedoman tersebut mengatur interaksi militer antara Amerika Serikat dan Jepang. Sedangkan Pedoman yang telah diperbaharui meliputi pembangunan dalam teknologi militer, tanggapan terhadap ancaman di era modern, peningkatan interoperabilitas dari militer Amerika Serikat dan Jepang, kerangka kerja sama bilateral dengan Jepang terkait keamanan wilayah kepulauan Jepang, serta peningkatan cakupan dari Japan-U.S. Security Treaty yang kini mengikutsertakan pertahanan terhadap wilayah laut. Kedua negara juga mendorong kontribusi Jepang terhadap operasi militer Amerika Serikat di luar wilayah kawasan (Chanlett-Avery et al., 2019).

Daftar Pustaka

Amanda, M. (2018). Dilema Aliansi Amerika Serikat Terkait Peningkatan Kapabilitas Militer Jepang. Paradigma Polistaat, 1(2), 159-169. http://dx.doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v1i2.1168

Listiana, A., & Kurniawati, E. (2015). Perpanjangan Aliansi Keamanan Jepang-Amerika Serikat Pada Tahun 2013 (Perspektif Jepang). Paradigma, 19(1), 39-55. https://doi.org/10.31315/paradigma.v19i1.2430

Chanlett-Avery, E., Campbell, C., & Williams, J. A. (2019). The U.S.-Japan Alliance (Report No. RL33740). Congressional Research Service. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33740

Author: Ghina Rahmah Ufairah

Jepang dan Negara Industri Klp C

65 thoughts on “Strategi Pertahanan Jepang di Kawasan Asia Pasifik: Aliansi Keamanan Jepang dan Amerika Serikat

  1. artikel yang sangat bermanfaat untuk menambah wawasan saya sebagai mahasiswa HI, saya sangat menantikan tulisan-tulisan menarik lainnya dari penulis. Terimakasih Ghina.

  2. Jadi sampai saat ini Jepang masih menjalin kerjasama di bidang keamanan dan pertahanan ya, baru tau. Thanks author atas informasinya!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *