Kebijakan Jepang Dalam Isu Lingkungan Global

Pada tahun 1960-an, Jepang merupakan salah satu negara paling tercemar didunia karena akibat dari industrialisasi yang sangat pesat dan pengendalian polusi yang minimal namun sejak akhir 1980-an sikap pemerintah Jepang terhadap pengelolaan lingkungan global telah berubah secara drastis, pemerintah telah memperkenalkan beragam peraturan lingkungan baru yang ditujukan untuk mengatasi polusi domestik dan internasional dan mempromosikan konservasi sumber daya yang lebih besar. Pengambilan keputusan lingkungan ini juga dibuat lebih terbuka untuk kelompok warga lingkungan. Pada saat ini jepang juga memberikan keahlian teknologi dan ilmiah untuk pengendalian polusi ke negara-negara berkembang. Pada tahun 1980-an Jepang dikritik karena kurang memperhatikan degradasi lingkungan global, lalu pada tahun 1990-an Jepang mampu menanggapi kritik tersebut, pemerintah Jepang mulai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan citra lingkungan internasionalnya (Schreurs, 2004).

Perusahaan di Jepang juga telah berada dalam pengawasan yang cukup ketat oleh kelompok lingkungan sehingga mereka memiliki keinginan untuk meningkatkan citra lingkungan mereka. Perubahan dalam kebijakan perusahaan juga dibantu oleh salah satu fakta bahwa perusahaan Jepang melihat sebuah potensi yang saling menguntungkan dalam pengendalian polusi dan perlindungan lingkungan global. Jepang menangani masalah lingkungan ini cukup serius beberapa undang-undang tentang lingkungan telah disahkan yang menandakan bahwa pergeseran kebijakan dari penekanan sebelumnya pada pertumbuhan ekonomi dan penekanan yang lebih besar pada pencegahan polusi. Perubahan ini dianggap sebagai “Pollution Miracle” dan juga sudah menjadi banyak studi tentang kebijakan (Broadbent, 1998). Di Jepang sendiri, Undang-undang Dasar Lingkungan yang menerapkan sebuah prinsip dasar dan suatu arahan untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang diberlakukan pada November 1993. Hal tersebut adalah sebuah langkah terpenting yang diperkenalkan dibawah Undang-undang Lingkungan Dasar, rencana tersebut secara umum menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan diambil pemerintah pusat dan daerah serta tindakan yang akan mendefinidksn peran pihak-pihak yang terlibat serta cara untuk secara efektif mengejar kebijakan lingkungan.

Masalah lingkungan saat ini merupakan tantangan bagi kita semua, mulai dari masalah sehari-hari hingga masalah global, bahkan mempengaruhi generasi mendatang karena efek kumulatif dari masalah lingkungan individu dan dampak besar yang ditumbulkan manusia terhadap, dalam menghadapi permasalahan ini secara efektif maka sangat penting bagi kita semua untuk bekerjasama dalam melakukan tindakan untuk lingkungan baik dalam tingkat domestik maupun. Dalam mewujudukan kebijakan lingkungan, pemerintah Jepang tidak hanya berperan sebagai penggerak tetapi juga berperan sebagai contoh teladan seperti dalam penggunaan kertas daur ulang dan lain-lain. Kebijakan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah Jepang tidak hanya berlaku kepada kalangan-kalangan tertentu tetapi juga berlaku untuk seluruh masyarakat Jepang. Pemerintah Jepang juga sangat mendukung dalam menggunakaan kertas daur ulang. Setiap masyarakat Jepang selalu menilai suatu target sebagai perolehan yang harus dicapai sedangkan kelebihan dari targetlah yang mereka sebut dengan sebuah prestasi maka dari itu masyarakat di Jepang selalu mempunyai motivasi untuk lebih berprestasi agar ketika mereka melakukan sesuati yang mereka raih adalah suatu prestasi itu sendiri bukan hanya sebuah target, karena jika prestasi sudah dapat diraih, target pun pasti akan dapat diraih juga. Pemerintah Jepang juga mengsosialisasikan program lingkungan ke masyarakat, agar membeli produk yang mudah didaur ulang, masyarakat juga mengikuti program lingkungan dimulai dari yang sederhana seperti slogan “Think Globally Act Locally”.

Dalam proses pembentukan kebijakan lingkungan ini dipengaruhi 2 faktor internal dan  eksternal, NGO lingkungan di Jepang tidak terlepas dari isu-isu lingkungan, saat memasuki dekade 1990-an Jepang mengalami perubahan drastis terhadap isu lingkungan. Melalui United Nation Conference on Environment and Development pada tahun 1992 pemerintahan Jepang berusaha untuk menjauhkan opini-opini negatif dalam buruknya kinerja pemerintah Jepang dalam isu lingkungan ini, usaha Jepang sangat terlihat melalui sikap Jepang dalam mengambil sebuah kepemimpinan dalam United Nations Framework convention on climate change (UNFCCC) COP di Kyoto. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat Jepangg lebih sadar dalam isu lingkungan seperti terjadinya gempa bumi Kobe 1995, kecelakaan reaktor nuklir di Fukui tahun 1995 dan Fukushima tahun 1997 dan isu-isu lingkungan yang terjadi sealama tahun 1995-1997 (Mason, 1999).

Sunikka-Blank menyatakan bahwa Jepang juga perlu memperkenalkan peraturan termal wajib untuk tempat tinggal keluarga tunggal. Shimada telah melakukan analisis dengan menekankan pada peran prefektur dalam pengurangan emisi GRK dari transportasi.  Untuk mengurangi emisi ini, akan efektif untuk mengenakan pajak bahan bakar, meskipun ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun,pemerintah daerah juga dapat mengurangi emisi GRK secara efektif melalui perencanaan kota. Untuk ini, pertama disajikan skenario ideal masa depan, dan kemudian jalan dari saat ini ke titik itu dikembangkan.  Metode ini menunjukkan bahwa Prefektur Shiga dapat mengurangi setengah emisi GRKnya pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 1990.

Supaya tujuan ini tercapai, Prefektur Shiga harus memberikan prioritas utama untuk mengurangi emisi GRK dari transportasi.  Shimada telah menunjukkan bahwa dengan apa yang disebut ‘kota padat’, dimungkinkan untuk mengurangi permintaan transportasi hingga 60 persen atau lebih pada tahun 2030 dibandingkan dengan skenario bisnis seperti biasa, bahkan dengan peningkatan populasi.  Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan daya huni di pusat kota dan memusatkan populasi disana dan juga perlu menaikkan harga bensin, yang termasuk dalam kebijakan nasional. Hal ini karena elastisitas harga bensin di Prefektur Shiga adalah -0,91, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional sebesar 0,43.  Perlu juga dibuat kebijakan yang mendorong lebih banyak warga untuk menggunakan sepeda dan angkutan umum. Tantangan dalam upaya ini mungkin para pengambil keputusan lokal cenderung berpikir bahwa strategi mitigasi berada dalam ranah kebijakan nasional atau internasional.  Pada kenyataannya, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan banyak kebijakan yang efektif, sehingga salah satu tantangan penting adalah menemukan cara untuk membuat pembuat keputusan daerah memahami efektivitas kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

Broadbent, J. (1998). Environmental Politics in Japan: An Integrated Structural Analysis. Sociological Forum, 4(2), 179-202. https://doi.org/10.1017/CBO9780511571060

Mason, R. J. (1999). Whither Japan’s Environmental Movement? An Assessment of Problems and Prospects at the National Level. Pacific Affairs, 72(2), 187-207. https://doi.org/10.2307/2672119

Schreurs, M. A. (2004). Assessing Japan’s Role as a Global Environmental Leader. Policy and Society, 23(1), 88-110. https://doi.org/10.1016/S1449-4035(04)70028-4

103 thoughts on “Kebijakan Jepang Dalam Isu Lingkungan Global

  1. Sangat menarik dan informatif, serta menambah wawasan pembaca. Terimakasih ananda artikelnya ditunggu artikel selanjutnyaa 😇

  2. Artikel di atas mengandung isi yang sangat bermanfaat terkait Kebijakan Jepang Dalam Isu Lingkungan Global. Penulis mampu menjelaskan secara baik isi materi yang disampaikan. Artikel ini memiliki penyampaian isi dan maksud yang jelas bagi pembaca, khususnya bagi saya sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *